BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN Penandatanganan kerja sama pencegahan terorisme antara PLN dan BNPT. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah fokus mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme. Terutama di lingkungan perusahaan BUMN, di antaranya PT PLN (Persero)

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menjelaskan, PLN dengan aset lebih dari Rp1.600 triliun.

"Ini merupakan aset yang perlu kita jaga bersama, baik itu aset fisik maupun human capital-nya, sehingga hal-hal yang terkait radikalisme dan terorisme tidak membahayakan bagi kelistrikan di Indonesia," ujar Zulkifli Zaini dalam keterangannya, Senin (16/11).

Baca Juga:

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sumatera

Perjanjian kerja sama yang memuat tentang pencegahan terorisme di lingkungan PT PLN (Persero) dengan nomor BNPT HK.02.00/24/2020.

Tujuannya untuk meningkatkan peran para pihak sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mencegah tindak pidana terorisme serta menciptakan lingkungan kerja PT PLN (Persero) yang bebas dari paham radikal terorisme.

Hal ini tidak lain sebagai komitmen untuk bersinergi antar institusi pemerintah untuk mencegah penyebarluasan paham radikal intoleran dan terorisme.

Terlebih perjanjian ini merupakan tindak lanjut yang konkret dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh BNPT dengan Kementerian BUMN tentang sinergitas pencegahan terorisme di lingkungan Kementerian BUMN pada tanggal 11 Oktober 2019 yang lalu.

  Penandatanganan kerja sama pencegahan terorisme antara PLN dan BNPT. (Foto: MP/Kanugrahan)
Penandatanganan kerja sama pencegahan terorisme antara PLN dan BNPT. (Foto: MP/Kanugrahan)

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar berharap, kerja sama ini menjadi solusi menyelamatkan seluruh institusi negara dari ancaman dan bahaya terorisme.

Termasuk di antaranya adalah penyebarluasan paham radikal intoleran.

"Penting untuk PLN bisa bekerja dengan baik dan maksimal di dalam mengisi pembangunan negara kita, oleh karenanya apa yang kita lakukan dapat berdampak positif bagi Indonesia sejahtera dan damai,” ujar Boy.

Baca Juga:

Berantas Paham Radikalisme dan Terorisme, Kepala BNPT Datangi Ulama Hingga Pesantren

Ia menyebut, jangan sampai unsur-unsur kejahatan terorisme ini yang menyebarluaskan paham radikal intoleran mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sarana prasarana atau segala sumber daya yang ada di lingkungan PLN untuk melakukan kejahatan terorisme.

Boy menyebut sinergi ini merupakan langkah antisipasi virus radikalisme intoleran dan terorisme yang dapat membahayakan keamanan.

“Kita harus berjalan bersama menyelamatkan bangsa virus radikal intoleransi, vaksin dalam melemahkan virus radikal intoleran ini adalah pendekatan kesejahteraan yang sifatnya pembangunan fisik dan non-fisik,” ungkap Boy Rafli. (Knu)

Baca Juga:

Lakukan 'Preventive Strike' Tiga Hari Berturut-turut, Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Cecar Ketum PAN Zulkifli Hasan Soal Proses Alih Fungsi Hutan di Riau
Indonesia
KPK Cecar Ketum PAN Zulkifli Hasan Soal Proses Alih Fungsi Hutan di Riau

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan ini penyidik mencecar pria yang karib disapa Zulhas itu mengenai proses alih fungsi hutan di Riau.

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar

Kondisi Keamanan Siber di Indonesia Membaik di Tahun Ini
Indonesia
Kondisi Keamanan Siber di Indonesia Membaik di Tahun Ini

Kondisi keamanan siber di Indonesia juga membaik menurut data dari ITU mengenai Global Cybersecurity Index

DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu
Indonesia
DPR Sekeluarga Gratis Tes COVID-19, Pengamat: Utamakan Keluarga Tenaga Medis Dulu

Sekarang konstituennya menghadapi bencana harusnya dia tanggung jawab

MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat
Indonesia
MUI: Adzan Jihad Haram karena Menyalahi Syariat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bersama dengan organisasi Islam lainnya sepakat bahwa seruan adzan jihad adalah haram karena menyalahi syariat agama.

Jadi Ketum Lagi, Prabowo Ungkap Perjuangannya Besarkan Gerindra meski Pernah Diremehkan
Indonesia
Jadi Ketum Lagi, Prabowo Ungkap Perjuangannya Besarkan Gerindra meski Pernah Diremehkan

Penetapan dilakukan pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8).

KPK Cecar Sekjen PDIP Hasto Soal Sumber Duit Suap ke Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Cecar Sekjen PDIP Hasto Soal Sumber Duit Suap ke Wahyu Setiawan

Hasto diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Saeful Bahri.

Anies Isolasi Mandiri di Bangunan Berusia 114 Tahun
Indonesia
Anies Isolasi Mandiri di Bangunan Berusia 114 Tahun

Anies menjalani isolasi mandiri pada salah satu kamar di rumah dinas yang memiliki jendela menghadap langsung ke Taman Suropati

[HOAKS atau FAKTA]: COVID-19 Tak Lagi Berbahaya dan Mirip Flu Biasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: COVID-19 Tak Lagi Berbahaya dan Mirip Flu Biasa

Semakin banyak orang yang rentan terhadap infeksi, dan beberapa akan menderita penyakit parah. Secara global, sekitar 3,4% dari kasus COVID-19 yang dilaporkan telah meninggal.

UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren
Indonesia
UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren

Perda ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah