BPIP Nilai Produk Minyak Goreng Seharusnya Dikuasai oleh Negara Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi persoalan yang belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menyebut, kelangkaan minyak terjadi karena kenaikan permintaan CPO yang dibarengi dengan permainan dari mafia.

Mafia disinyalir melakukan penimbunan, bahkan pengiriman ke luar negeri untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

Baca Juga:

Pemprov DIY Ancam Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng Curah

“Hal ini terjadi karena kurangnya regulasi dalam mekanisme kebutuhan pasar. Dan juga, kurangnya inovasi soal minyak alternatif selain minyak dari kelapa sawit,” ujarnya kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (22/3).

Benny menuturkan bahwa produk pokok seperti minyak seharusnya dikuasai oleh negara.

“Ini selaras dengan Pancasila. Negara memiliki otoritas untuk mengendalikan harga, bukan pasar. Jika pasar, (ini) menjadi liberal, bukan lagi Pancasila. Seharusnya tidak begitu, pasar tidak boleh mengendalikan, pasar harus tunduk pada regulasi,” tambahnya.

Perihal intervensi dan campur tangan pemerintah, Benny menyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya maksimal melakukan tindakan-tindakan penyelamatan.

“Pak Presiden sudah berupaya dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan, serta turun ke lapangan. Problem kita saat ini adalah permintaan internasional terhadap CPO yang naik, tetapi kita gagal juga memetakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak ini,” katanya.

Baca Juga:

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar

Benny menilai, pemerintah mesti mempunyai kemampuan memetakan kebutuhan domestik, dan mendahulukannya dibandingkan permintaan dari internasional.

"Jutaan masyarakat bergantung akan keberadaan minyak ini; usaha gulung tikar dan ini menyengsarakan masyarakat kecil,” serunya.

Benny pun kembali menuturkan akan pentingnya pengendalian negara terhadap pangan.

“Harusnya ada proteksi dari negara, dan pengendalian supaya tidak terjadi mafia penimbunan minyak. Industri yang terbukti melakukan penimbunan dapat diberikan sanksi, bahkan izinnya bisa dicabut,” jelasnya.

Benny juga memberikan opini mengenai apa yang harusnya dilakukan jajaran kementerian terkait dalam menghadapi hal ini.

“Langkah konkretnya, setelah instruksi presiden ada, para menteri harus cepat dan tanggap. Political will dibutuhkan, agar bukan hanya retorika semata, tetapi dengan cekatan membuat minyak goreng melimpah di Indonesia,” tuturnya.

Ia meyakini, pengendalian negara atas pangan adalah wujud dan cerminan pengamalan nilai Pancasila.

“Jangan sampai minyak goreng untuk masyarakat diselewengkan. Ke depannya, haru diingat, politik pangan harusnya dikendalikan negara, bukan kartel atau mafia,” tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2
Indonesia
Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2

Selama satu bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar
Indonesia
Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ajudan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Oktavia Dita Dari.

Dirut Ancol Jelaskan Alasan Pinjam Rp 1,2 Triliun
Indonesia
Dirut Ancol Jelaskan Alasan Pinjam Rp 1,2 Triliun

Pengelola Ancol menjelaskan soal peruntukan pinjaman Rp 1,2 triliun dari Bank DKI

Datangi Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia KontraS Irit Bicara
Indonesia
Datangi Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia KontraS Irit Bicara

Fatia KontraS datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Minyak Goreng Langka, Anak Buah Anies Akui Ada Peritel Modern Nakal
Indonesia
Minyak Goreng Langka, Anak Buah Anies Akui Ada Peritel Modern Nakal

Pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan memberi subsidi minyak goreng satu harga senilai Rp 14.000.

Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina
Indonesia
Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina

Sebanyak 80 warga negara Indonesia (WNI) akhirnya tiba ke tanah air setelah dievakuasi dari perang Ukraina dan Rusia.

[HOAKS atau FAKTA] Gigi Kawat Sudah Ada Masa Mesir Kuno
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gigi Kawat Sudah Ada Masa Mesir Kuno

Beredar informasi di Facebook tentang foto tengkorak rahang manusia dengan gigi yang dikaitkan kawat. Narasi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan metode kawat gigi saat belum ditemukannya obat bius pada masa Mesir Kuno 2000 tahun sebelum masehi.

Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Komisi III Minta Segera Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang

Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan

Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Punya Pemimpin Muda, Gibran: Orang Hebat
Indonesia
Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Punya Pemimpin Muda, Gibran: Orang Hebat

Gibran berharap dengan munculnya tokoh-tokoh muda tersebut bisa lebih kreatif dan inovatif dalam membuat program supaya anak muda bisa ikut terjangkau.

Jaga Kualitas, KKP Bangun Gudang Ikan Beku Kapasitas 300 Ton di Indramayu
Indonesia
Jaga Kualitas, KKP Bangun Gudang Ikan Beku Kapasitas 300 Ton di Indramayu

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun gudang beku "cold storage" berkapasitas 300 ton untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan nelayan. "Pembangunan 'cold storage' sedang berlangsung, dan itu semua dari Pemerintah Pusat," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Edi Umaidi, Senin.