BPJS Kesehatan: Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Virus Corona Sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi infeksi penyakit virus corona (Covid-19) di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2020). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan akibat Covid 19 atau virus corona baru melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020.

Disebutkan bunyi diktum kedua Kemmenkes itu "Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Demikian isi keputusan seperti dikutip Antara, Jumat (6/3).

Baca Juga:

Ucapkan Selamat Tinggal Pada Virus Corona Jika Kamu Menerapkan Gaya Hidup Ini

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Rizki Lestari dalam siaran pers itu menjelaskan penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

Tangkapan layar unggahan hoaks terkait biaya tes COVID-19 yang dibebankan kepada masyarakat. (Twitter)
Tangkapan layar unggahan hoaks terkait biaya tes COVID-19 yang dibebankan kepada masyarakat. (Twitter)

"Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Covid-19 dan kasus suspect Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rizki.

Rizki juga menambahkan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut.

Baca Juga:

Alasan Kamu Tak Harus Memborong Hand Sanitizer untuk Menghindari Corona

Peserta juga dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan.

Pihaknya mengimbau khususnya FKTP untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukkan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Covid-19.

"FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," katanya menambahkan. (*)

Baca Juga:

Alasan Virus Corona Sulit Tembus Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu
Indonesia
Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu

Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan

Pengamat Sebut Ada Aktor Intelektual di Balik Gerakan Kelompok Anarko
Indonesia
Pengamat Sebut Ada Aktor Intelektual di Balik Gerakan Kelompok Anarko

Tidak ada angin dan tidak ada hujan tiba tiba muncul kelompok yang disebut sebagai Anarko.

 Resmikan KA Bandara di Solo, Menhub Budi Karya Sebut Borobudur Faktor Utamanya
Indonesia
Resmikan KA Bandara di Solo, Menhub Budi Karya Sebut Borobudur Faktor Utamanya

"Kita semua tahu persaingan wisata di dejumlah negara sangat ketat. Semua berlomba-lomban membangun infrastruktur untuk menarik wisatawan asing," ujar Budi.

Tahun Baru Islam, Jokowi Ajak Golongan Pemalas dan Pesimisme Hijrah
Indonesia
Tahun Baru Islam, Jokowi Ajak Golongan Pemalas dan Pesimisme Hijrah

"Dengan rida Allah Yang Maha Kuasa, ujian dan tantangan ini akan dapat kita lalui bersama," tulis Jokowi.

Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19
Indonesia
Yusril Dianggap Berikan Alternatif Solusi COVID-19

Beberapa kali, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah karena dianggap terlambat dalam menangani COVID-19.

KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas

Menurut menantu A.M. Hendropriyono ini menegaskan tidak ada yang boleh main hakim sendiri di negara hukum ini.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Dilaporkan ke Polisi, Kasus Apa?
Indonesia
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Dilaporkan ke Polisi, Kasus Apa?

Laporan itu dibuat oleh seorang pengusaha bernama Yulius Isyudianto.

Gubernur Jatim Khofifah Diusulkan Terima Gelar Doktor Honoris Causa
Indonesia
Gubernur Jatim Khofifah Diusulkan Terima Gelar Doktor Honoris Causa

Menurut dia, Khofifah merupakan salah seorang perempuan langka di Indonesia, terlebih selama ini sudah dikenal mampu menapaki jabatan publik yang beragam.

Polisi Tangkap Penipu Ojol Tidak Bayar Purwokerto-Solo, Pelaku Berstatus PDP COVID-19
Indonesia
Polisi Tangkap Penipu Ojol Tidak Bayar Purwokerto-Solo, Pelaku Berstatus PDP COVID-19

Pelaku yag datang dari Jakarta ditolak warga setempat karena mengalami gejala batuk parah dan panas.

Direktur PT Maxima Integra jadi Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Direktur PT Maxima Integra jadi Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto (JHT) sebagai tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya.