Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak lepas dari lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.

Menurut Boni, dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi public yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.

Baca Juga

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

"Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah “para bekas” yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya," jelas Boni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menambahkan, kehadiran broker politik dan pemburu rente, rent-seekers, dalam demokrasi electoral sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil. Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal public karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media.

"Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik," ungkap dia.

Boni menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi capres atau cawapres. Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis.

"Saya skeptis dengan misi mereka “menyelamatkan Indonesia”. Justru para tokoh KAMI adalah orang-orang yang perlu diselamatkan—diselamatkan dari cara berpikir yang sinis dan pesimis terhadap pemerintah. Mereka perlu diselamatkan dari sikap skeptis yang cendrung absurd," jelas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Direktur LPI Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (MP/Gomes R)

Boni melihat, KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, KAMI bisa menjadi ancaman. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas.

"Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas, maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila," imbuh dia.

Lalu, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Ketiga, kalau KAMI ikut bermain dalam kampanye pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri. Propaganda antipemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat local maupun nasional.

"Kalau KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya," sebut Bonif.

Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik dan stigma itu tak mudah dihapus.

"Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu. Itu sebabnya saya menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan," terang Boni.

Baca Juga

Rocky Gerung hingga Rizal Ramli Hadiri Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi

Meski demikian, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan aparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.

"Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan.," tutup Boni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Baginya, kedaulatan diri pribadi harus menjadi semangat utama RUU tersebut, bukan data pribadi sebagai komoditas semata.

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra

Gubernur Anies Baswedan langsung menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan karena dianggap penyalahgunaan kewenangan.

Penjemputan Rizieq Shihab Rusak Fasiltas Bandara, Panitia Diminta Tanggung Jawab
Indonesia
Penjemputan Rizieq Shihab Rusak Fasiltas Bandara, Panitia Diminta Tanggung Jawab

Panitia penjemput harus bertanggung jawab memperbaiki segala kerusakan fasilitas umum di Bandara.

Sore Ini Arus Lalu Lintas Mudik Idul Adha Diperkirakan Meningkat
Indonesia
Sore Ini Arus Lalu Lintas Mudik Idul Adha Diperkirakan Meningkat

749 personel bakal mengawal pos pengamanan

KPK Lakukan Penyelidikan Dugaan Tipikor Peserta Pilkada Serentak 2020
Indonesia
KPK Lakukan Penyelidikan Dugaan Tipikor Peserta Pilkada Serentak 2020

Pasangan calon tersebut berada di luar Provinsi Sulawesi Utara

DPRD DKI Minta Halte TransJakarta Difasilitasi Musala dan Toilet
Indonesia
DPRD DKI Minta Halte TransJakarta Difasilitasi Musala dan Toilet

Kedua fasilitas itu sangat penting untuk kenyamanan pengguna moda transportasi Transjakarta.

Ridwan Kamil Sempat Disebut Pura-pura Jadi Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Sempat Disebut Pura-pura Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagi cerita dengan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Reisa Brotoasmoro soal relawan vaksin fase 3.

Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik
Indonesia
Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik

Partai Demokrat mengkritik sikap Sandiaga Uno yang menerima pinangan Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar
Indonesia
Anggaran Perselisihan Hasil Pilkada 2020 Lebih dari Rp61 Miliar

Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada bulan Januari hingga Maret 2021