BNSP: Ujian Nasional 2020 Dihapus Siswa-siswa mengikuti USBN 2019. Foto: Net

MerahPutih.com - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menghapus Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini.

"Penghapusan POS USBN ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43/2019 tentang tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang ditandatangani Mendikbud pada 10 Desember 2019," kata Ketua BSNP Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa (21/1).

Baca Juga

Mendikbud Tegaskan Kelulusan Siswa Dikembalikan ke Sekolah

Berdasarkan peraturan tersebut, kata Mu'ti, BSNP tidak lagi membuat rujukan untuk USBN karena pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Hal itu merupakan salah satu dari empat poin kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yakni Merdeka Belajar.

Abdul Mu’ti mengatakan terdapat dua hal terkait Permendikbud No 43/2019. Pertama, peraturan BSNP No 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang POS UN 2019/2020 tidak berlaku. Kedua, berlakunya POS UN 2019/2020 yang baru, sebagaimana tertuang dalam SK BSNP No 0053/P/BSNP/I/2020.

Konferensi pers penghapusan POS USBN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta, Selasa. (IANTARA/ndriani)
Konferensi pers penghapusan POS USBN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta, Selasa. (Indriani)

Ia juga mengingatkan bahwa sudah ada ketentuan teknis pelaksanaan ujian sekolah pada Permendikbud No 53/2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud itu juga sudah memiliki acuan teknisnya berupa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen.

“Ini bisa dijadikan pegangan bagi sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah," ujarnya dilansir Antara

Anggota BSNP Doni Koesoema mengatakan bahwa momen penghapusan USBN harus menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan publik pada guru dan sekolah.

“Pak Nadiem Makarim memberikan kepercayaan pada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan ujian. Karena itu, kepercayaan ini jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Baca Juga

Terobosan Baru Nadiem: Hapus UN, Ujian di Kelas 4, 8 dan 11

Satuan pendidikan perlu menjaga kerahasiaan soal-soal ujian dan mengembangkan berbagai metode ujian untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik secara kontekstual. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Diminta Tak Aneh-aneh Pakai Utang Rp12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Tak Aneh-aneh Pakai Utang Rp12,5 Triliun

DKI Jakarta mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui BUMN PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI).

Kejati Bali Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Jerinx
Indonesia
Polemik PPDB, Hari Ini Komnas Anak Surati Lagi Anak Buah Anies
Indonesia
Polemik PPDB, Hari Ini Komnas Anak Surati Lagi Anak Buah Anies

Komnas Anak menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd

Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi
Indonesia
Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi

Jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.

Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan
Indonesia
Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan

Anjuran ini berlaku bagi semua agama di Indonesia

Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif
Indonesia
Usai Ditutup Anies, Kafe Terbalik Coffee Belum Bayar Denda Progresif

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan, manajemen Terbalik Coffe hingga kini belum membayar denda progresif tersebut.

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam
Indonesia
Wamenag Nilai Peneliti Australia Keliru soal Pemerintah Indonesia Represif Terhadap Umat Islam

“Penggunaan istilah ‘Islamis' oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat," kata Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saa’di

Belum Periksa Djoko Tjandra, Kejagung: Yang Penting Dieksekusi Dulu
Indonesia
Belum Periksa Djoko Tjandra, Kejagung: Yang Penting Dieksekusi Dulu

"Kita nunggu perkembangannya ya, belum ke sana. Karena masih dibutuhkan Mabes Polri kayanya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono.