Kasus Korupsi
 Bowo Sidik Minta Nusron Wahid Jujur Soal Ratusan Ribu Amplop Serangan Fajar Tersangka kasus suap PT Pupuk Indonesia yang juga eks politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso meminta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar Nusron Wahid jujur soal 400 ribu amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019.

Bowo sebelumnya mengaku 400 ribu amplop tersebut dipersiapkannya atas perintah Nusron. Kata Bowo, sebagai muslim yang baik, Nusron seharusnya berterus terang mengenai perintahnya menyiapkan amplop serangan fajar.

"Ya Nusron kan seorang Muslim ya. Seorang muslim yang beriman ya. Yaa gitu (seharusnya jujur)," kata Bowo usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/4).

Politisi Golkar Nusron Wahid disebut perintahkan Bowo siapkan ratusan ribu amplop
Politisi Golkar Nusron Wahid bantah perintahkan Bowo Sidik siapkan amplop untuk serangan fajar (Foto: MP/Noer Ardiansjah)

Bowo mengaku sudah membeberkan mengenai ratusan ribu amplop serangan fajar tersebut kepada tim penyidik KPK.

Tak hanya itu, kepada penyidik KPK, Bowo juga diduga menyampaikan mengenai sumber uang Rp 8 miliar yang kemudian diubah menjadi pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 serta dimasukkan dalam 400 ribu amplop tersebut.

"(Informasi) sudah di penyidik ya," imbuhnya.

BACA JUGA: Nusron Wahid Bantah Perintahkan Bowo Siapkan 400 Ribu Amplop untuk Serangan Fajar

Amien Rais Klaim Prabowo Punya DNA Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Tomo

Kampanye Akbar di Palembang: Wong Kito Galo Cucuk Nomor Duo

Kemarin, Bowo mengungkapkan bahwa dirinya diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan sekitar 400 ribu amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019.

Kuasa hukum Bowo Sidik Saut Rajagukguk
Kuasa hukum Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu‎ (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop)," kata Bowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/4).

Saat ditanya ratusan ribu amplop tersebut untuk kepentingan Pileg atau Pilpres, Bowo justru kembali menegaskan nama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut.

"Diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan itu," ujar Bowo.

Ketika kembali dikonfirmasi awak media apakah ratusan ribu amplop tersebut untuk Pileg atau Pilpres, Bowo lalu menjawab posisi partainya di Pemilu 2019.

"Yang jelas partai kami dukung 01," imbuh Bowo bergegas masuk mobil tahanan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bowo dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk. Selain Bowo dan Indung, KPK juga menjerat Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Cara DKI Tumbuhkan Kembali Ekonomi di Tengah Pandemi
Indonesia
Begini Cara DKI Tumbuhkan Kembali Ekonomi di Tengah Pandemi

Ekonomi di Jakarta hingga kini masih melemah akibat pandemi virus corona.

Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia
Indonesia
Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia

Pizza Hut di seluruh Indonesia, saat ini masih tetap berada dalam keadaan finansial yang baik dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta tidak akan mengalami dampak apapun, baik secara operasional maupun finansial.

 Pemerintah Akui Banyak Masyarakat yang Irasional Sikapi Kasus Corona
Indonesia
Pemerintah Akui Banyak Masyarakat yang Irasional Sikapi Kasus Corona

Ia menegaskan di dalam menghadapi SARS kembali pada saat itu serta tidak kemudian menjadi panik dan seakan-akan bahwa ini akan terjadi seperti gambaran-gambaran yang ada di Wuhan beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet Ajak Semua Pihak Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi
Indonesia
Bamsoet Ajak Semua Pihak Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Umum Golkar ini mendorong pemerintah dan semua kekuatan sektor swasta bersinergi

Gelar Muktamar IX di Makassar, PPP Bakal Undang Presiden Jokowi
Indonesia
Gelar Muktamar IX di Makassar, PPP Bakal Undang Presiden Jokowi

Muktamar IX sudah menjadi muktamar islah dari dua kepengurusan

28 Kecamatan di Bogor Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
28 Kecamatan di Bogor Berstatus Zona Merah COVID-19

Ade yang juga Bupati Bogor itu menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi sejak Minggu (9/8), usai Jonggol berubah status menjadi zona merah, dari sebelumnya berstatus zona orange.

Foto: Kampung yang Terkubur
Foto
Foto: Kampung yang Terkubur

bencana banjir bandang terparah sepanjang sejarah desa. Lebih dari 500 rumah kondisinya rusak parah tertimbun material dari pengunungan.

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel
Indonesia
Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Novel Baswedan mengalami cacat mata seumur hidup akibat ulah pelaku penyiram air keras.

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja
Indonesia
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi
Indonesia
PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi

Putusan tersebut telah dibacakan pada 25 September 2020 dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap