Bos KAMI Bakal Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Ujaran Provokasi UU Cipta Kerja Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani. Petinggi KAMI itu diperiksa pada Jumat (23/10).

"Karena memang itu menjadi salah satu proses penyidikan, yaitu sebagai saksi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Ahmad Yani akan diperiksa sebagai saksi untuk Anton Permana. Anton merupakan salah satu deklarator KAMI yang berstatus tersangka dan telah ditahan.

Baca Juga

Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah

Awi juga membantah pihaknya menyasar KAMI untuk menjadikan tersangka dalam kasus ujaran kebencian dan provokasi saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Awi, anggota KAMI ditangkap karena melakukan tindak pidana.

"Semua tentunya dalam proses penyidikan adalah benang merah, benang merahnya kemana. Siapa aja? keterkaitan keterengan tersangka, saksi-saksi, itu akan dikejar oleh penyidik," tutur Awi.

Dari informasi yang dihimpun, Ahmad Yani tak bisa memenuhi undangan karena ia belum menerima surat panggilan dan tengah dalam kondisi sibuk.

Seperti diketahui, Polri menangkap sejumlah anggota hingga petinggi KAMI terkait insiden demo Omnibus Law yang berujung ricuh. Mereka diamankan dengan tuduhan menyampaikan pesan atau berita berisi nada provokasi terhadap.

Mereka yang diamankan polisi di antaranya Khairi Amri (KA), Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), Anton Permana (AP), Juliana (JG), Novita Zahara (NZ), Wahyu Rasasi Putri (WRP), Kingkin Anida (KA). Ada pula satu tersangka bernama Deddy Wahyudi (DW) yang merupakan admin Twitter @podoradong yang ikut diciduk pihak kepolisian.

Peran-peran dari para tersangka berbeda-beda, ada yang menyampaikan pesan berbagai ajakan untuk melakukan aksi penjarahan seperti tahun 98 lalu, ada yang menyebar hoaks hingga mengumpulkan dana untuk massa pendemo.

Baca Juga

Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati

Akibat aksi mereka ini, Polri berpandangan dampak aksi mereka membuat kericuhan demo Omnibus Law terjadi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

 Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak
Indonesia
Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak

Ia melihat, kritik sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan hal itu sangat lumrah dengan negara demokratis seperti Indonesia.

Usut Dugaan Video Syur Mirip Artis, Ahli Bahasa Digarap Polisi
Indonesia
Usut Dugaan Video Syur Mirip Artis, Ahli Bahasa Digarap Polisi

Usai seluruh keterangan dikantongi, penyidik akan segera melakukan gelar perkara

Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac
Indonesia
Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac

Turki bakal mendatangkan lagi 25 sampai 30 juta dosis vaksin Sinovac, Tiongkok.

Kapolda Metro Bakal Berkantor di Polsek Zona Merah Corona
Indonesia
Kapolda Metro Bakal Berkantor di Polsek Zona Merah Corona

Kapolda Metro Jaya berencana bakal berkantor di polsek-polsek titik zona merah.

Update COVID-19 Selasa (16/6): 40.400 Positif, 15.703 Sembuh
Indonesia
PCINU Pastikan Nahdliyin di Beirut Aman
Indonesia
PCINU Pastikan Nahdliyin di Beirut Aman

Saat kejadian, para Nahdliyin tengah berada di dalam rumah masing-masing

Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Saat Interupsi, ini Dalih Azis Syamsuddin
Indonesia
Mikrofon Anggota Fraksi Demokrat Dimatikan Saat Interupsi, ini Dalih Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menjadi pimpinan sidang menjelaskan, dalam tata tertib, anggota dewan hanya diberi waktu lima menit untuk berbicara.

ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub
Indonesia
11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub

Kemenhub juga akan berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Korlantas, PUPR, Polri, Jasa Marga, pemda dan operator jasa transportasi.