Kasus Korupsi
  Bowo Sidik Pangarso Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Bowo Sidik Pangarso di Gedung KPK (Foto: antaranews.com)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdakwa suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Sikap kooperatif Bowo selama persidangan akan jadi pertimbangan KPK untuk mengabulkan permohonan JC tersebut.

“Selama proses persidangan ini, KPK akan melihat keseriusan dan konsistensi terdakwa Bowo Sidik, karena sebelumnya yang bersangkutan mengajukan diri sebagai JC,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/8).

Baca Juga: Bowo Sidik Juga Didakwa Terima Suap Rp300 Juta dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera

Febri mengatakan, politikus Golkar itu mengajukan JC saat proses penyidikan. Menurut Febri, ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan KPK untuk mengabulkan JC anggota Komisi VI DPR tersebut.

Jubir KPK Febri Diansyah sebut Bowo Sidik ajukan jadi Justice Collaborator
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Pertama, kata Febri, Bowo bukan pelaku utama. Kemudian, Bowo harus mengakui perbuatannya.

“Membuka peran pelaku lain yang lebih besar, dan mengembalikan aset yang terkait,” terang Febri.

Bowo hari ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut KPK mendakwa Bowo menerima suap sebesar USD163.733 dan Rp311 juta. Uang tersebut berasal dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty.

‎Uang suap tersebut diterima Bowo Pangarso karena telah membantu PT HTK mendapat proyek kerjasama sewa kapal dari PT PILOG. Tak hanya itu, Bowo juga didakwa menerima suap sebesar Rp300 juta dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera (PT AIS), Lamidi Jimat.

Baca Juga: KPK Ungkap Uang suap Rp8 Miliar Bowo Sidik Tidak Terkait Kepentingan Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Uang Rp300 juta tersebut diduga bagian dari suap atau kompensasi untuk Bowo karena telah membantu PT AIS menagih utang PT Jakarta Lloyd sebesar Rp2 miliar. Uang itu juga disinyalir untuk memuluskan PT A‎IS mendapatkan pekerjaan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Marine Fuel Olil (MFO) untuk kapal-kapal PT Djakarta Lloyd.

Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang‎ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Pon)

Baca Juga: Kena OTT dan Ditahan KPK, Golkar Resmi Pecat Bowo Sidik Pangarso

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beri Izin Ancol Buat Reklamasi, Anies Dinilai Ingkar Janji
Indonesia
Beri Izin Ancol Buat Reklamasi, Anies Dinilai Ingkar Janji

Keputusan ini ditandatangai oleh Gubernur Anies pada tanggal 24 Februari 2020 lalu.

Pengikut Raja Keraton Agung Sejagat Akan Dapat Malapetaka Jika...
Indonesia
Pengikut Raja Keraton Agung Sejagat Akan Dapat Malapetaka Jika...

150 orang terpengaruh dan akhirnya menjadi pengikut Totok

KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra

KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu

Panglima TNI Pastikan Mal Diisi Setengah Kapasitas Saat 'New Normal'
Indonesia
Panglima TNI Pastikan Mal Diisi Setengah Kapasitas Saat 'New Normal'

Beberapa tahap dalam pelaksanaan disiplin tersebut di beberapa wilayah

 [HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Sebut Minum Micin Jadi Jenius
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Sebut Minum Micin Jadi Jenius

Pada foto tersebut nampak tangan kanan Presiden Jokowi memegang bumbu penyedap rasa bermerek Ajinomoto.

Presiden Jokowi Diminta Habisi Mafia Sembako saat COVID-19
Indonesia
Presiden Jokowi Diminta Habisi Mafia Sembako saat COVID-19

Menurutnya, praktik kongkalikong ini terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat

BK DPRD Jabar Segera Panggil Dadan Supriatna Gegara 'Surat Sakti' Sekolah
Indonesia
 Apartemen Ambruk, Ratusan Orang Diperkirakan Masih Terjebak
Dunia
 Apartemen Ambruk, Ratusan Orang Diperkirakan Masih Terjebak

Okupasi apartemen yang ambruk diperkirakan sedikitnya 200 penghuni.

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat
Indonesia
Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat

Banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta