Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak lepas dari lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.

Menurut Boni, dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi public yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.

Baca Juga

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

"Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah “para bekas” yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya," jelas Boni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menambahkan, kehadiran broker politik dan pemburu rente, rent-seekers, dalam demokrasi electoral sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil. Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal public karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media.

"Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik," ungkap dia.

Boni menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi capres atau cawapres. Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis.

"Saya skeptis dengan misi mereka “menyelamatkan Indonesia”. Justru para tokoh KAMI adalah orang-orang yang perlu diselamatkan—diselamatkan dari cara berpikir yang sinis dan pesimis terhadap pemerintah. Mereka perlu diselamatkan dari sikap skeptis yang cendrung absurd," jelas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Direktur LPI Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (MP/Gomes R)

Boni melihat, KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, KAMI bisa menjadi ancaman. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas.

"Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas, maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila," imbuh dia.

Lalu, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Ketiga, kalau KAMI ikut bermain dalam kampanye pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri. Propaganda antipemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat local maupun nasional.

"Kalau KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya," sebut Bonif.

Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik dan stigma itu tak mudah dihapus.

"Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu. Itu sebabnya saya menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan," terang Boni.

Baca Juga

Rocky Gerung hingga Rizal Ramli Hadiri Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi

Meski demikian, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan aparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.

"Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan.," tutup Boni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Pernah Berfoto Bersama Tokoh ISIS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Pernah Berfoto Bersama Tokoh ISIS

Foto Anies Baswedan bersama Hidayat Nur Wahid dan Yusuf al-Qaradawi di atas telah beredar sejak 2017.

Pemprov DKI Dalami Pemotongan Bansos BST Aduan Warga
Indonesia
Pemprov DKI Dalami Pemotongan Bansos BST Aduan Warga

Penyaluran dana BST 2021 ini diberikan kepada penerima utuh sebesar Rp300 ribu

Polisi Ancam Bubarkan Kegiatan FPI Baru
Indonesia
Polisi Ancam Bubarkan Kegiatan FPI Baru

"Pemerintah juga wajib untuk membubarkan kegiatan ormas itu," kata Rusdi

Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada
Indonesia
Panitia Pengawas Diam-diam Temui Timses Paslon Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Panitia Pengawas (Panwas) bertemu dengan pasangan calon atau tim pemenangan pada Pilkada Serentak 2020 secara diam-diam.

Kenangan Penyair Hujan Bulan Juni
Indonesia
Kenangan Penyair Hujan Bulan Juni

Puisi-puisi yang dibuat Sapardi, sangat sederhana kata yang ia gunakan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat sederhana dan mudah mengerti.

Menkeu Akui Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Indonesia
Menkeu Akui Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Alasan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur tersebut, karena program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.

Pandemi COVID-19, Kapolda Metro Pastikan Tak Ada Perayaan Meriah saat HUT Bhayangkara
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kapolda Metro Pastikan Tak Ada Perayaan Meriah saat HUT Bhayangkara

Hari Bhayangkara kali ini dirayakan dengan suasana prihatin.

Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Indonesia
Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac

Dari hasil evaluasi BPOM di Bandung menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen.

Kemenkeu Finalisasi Aturan Diskon Pajak Beli Mobil Anyar
Indonesia
Kemenkeu Finalisasi Aturan Diskon Pajak Beli Mobil Anyar

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait diskon pajak ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021. Kebijakan diskon pajak itu nantinya menggunakan PPnBM yang ditanggung pemerintah.

Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown
Dunia
Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown

Prancis dan Jerman, pada Rabu (28/10), kembali memberlakukan karantina wilayah (lockdown) untuk menekan laju penularan COVID-19.