BNPT Ikut Profiling TWK Pegawai KPK Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakaui diminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu dalam "profiling" tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Peran BNPT dalam TWK yang dilakukan BKN, kami diminta untuk membantu untuk 'profiling' dalam tes CPNS," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/5).

Baca Juga:

Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK

Menurut dia, BNPT telah menugaskan salah satu unit kerja di institusi tersebut untuk membantu "profiling" seperti yang diminta BKN.

Boy menjelaskan karena peserta TWK tersebut lebih dari 1.000 orang maka setelah dilakukan diskusi, bukan hanya BNPT yang ikut membantu proses "profiling" tersebut.

"Kami menugaskan petugas setingkat Eselon 3 untuk bersama-sama dengan Tim BKN untuk melakukan 'profiling'. Personel kami yang bergabung di bawah koordinasi BKN sebagai assesor," ujarnya.

Boy menegaskan, siapa yang lulus dan tidak lulus TWK, itu merupakan mekanisme yang telah ditetapkan BKN sebagai penyelenggara tes tersebut.

Pernyataan Boy ini merupakan jawaban atas anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi meminta klarifikasi BNPT terkait kabar yang beredar bahwa lembaga tersebut disebut sebagai pihak yang dilibatkan dalam TWK pegawai KPK.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (Foto: Antara)
Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (Foto: Antara)

KPK Selasa (25/2) rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai itu bersama Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Administrasi Negara. Turut hadir juga pihak asesor dalam TWK itu.

Hasil rapat koordinasi di Gedung BKN itu, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN, sementara 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

Ke-51 pegawai itu disebut masih berada di KPK hingga November 2021 meski saat ini statusnya sudah non-aktif dan selanjutnya akan diberhentikan. 51 orang ini dinilai merah oleh pimpinan KPK. (*)

Baca Juga:

Buntut TWK, Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Cabut Aturan Vaksin COVID-19 Berbayar
Indonesia
Menkes Cabut Aturan Vaksin COVID-19 Berbayar

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin resmi mencabut ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu.

Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif

Tarik ulur jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai kontraproduktif.

Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka

Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur

Tujuh fraksi bersama 4 Wakil Ketua DPRD DKI resmi melaporkan pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan tuduhan menyalahi aturan tatib Hak Interpelasi Formula E.

Berkas Kasus Terorisme Lengkap, Munarman Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Kasus Terorisme Lengkap, Munarman Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Munarman ditangkap di rumahnya, Perumahan Modern Hills, Tangerang Selatan, 27 April 2021

Operasi Lintas Jaya 2021, Anies Minta Anak Buah Tegas Tegakkan Aturan Hukum
Indonesia
Operasi Lintas Jaya 2021, Anies Minta Anak Buah Tegas Tegakkan Aturan Hukum

Dalam Operasi Lintas Jaya ini, Anies meminta agar seluruh jajaran menegakkan aturan, sehingga akan memunculkan kebiasaan taat tertib lalu lintas. Kebiasaan inilah yang nantinya akan melahirkan budaya tertib lalu lintas.

Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19

31 persen dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2 dan 1 sudah menggelar sistem pembelajaran tatap muka

Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham
Indonesia
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham

Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menang banding atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM
Indonesia
Capaian Vaksinasi Masuk Dalam Indikator Penurunan PPKM

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali pada 14-20 September 2021.

Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...
Indonesia
Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, suksesnya event Formula E di Ibu Kota pada 2022 mendatang bukan untuk mengharumkan nama Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan