BNPT Sebut Pesantren Punya Daya Dobrak Tekan Penyebaran Radikalisme hingga Terorisme Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Foto: Humas BNPT

MerahPutih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menerangkan, pesantren diharapkan dapat mengembangkan strategi kontra narasi dan narasi alternatif untuk menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi yang sesungguhnya di masyarakat.

"Santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa, mempunyai andil besar dalam memerangi paham radikal intoleran yang akhir-akhir ini semakin marak keberadaannya," jelas Boy dalam keteranganya, Senin (28/9).

Boy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dalam rangka menjalin silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren se-Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan

Acara yang berlangsung pada Senin (28/9) ini bertema “Peran dan Eksistensi Pondok Pesantren dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adapun acara tersebut diselenggarakan di Masjid Islamic Center Tanassang Sinjai.

Boy yang juga Jenderal Polisi ini menerangkan, Pondok Pesantren memiliki wujud kontribusi dan peran yang besar dalam memperkuat semangat kebangsaan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. Foto: Humas BNPT

Karena Pesantren dinilai sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya melahirkan santri yang menguasai ilmu agama, namun melahirkan para pejuang bangsa yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Seperti yang dilakukan beberapa pahlawan yang juga menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren.

"Tidak hanya itu, peran pesantren sebagai Lembaga dakhwah (syiar agama) Islam mengajarkan Islam dengan damai," ungkap Boy.

Boy menjelaskan, munculnya radikalisme dan aksi terorisme salah satunya berasal dari pemahaman keagamaan yang sempit dan tekstualis yang seringkali terlepas dari konteksnya.

Selain kedua peran tersebut, peran utama pesantren juga sebagai garda terdepan dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme, hal inilah yang mendorong BNPT untuk mencegah munculnya sikap dan perilaku intoleran.

"Serta munculnya paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila”, tutur Boy.

Tidak hanya itu, BNPT juga terus membangun ukhuwah di lingkungan Pondok Pesantren dengan terus melalukan silaturahmi dan sinergi dengan Pimpinan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.

Hal ini tentunya merupakan bagian dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan Pendidikan khususnya Pondok Pesantren agar di masa yang akan datang, generasi penerus bangsa ini memiliki daya tangkal yang kuat agar terhindar dari propaganda penyebaran paham radikal terorisme.

“Kami memandang penting kesiapsiagaan secara kolektif oleh bangsa ini dalam mengantisipasi kejahatan terorisme yang harus kita redupkan”, ujar Kepala BNPT.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman, berharap dengan kedatangan BNPT ke Kabupaten Sinjai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pemahaman radikalisme dan aksi terorisme di baik di Pondok Pesantren maupun di lingkungan masyarakat.

Perlu dipahami ini merupakan kerjasama bersama untuk mendeteksi munculnya paham-paham radikalisme yang ada di tengah masyarakat.

"Dalam hal ini kewaspadaan lebih di dominasi oleh timbulnya pembelajaran agama yang salah, padahal faktor munculnya radikalisme tidak hanya karena agama, namun faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman ideologi yang salah juga menjadi faktor munculnya paham paham radikalisme”, ungkap dia.

Baca Juga

Kampanye Blusukan Online Layar Virtual Box Gibran Terkendala Sinyal, Bajo Andalkan Door To Door

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, berharap silaturahmi ini bisa menjadi ajang koordinasi yang baik untuk mengembangkan Pendidikan di Pondok Pesantren dengan menjunjung tinggi rasa Nasionalisme. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Risma Minta Kantor Pemerintahan dan Swasta Putar Lagu Perjuangan
Indonesia
KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran
Indonesia
KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran

Ia menyebut, pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak buruh

Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap
Indonesia
Datangi Polda Metro, Pemred Metro TV: Kasus Kematian Yodi Bakal Terungkap

Arief yang mengenakan masker ini mengklaim sudah ada perkembangan yang baik dalam progres penyelidikan kasus tersebut.

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan
Indonesia
HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

Saat ini, terdapat 72.189 UMKM penyedia dengan rata-rata nilai proyek per UMKM sebesar Rp250 juta. Paling tidak, belanja modal yang bisa diserap UMKM Rp18 triliun.

Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat
Indonesia
Penunjukan Luhut untuk Tangani COVID-19 di 9 Provinsi Dinilai tidak Tepat

Menurut kata Jerry, seharusnya masuk ranah Satgas Penanganan COVD-19. Sebab, mereka memiliki data sebaran kasus dan rumah sakit agar penanganan lebih efektif.

1.807 Polantas Dikerahkan di 56 Titik di Jakarta, Incar Pengendara Bandel
Indonesia
1.807 Polantas Dikerahkan di 56 Titik di Jakarta, Incar Pengendara Bandel

Nantinya, anggota berkeliling mencari pengendara yang melanggar lalu lintas.

Kepolisian Tetapkan Tersangka Penembakan Dua Mahasiswa saat Demonstrasi Kendari
Indonesia
Kepolisian Tetapkan Tersangka Penembakan Dua Mahasiswa saat Demonstrasi Kendari

Oknum anggota polisi berinisial Brigadir AM resmi menyandang status tersangka penembakan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo.

Amien Rais: Sumber Alam Papua Tak Dinikmati Orang Asli Papua
Indonesia
Amien Rais: Sumber Alam Papua Tak Dinikmati Orang Asli Papua

Dia mengapresiasi dibukanya Rakernas PAN dengan tarian Papua

Pasien COVID-19 Punya Risiko Kena DBD Lho
Indonesia
Pasien COVID-19 Punya Risiko Kena DBD Lho

Dia mengingatkan warga untuk terus waspada

Pengawasan di KPK Dinilai Buat Pemberantasan Korupsi Terhambat
Indonesia
Pengawasan di KPK Dinilai Buat Pemberantasan Korupsi Terhambat

Pengawas itu tak perlu dilakukan begitu ketat