Boni Hargens Minta Amien Rais Jangan Libatkan Tuhan untuk Konsolidasi Politik Pengamat Politik Boni Hargens bersama tim kuasa hukumnya( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan, sejak 2016 lalu dinamika politik di tanah air ditandai berbagai goncangan yang cukup melelahkan dan meresahkan.

Menurut Boni, politik identitas menjadi arus utama ketika oposisi politik kehilangan akal sehat untuk mengevaluasi dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dijadikan komoditas untuk meraih dukungan politik.

"Alhasil, masyarakat terbelah. Dikotomi yang kejam atas dasar SARA tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga mengancam masa depan keindonesiaan kita yang sudah dibangun para pendiri republik dengan darah dan keringat," kata Boni saat ditemui di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (11/6).

Boni mengatakan, sebagai fondasi yang merekatkan keberagaman dan falsafah yang menyatukan masa lalu dan masa depan sebagai negara-bangsa, diganggu oleh kehadiran dan serangan ideologi dan kelompok radikal yang ingin menerapkan NKRI Syariah.

Boni Hargens menyampaikan paparan ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Rabu (7/12). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

"Memang, kita akui, kita lelah dan terluka dengan serangan-serangan teroris dan kemarahan kelompok radikal yang berteriak di jalan dan memadati dunia maya dengan hasutan kebencian dan fitnah. Namun, alhamdulilah, sampai hari ini, dan sampai kapanpun, bangsa ini masih dan akan tetap kuat," ujarnya.

Boni menegaskan, masyarakat Indonesia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan oleh permainan kotor para pecundang politik. Masyarakat adalah modal terbesar yang tak bisa digadai oleh dan untuk kepentingan kekuasaan yang temporer.

"Untuk itu, kita perlu mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah dan selalu komit menjaga keamanan masyarakat, bangsa dan negara dalam segala keadaan," ucapnya.

Boni pun menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang menyebut “Tuhan bakal malu bila doa jutaan umat yang meminta presiden diganti tahun 2019”.

"Pembelahan masyarakat politik dengan memakai agama terus dilakukan. Tetapi kita percaya, bangsa yang dibangun dengan semangat dan jiwa Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai, tidak akan jatuh ke tangan para pecundang yang maniak kekuasaan," tegasnya.

Menurut Boni, Tuhan tidak bisa ditawar dan tidak mungkin bisa diajak berkompromi, apalagi dilibatkan dalam konsolidasi politik yang kotor. Dia menegaskan, bahwa Tuhan tetaplah Tuhan pada kemahakuasaannya yang tak akan pernah berkurang oleh kekuatan apapun.

Amien Rais bersama para petinggi PAN
Hatta Rajasa, Mantan Ketua Umum PAN bersama Amien Rais dan Zulkifli Hasan (Foto: Antara)

"Dan kita percaya, Tuhan yang sama hanya memberkati pemerintah yang peduli dengan rakyat, yang bekerja siang malam untuk kemaslahatan umat," kata dia.

Pemerintahan itu, lanjut Boni, tercermin dalam diri Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla. Lebaran tahun ini, 1439 Hijriah, adalah momentum religius yang mahal nilainya. Lebaran di tahun politik ini berlangsung ketika umat coba dibelah oleh kepentingan dan permainan politik.

"Tetapi kita tetap yakin, Islam sebagai bagian inheren dari keindonesiaan kita akan tetap menjadi agama yang menyatukan dan mendamaikan dalam satu “melting pot” bernama Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Amien Rais meminta masyarakat berdoa untuk meminta presiden baru yang tidak mengkriminalisasi ulama dan tidak menjual kekayaan bangsa ke negeri asing. Dia bahkan menyebut Allah akan malu jika tidak mengabulkan doa jutaan umat itu.

Permintaan itu disampaikan Amien dalam pidatonya di acara buka bersama kader PAN di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di wilayah Jakarta Selatan, Sabtu (9/6). Sepanjang pidatonya tersebut, mantan Ketua MPR itu memang menyebutkan jika tahun 2019 harus memiliki pemimpin yang baru. (Pon)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH