BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Penggunaan nilai Pancasila dinilai penting dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, meminta agar pemerintah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat.

Benny menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar filosofis negara, serta cita-cita dan pandangan hidup negara.

Baca Juga:

Omicron Menjadi Varian Dominan di AS

Diperlukan sebuah kerangka berpikir, yaitu Haluan Ideologi Pancasila, sebagai sumber hukum, dan harus menjadi aplikasi bagi setiap kebijakan publik.

"Inilah tugas anggota dewan: agar hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota dewan menjadi pengawal peraturan,” ujarnya kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (26/1).

Menurutnya, bentuk pengamalan peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil adalah untuk memberi jaminan dan melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Benny menuturkan, pengambil kebijakan harus berpihak pada rakyatnya. "Inilah Pancasila. Bukan individual seperti liberal, bukan sosialisme komunisme yang dominasi milik negara,” kata rohaniwan Katolik ini.

Baca Juga:

Pakar Virus Jelaskan Cara Bedakan Pilek dan Omicron

Benny menyatakan bahwa Pancasila memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan ini semua menyangkut kepribadian bangsa yang adalah gotong royong.

Nilai ketuhanan pun, menurutnya, harus menjiwai semua kebijakan yang diambil dalam kehidupan di Indonesia.

“Kita bisa mewujudkan kepribadian bangsa lewat ekonomi Pancasila, dan ini diimplementasikan dalam kebijakan yang Bapak dan Ibu tetapkan,” jelasnya.

Benny meyakini, ekonomi Pancasila dapat membuat terwujudkan kesejahteraan dan kedaulatan, terutama kedaulatan ekonomi, di negara Indonesia. Menurutnya, ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat menyebabkan radikalisme.

“Radikalisme muncul karena masalah tata keadilan yang timpang,” tegasnya.

Baca Juga:

Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8

Benny menjelaskan bahwa salah satu perwujudan ekonomi Pancasila yang memihak kepada rakyat yaitu pengendalian dan penguasaan pasar pangan.

“Jika ini terwujud, kita dapat mewujudkan penguasaan pasar pangan tersebut,” jelasnya.

Ia berharap, semua pihak menjadikan Pancasila sebagai living ideology dan working ideology, sehingga Pancasila menjadi aplikatif dan bukan sesuatu yang abstrak lagi.

“Pancasila menjadi benar dirasakan masyarakat sebagai ruh yang menghidupi kita, membuat sejahtera, membuat rakyat tersebut. Pangan, sandang, papannya pun tercukupi,” tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra
Indonesia
Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra

Kementerian Kesehatan resmi mengintegrasikan API scan QR code PeduliLindungi dengan 15 aplikasi digital di Indonesia.

Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan
Indonesia
Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan

Buruh menuntut dicabutnya upah minimum provinsi (UMP) 2022 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

 Ekonomi Global Tertekan, Industri Manufaktur Jadi Tulang Punggung Indonesia
Indonesia
Ekonomi Global Tertekan, Industri Manufaktur Jadi Tulang Punggung Indonesia

Pada periode kedua Pemerintahan Jokowi, realisasi investasi di sektor manufaktur sepanjang 2020 tercatat sebesar Rp270 triliun.

1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Gibran Buka Tempat Wisata, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk
Indonesia
Gibran Buka Tempat Wisata, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk

"Untuk objek wisata tertutup kedepan akan kita berlakukan syarat vaksin untuk memberikan rasa aman pada pengunjung," kata Gibran.

KPK Dalami Fee yang Diterima Azis Syamsuddin Terkait DAK Lampung Tengah
Indonesia
KPK Dalami Fee yang Diterima Azis Syamsuddin Terkait DAK Lampung Tengah

Aliza Gunado dan Edy Sujarwo disebut-sebut sebagai orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (AZ).

Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang

Isu perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat.

KPK Periksa Kadisnaker Kota Bekasi dalam Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Periksa Kadisnaker Kota Bekasi dalam Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti pada hari ini, Jumat (8/4).

Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat
Dunia
Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

PPKM Diperpanjang, PKS: Kasihan Sekali Warteg Hingga Porter
Indonesia