BPK Bakal Periksa Proses Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan proses pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 untuk menjaga agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola.

Hal itu diungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, pada Jumat (8/1).

Baca Juga:

Doni Monardo Klaim Pembatasan Aktivitas Bisa Turunkan Kasus COVID-19 Sampai 20%

Diskusi dalam pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, juga meliputi berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.

"Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," kata Agung dalam keterangannya, Sabtu (9/1).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin COVID-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa/aww.

Pengadaan vaksin itu antara lain berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis.

Menurut rencana, gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.

Baca Juga:

PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal

Selanjutnya, pada gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB
Indonesia
Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB

"Tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek. Pukul 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng, dan Jatim," ujar Luhut.

Satgas Kontingen Garuda Bantu Evakuasi Korban Ledakan di Beirut
Indonesia
Satgas Kontingen Garuda Bantu Evakuasi Korban Ledakan di Beirut

Satgas Konga juga menurunkan personel ke Kota Beirut untuk membantu evakuasi korban.

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan
Indonesia
Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan, RUU PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR serta disesuaikan menjadi usulan Baleg.

Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh jajaran lurah di ibu kota untuk terjun langsung ke lapangan, guna menuntaskan persoalan.

Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Kebun Raya Cibodas Kembali Dibuka untuk Wisatawan

Cianjur secara bertahap mulai membuka sejumlah destinasi wisata di Cianjur di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Inpres Sarana Prasarana Piala Dunia U-20 Tinggal Diteken Jokowi
Indonesia
Inpres Sarana Prasarana Piala Dunia U-20 Tinggal Diteken Jokowi

Inpres yang disusun oleh Kemenpora beserta kementerian dan lembaga terkait itu akan menjadi petunjuk

PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar
Indonesia
PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar

Semua personil sudah disiapkan, termasuk perlengkapan dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jaringan listrik agar secepatnya bisa pulih kembali.

Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu
Indonesia
Polri Periksa Wartawan Senior Terkait Kasus Said Didu

"HA berperan sebagai pewawancara dan yang merekam wawancara bersama SD," tuturnya

BW: RDP Komisi III-KPK Langgar Prinsip Keterbukaan
Indonesia
BW: RDP Komisi III-KPK Langgar Prinsip Keterbukaan

BW, sapaan akrab Bambang, menilai hal itu melanggar prinsip keterbukaan yang tercantum di dalam Undang-Undang KPK.