Bosnya Diputus Bersalah Oleh PTUN, Jamdatun Bereaksi Jaksa Agung S Burhanuddin (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengkritisi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersalah terkait pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan DPR.

"Menurut JPN (Jaksa Pengacara Negara), putusan tersebut tidak tepat," kata Feri dikutip Antara, Jumat (6/11).

Baca Juga:

Tragedi Semanggi 1 dan 2, Mahfud MD: Mari Kita Selesaikan

Hal tersebut menanggapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 99/G/TUN/2020/PTUN.JKT tanggal 04 November 2020.

Menurutnya, pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja bersama DPR bukan merupakan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Ucapan atau pernyataan Jaksa Agung yang memberikan informasi bukan suatu tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Feri juga berpendapat syarat kepentingan penggugat dalam gugatan TUN tersebut tidak tepat.

"Orang tua korban tidak memiliki kepentingan terhadap kalimat jawaban Jaksa Agung di rapat kerja DPR tersebut," beber dia.

Dia juga menyatakan penggugat belum memenuhi kewajiban melakukan banding administratif lebih dahulu.

"Sebelum melakukan gugatan seharusnya penggugat melakukan upaya banding administrasi terlebih dahulu kepada atasan pejabat pembuat keputusan secara tertulis," katanya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam para penimbun dengan hukuman pidana maksimal
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Ant)

Feri juga mengkritisi beberapa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut diantaranya sikap PTUN Jakarta yang mengabaikan bukti berupa video rekaman dalam rapat kerja Komisi III DPR RI beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat.

Selain itu, pihaknya juga menganggap PTUN Jakarta lalai karena tidak dapat menjelaskan peraturan yang telah dilanggar sehingga mengkualifikasikan penjelasan Jaksa Agung di depan rapat dengar pendapat tersebut sebagai tindakan pemerintah yang cacat substansi.

Sebelumnya pada Rabu (4/11), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersalah terkait pernyataannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, 16 Januari 2020 yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Putusan atas perkara Tata Usaha Negara (TUN) tersebut bernomor : 99/G/TUN/2020/PTUN.JKT tanggal 4 November 2020 antara penggugat Sumarsih dan Ho Kim Ngo melawan Pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung RI sebagai tergugat.

Bunyi putusan PTUN yakni menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Baca Juga:

Adian: Pernyataan Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi I dan II Bikin Sakit Hati

Selanjutnya, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Hakim juga mewajibkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya.

Hakim juga menghukum Jaksa Agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285 ribu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Enggak Mau Duit dari Pimpinan TNI AD
Indonesia
Kapolda Metro Enggak Mau Duit dari Pimpinan TNI AD

TNI sendiri telah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 596 juta akibat dari penyerangan tersebut

 Tahap 1, Pemprov DKI Suntik Sinovac ke 131 Ribu Nakes Hari Ini
Indonesia
Tahap 1, Pemprov DKI Suntik Sinovac ke 131 Ribu Nakes Hari Ini

Vaksinasi dilakukan kepada tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast dan sudah mendaftar ulang

Effendi Gazali Ngaku Diminta KPK Bawa Rekening Perusahaan Vendor Bansos
Indonesia
Effendi Gazali Ngaku Diminta KPK Bawa Rekening Perusahaan Vendor Bansos

Pengamat politik Effendi Gazali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komjen Listyo Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyebar Ujaran Kebencian
Indonesia
Komjen Listyo Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyebar Ujaran Kebencian

"Tapi yang berisiko memecah belah persatuan bangsa, kami tidak ada toleransi, pasti kami proses," kata Listyo

Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur
Indonesia
Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris di wilayah Jawa Timur, Jumat (26/2).

BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter
Indonesia
BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter

Kondisi itu mengakibatkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan

Seribuan Puskesmas di Jabar Sudah Dilatih Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Seribuan Puskesmas di Jabar Sudah Dilatih Vaksinasi COVID-19

Mencegah lonjakan kasus positif COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Jabar menggelar rapid test antigen kepada pelaku perjalanan dan wisatawan pada 23-27 Desember 2020.

Intip Trik Cerdik Komunitas Pecinta KA Edukasi New Normal di Stasiun Gubeng
Indonesia
Intip Trik Cerdik Komunitas Pecinta KA Edukasi New Normal di Stasiun Gubeng

Mereka nampak berkeliling sembari membawa alat peraga ajakan untuk melaksanakan aturan New Normal

 2,2 Juta Orang Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik
Indonesia
2,2 Juta Orang Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik

Menhub Budi Karya Sumadi minta masyarakat melakukan tes Rapid Antigen mandiri guna mengantisipasi penumpukan penumpang usai mudik lebaran.

Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat
Indonesia
Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat

Pengurus Demokrat versi KLB curiga ada pemalsuan data otentik, khususnya terkait tanda tangan pada dokumen AD/ART yang ditetapkan pada Kongres Partai Demokrat Kelima pada 15 Maret 2020.