Boyamin MAKI Klaim Tidak Tahu Aliran Dana Pencucian Uang ke PT Bumi Redjo Dokumentasi Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. ANTARA

MerahPutih.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4).

Diketahui, KPK memasukkan Boyamin ke dalam daftar saksi kasus dugaan pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Boyamin mengklaim, tidak mengetahui dugaan aliran dana pencucian uang yang diterima PT Bumi Redjo.

Baca Juga:

Boyamin MAKI Akui Kelola Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara

"Saya tidak tahu (aliran dana cuci uang), itu di PT Bumi Redjo saja. Dan selama menjadi kuasa hukum (Bumi Redjo) saya mendapatkan honor per bulan Rp 5 juta," kata Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Boyamin, PT Bumi Rejo milik ayah Budhi, yakni Soegeng Boedhiarto. Perusahaan tersebut didirikan pada 1982. Ia menyebut perusahaan itu telah invalid alias bangkrut pada 2014 karena memiliki kredit macet di sejumlah bank.

"Perusahaan Bumi Rejo itu kondisinya invalid, tidak bisa ikut tender lagi sejak 2014. Terus 2018, saya dimasukkan menjadi direktur, tugas saya ialah mengurusi utang dan piutang," ujarnya.

Perusahaan milik keluarga Budhi Sarwono itu memiliki utang Rp 40 miliar di Bank BPD, Rp 10 miliar serta Rp 7 miliar di Bank Mandiri. Total utang PT Bumi Rejo ialah Rp 57 miliar.

Baca Juga:

Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta

Selama bekerja di PT Bumi Rejo, Boyamin mengaku memproses sengketa piutang dengan dengan Kementerian PUPR yang jumlahnya Rp 28 miliar.

"Arbitrase 2013, saya juga ngurus di sana sebagai kuasa hukum dan dikabulkan mendapatkan bayaran Rp 28 miliar baru dibayar kemarin oleh Kementerian PUPR. Jadi, tugas saya hanya mengurus utang piutang saja, karena perusahaan ini sudah invalid sejak 2012," jelas dia.

Boyamin mengklaim tidak ada keterlibatan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam perusahaan itu. Dia menyatakan hanya ingin menyelamatkan perusahaan milik Budhi itu.

"Jadi, saya memastikan mau masuk perusahaan ini karena memang Budhi Sarwono tidak ada di situ. Kalau, toh, dipaksakan dia ikut tender, enggak bisa karena performa dia enggak bisa. Karena kredit macet," pungkasnya.

Untuk diketahui, KPK tengah mendalami kasus aliran pencucian uang yang dilakukan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK pun kemarin memanggil Boyamin dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Rejo. (Pon)

Baca Juga:

Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Diingatkan Untuk Siap Berdampingan Hidup Dengan COVID-19
Indonesia
Buruh Diingatkan Untuk Siap Berdampingan Hidup Dengan COVID-19

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, tracing atau pelacakan kontak erat harus terus dilaksanakan di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Nurhadi
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara dugaan penerimaan suap oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau
Indonesia
Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

Presiden berjanji, akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.

9.000 Pelajar di Kota Yogyakarta Sudah Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
9.000 Pelajar di Kota Yogyakarta Sudah Terima Vaksin COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta mencatat ada sekitar 9.000 siswa dari 24 ribu pelajar yang sudah menerima vaksinasi.

Istana Bogor Jadi Lokasi Karantina Presiden Jokowi
Indonesia
Istana Bogor Jadi Lokasi Karantina Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo direncanakan untuk menjalani karantina di Istana Kepresidenan Bogor usai melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
Indonesia
Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP

Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.

Istana Sebut Pesan Jokowi Terkait Penceramah Radikal Bukan Mengada-ada
Indonesia
Istana Sebut Pesan Jokowi Terkait Penceramah Radikal Bukan Mengada-ada

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penceramah radikal yang disampaikan dalam rapat pimpinan TNI -Polri beberapa pekan lalu memunculkan pro dan kontra.

200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah
Indonesia
200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah

"Karena aturannya seperti itu kita patuhi prosedurnya. Seharusnya dipermudah karena ini menyangkut kemanusiaan dan sangat dibutuhkan," papar dia.

Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang
Indonesia
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang

KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara cermat dan matang.

Eks Mentan Amran Sulaiman Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Eks Mentan Amran Sulaiman Mangkir dari Panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.