Bos Pinjol Ilegal yang Ditangkap Bareskrim Edit Surat Izin Usaha dari Pemerintah Bareskrim menunjukkan barang bukti kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/10/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membekuk warga negara asing asal Tiongkok berinisial WJS.

Ia merupakan pemilik dan pemodal layanan pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia.

Pada saat memeriksa laptopnya, penyidik menemukan bukti surat izin usaha yang diduga sudah diedit.

Baca Juga:

Bos Perusahaan Pinjol Ilegal Ditangkap saat Hendak Kabur ke Turki

"PDF surat izin usaha milik Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama (KSP IMB) yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI yang diduga telah dimodifikasi atau diedit sehingga terlihat asli," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika kepada wartawan, Rabu (10/11).

Menurut Helmy, penyidik juga menemukan scan kartu tanda penduduk (KTP), milik warga di beberapa wilayah di Indonesia, yang telah dimodifikasi atau diedit nomor induk kependudukannya.

Kemudian, ada tata cara pembuatan aplikasi di platform Google maupun Facebook, form atau data pembuatan merchant dari koperasi simpan pinjam yang telah dibuat oleh WJS.

"Lalu beberapa aplikasi yang telah berhasil dibuat dan didaftarkan di platform Google maupun Facebook," ungkapnya.

Baca Juga:

Peminjam Pinjol Sudah Capai 70 Juta Rekening

Helmy menyampaikan, penyidik juga menemukan tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik milik KSP IMB, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diduga telah dimodifikasi atau edit sedemikian rupa sehingga menyerupai aslinya.

"Lalu ada daftar nama serta aplikasi ilegal yang dikeluarkan oleh OJK," katanya.

Sekedar informasi, penyidik menangkap WJS ketika hendak terbang menuju Turki bersama dua orang rekannya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta

"Dia berperan sebagai direktur bisnis dan pemilik KSP IMB, melakukan rekruitmen terhadap orang-orang untuk bagian bisnis pada KSP IMB dan mencari pinjol-pinjol ilegal untuk menjadi mitra dari KSP IMB,” jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Cermat Sebelum Mengajukan Pinjol, Harus Ada ISO 27001

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini

Pembelajaran tatap muka diawali pelajar kelas VI SD dan kelas IX SMP

Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Indonesia
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat

pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Teddy Sugianto Bersyukur Munas V Perhimpunan INTI Berjalan Lancar
Indonesia
Teddy Sugianto Bersyukur Munas V Perhimpunan INTI Berjalan Lancar

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) selesai menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V dengan lancar pada 18-19 Desember di Hotel Borobudur, Jakarta.

Buruh yang Rayakan May Day Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Buruh yang Rayakan May Day Diingatkan Protokol Kesehatan

Ida secara khusus mengajak untuk belajar dari pengalaman negara lain seperti India

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya
Indonesia
KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Firli Bahuri menyatakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sudah ditangkap oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi
Indonesia
STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi

Kemenhub kembali menerapkan kebijakan sesuai SE Menhub Nomor 14

WNA Tak Sehat Dilarang Masuk ke Indonesia
Indonesia
WNA Tak Sehat Dilarang Masuk ke Indonesia

Termasuk pengawasan ketika melaksanakan karantina

Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi
Indonesia
Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi

Harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak