BPK Apresiasi KPK Bongkar Kasus Suap Bansos COVID-19 Ketua BPK Agung Firman Sampurna (tengah) memberikan keterangan pada wartawan di gedung KPK, Selasa (8/12). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK perlu didukung sebagai bagian perjuangan menghadapi pandemi COVID-19.

"Penegakan hukum oleh KPK saya pikir sesuatu yang penting untuk kita cermati dan apresiasi bersama. Ini adalah upaya kita bersama, perjuangan kita untuk menghadapi COVID-19," kata Agung Firman di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).

Baca Juga:

ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos

Agung Firman menegaskan, BPK mendukung proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK agar Indonesia dapat bertahan, pulih, dan bangkit.

BPK, kata dia, tengah mengaudit pengelolaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Hasil audit tersebut ditargetkan rampung dan akan disampaikan BPK pada Januari 2021.

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang senilai sekitar Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang dari OTT yang menjerat Mensos Juliari Batubara (Humas KPK)
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang senilai sekitar Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang dari OTT yang menjerat Mensos Juliari Batubara (Humas KPK)

"Kami lakukan audit, audit nanti disampaikan laporan hasil pemeriksaannya rencananya akan dilaksanakan pada akhir Januari 2021 atau awal Februari," ujarnya.

Baca Juga:

Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Namun, Agung Firman mengaku saat ini belum dapat menyampaikan isi audit tersebut. Hal ini lantaran proses audit belum rampung dikerjakan BPK.

"Saya tidak mungkin sampaikan isinya karena tidak diperkenankan karena kan itu pelanggaran kode etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebelum LHP-nya diselesaikan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Bambang Widjojanto menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal permintaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Percepat Vaksinasi di Tempat dengan Mobilitas dan Interaksi Tinggi

Bogor merupakan salah satu wilayah aglomerasi dan penyangga ibu kota Jakarta sehingga tingkat interaksi dan mobilitas penduduknya tinggi.

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa

Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis
Indonesia
Biaya Pengobatan Pasien COVID-19 di Bekasi Gratis

"Jadi diingatkan rumah sakit swasta agar dapat menerima pasien COVID-19 dan tidak boleh membebankan biaya perawatan," ucapnya

Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf
Indonesia
Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf

Di masa pandemi ini perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya bantuan, kerja sama, dan kolaborasi

TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal
Indonesia
TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo

Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada
Indonesia
Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada

"Tinggal ini bagaimana Perppu atau bagaimana untuk memastikan ada aturan yang jelas itu mau dari DPR, atau mau dari KPU dan juga pemerintah yang harus tegas untuk regulasinya," ujarnya.

Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes
Indonesia
Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes

"Mang Oded meminta kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pemerintah membuat aturan untuk menjaga keselamatan rakyatnya dari wabah Covid-19," ucapnya.

Warga Kesulitan Dapatkan Tabung Oksigen dan Harga Melambung
Indonesia
Warga Kesulitan Dapatkan Tabung Oksigen dan Harga Melambung

Warga mengaku kelimpungan mendapat tabung gas oksigen untuk pengobatan orang tuanya yang tengah dirawat di rumah.

Bandara Yogyakarta Terancam Banjir, PUPR Bakal Gelontorkan Rp1,6 Triliun
Indonesia
Bandara Yogyakarta Terancam Banjir, PUPR Bakal Gelontorkan Rp1,6 Triliun

Paling tidak, mulai September 2020, anggaran sebesar Rp 72,67 miliar digunakan untuk pembangunan prasarana pengendali banjir.