Bongkar Kasus Kerangkeng Manusia, LPSK Duga Warga "Segan" terhadap Bupati Langkat Ilustrasi manusia dikerangkeng di dalam sel. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

MerahPutih.com - Kasus "penjara" yang berada di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin hingga kini belum jelas siapa otak pelakunya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pihak kepolisian mengusut tuntas temuan kerangkeng manusia di rumah tersangka kasus suap di KPK itu.

LPSK berharap, kepolisian tidak terpengaruh oleh kuatnya sosok TRP di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Baca Juga:

DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Lahat

“Polisi harus tetap bersandar pada rumusan undang–undang untuk menemukan ada tidaknya pidana dari temuan atas penahanan ilegal itu,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (30/1).

Edwin menyampaikan hal itu didasari temuan LPSK, di mana para mantan tahanan dan keluarga mereka mengaku "tidak mengalami hal yang merugikan" dalam kaitannya dengan temuan kerangkeng manusia di kediaman TRP.

Edwin sendiri memahami sikap dari para korban tersebut.

Dia mengatakan, TRP adalah ketua ormas, pengusaha, juga merupakan pejabat daerah di Langkat.

Atas dasar itu, dia memandang TRP adalah orang kuat lokal di daerah Langkat, sehingga hal tersebut membuat para korban mengaku tidak mengalami kerugian.

LPSK sendiri menemukan informasi soal dugaan telah adanya korban tewas dengan tanda–tanda luka di tubuhnya akibat ditahan di kerangkeng yang ada di kediaman TRP.

Walau masih dugaan, Edwin berharap kepolisian dapat menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Informasi ini tentu masih perlu ditindaklanjuti pembuktiannya dengan proses hukum,” ungkap Edwin.

Baca Juga:

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Sementara itu, penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) mendalami terkait kerangkeng manusia yang ditemukan di kediaman Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Sudah 30 saksi yang dimintai keterangan oleh Polda Sumut terkait dengan kerangkeng tersebut.

Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak.

Tak menutup kemungkinan juga terhadap Terbit Rencana, yang saat ini tengah ditahan oleh KPK atas kasus dugaan korupsi.

“Kami penyidik akan meminta keterangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut di mana pun dia, jadi tidak usah khawatir kita akan data," kata Panca dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu (29/1).

"Kalau memang itu terkait dengan bupati yang akan ditahan KPK, kita kan minta keterangannya," sambung dia.

Namun demikian, Panca belum merinci apa saja yang akan dikonfirmasi terhadap Terbit Rencana terkait kerangkeng manusia tersebut.

Namun dari temuan sementara Polda Sumut, diduga ada kekerasan di kerangkeng yang disebut tempat rehabilitasi pecandu narkoba itu.

Selain itu, temuan Polda Sumut lainnya yakni sudah ada 656 penghuni kerangkeng sejak 2010.

Fakta lainnya, tempat rehab tersebut tak memiliki izin. Selain itu, diduga pernah ada warga yang direhab di tempat itu berujung tewas.

Di sisi lain, KPK sempat menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi apabila diperlukan pemeriksaan terkait kerangkeng tersebut kepada Terbit Rencana. Baik itu oleh kepolisian maupun oleh Komnas HAM. (Knu)

Baca Juga:

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positif COVID-19 Bertambah 5.398 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 Bertambah 5.398 Kasus

Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 melaporkan kasus harian per Sabtu (30/7) bertambah 5.398 kasus.

Bukan Hanya Aspek Laju Penularan, Ini Indikator Lain dari PPKM Berbasis Level
Indonesia
Bukan Hanya Aspek Laju Penularan, Ini Indikator Lain dari PPKM Berbasis Level

Perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan.

Gerindra Setuju Eks Anak Buah Ahok Jabat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Indonesia
Gerindra Setuju Eks Anak Buah Ahok Jabat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Di sisi lain, muncul nama Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono digadang-gadang menjadi calon kuat pejabat Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan. Sebab, Heru bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI.

Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Kewenangan Presentase PT di Tangan DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Kewenangan Presentase PT di Tangan DPR

Sebenarnya perdebatan mengenai presidential threshold yang dianggap inkonstitusional telah beberapa kali dilakukan judicial review

Sopir Truk Penabrak Anggota Patwal Polda Metro Terancam 6 Tahun Penjara
Indonesia
Sopir Truk Penabrak Anggota Patwal Polda Metro Terancam 6 Tahun Penjara

"Bisa terancam Pasal 310 ayat 4, karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman enam tahun penjara," terangnya.

Airlangga-Surya Paloh Bertemu, NasDem Bantah Bahas Penundaan Pemilu
Indonesia
Airlangga-Surya Paloh Bertemu, NasDem Bantah Bahas Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap
Indonesia
Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

"Meninggal mungkin karena asap banyak, sehingga mungkin mengakibatkan meninggal," kata Herbert kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Pemprov DKI Nyatakan Seluruh Faskes Siap Laksanakan Vaksinasi Booster
Indonesia
Pemprov DKI Nyatakan Seluruh Faskes Siap Laksanakan Vaksinasi Booster

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perdana atau kick off pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster atau dosis ketiga di Puskesmas Kramat Jati.

Kemenkes Luruskan Kabar Jokowi Dapat Vaksin 'Booster'
Indonesia
Kemenkes Luruskan Kabar Jokowi Dapat Vaksin 'Booster'

Diperkirakan total ada 1,5 juta orang yang tersebar di Indonesia

Bus Transjakarta Tabrak Pospol, Fakta Anggap Ada Penurunan Kualitas Layanan
Indonesia
Bus Transjakarta Tabrak Pospol, Fakta Anggap Ada Penurunan Kualitas Layanan

Manajemen PT TransJakarta diminta untuk mengambil langkah serius