BNPT Gencarkan Vaksinasi Lawan Radikalisme Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar. (Foto: MP/Ist)

MerahPutih.com - Selain ancaman COVID-19, penyebaran paham radikalisme dianggap tak kalah berbahaya. Keduanya sama-sama sebagai "virus" sehingga perlu "vaksin" untuk mencegahnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menganalogikan radikalisme sebagai virus yang menyebar sangat cepat karena kemajuan teknologi.

Ruang digital yang ada saat ini mempercepat proses radikalisasi dan mampu menjangkau pengguna internet di berbagai belahan dunia.

Baca Juga:

BNPT Pantau Aktivitas Pencarian Dana Lewat Kotak Amal

Boy mengungkapkan, untuk mencegah masuknya paham radikal itu, netizen bisa melakukannya dengan cara membagikan narasi dan konten yang dapat mengedukasi. Khususnya meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Indonesia.

Harapannya, propaganda radikal terorisme dapat dieliminasi dengan narasi-narasi positif.

"Juga mengimbau agar tidak terkecoh dengan propaganda radikalisme terorisme yang dikemas dalam bentuk apa pun," kata Boy dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (3/12).

Menurut jenderal bintang tiga Polri ini, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Paham itu biasanya menghalalkan kekerasan dan biasanya dibalut dengan narasi agama.

Karenanya, tidak sedikit masyarakat terjebak, bahkan generasi muda menjadi korban.

"Hasilnya kekerasan fisik dan nonfisik terjadi, bermula dari membentuk kelompok eksklusif dan intoleran hingga melakukan aksi teror dengan tujuan jihad," kata pria lulusan AKPOL 1988 ini.

Baca Juga:

BNPT Minta Seleksi CPNS Diperketat, Biar Enggak Disusupi Paham Radikal

Boy mencontohkan, berdasarkan hasil survei yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada 2020 menunjukkan, 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang rendah.

Boy menyebut, rendahnya toleransi beragama tersebut harus direspons karena jika dibiarkan dapat menjadi bibit radikalisme dan terorisme.

Menurutnya, vaksin paling ampuh dalam mematikan virus radikalisme adalah Pancasila yang sarat toleransi dan solidaritas.

Pengaplikasian nilai Pancasila, kata Boy, dapat dilakukan dari lingkungan keluarga hingga tempat bekerja atau di setiap lini kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ia menganalogikan sebagai virus (ideologi kekerasan), vaksin yang paling pas adalah wawasan kebangsaan, nilai dalam ideologi Pancasila. Implementasi dan pengamalan Pancasila harus dilaksanakan.

"Jangan sampai narasi radikalisme masuk dalam kegiatan sehari-hari," tutup mantan Kapolda Banten dan Papua ini. (Knu)

Baca Juga:

Kepala BNPT Sebut Densus 88 Tetap Dibutuhkan dalam Penegakan Hukum Terorisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berpotensi Gerus Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berpotensi Gerus Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pokok dan bertambahnya beban ekonomi masyarakat.

Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta
Indonesia
Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta

Sekitar 80 persen penduduk Indonesia disebut sudah terinfeksi oleh varian Delta.

40 Tahun Mati Suri, Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Sudah Selesai 100 Persen
Indonesia
40 Tahun Mati Suri, Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut Sudah Selesai 100 Persen

"Saya klaim persiapannya sudah 100 persen," kata Ridwan Kamil, di Stasiun Garut Kota, Kamis (6/1).

 Putin Ingatkan Finlandia Tidak Bergabung Dengan NATO
Dunia
Putin Ingatkan Finlandia Tidak Bergabung Dengan NATO

Pemerintah Rusia menggambarkan niat itu sebagai ancaman keamanan yang membuatnya harus mengambil tindakan. Tidak disebutkan tindakan seperti apa yang dimaksud.

KPK Sita Aset Senilai Rp 104,8 Miliar Milik Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Sita Aset Senilai Rp 104,8 Miliar Milik Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meniyita aset senilai Rp 104,8 miliar milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

Apindo Ajak Anies Duduk Bersama Selesaikan Polemik UMP DKI 2022
Indonesia
Apindo Ajak Anies Duduk Bersama Selesaikan Polemik UMP DKI 2022

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengajak Anies untuk duduk bersama menyelesaikan polemik UMP DKI 2022.

Kasus COVID-19 Bakal Melandai, Angka Kematian justru Diprediksi Tinggi
Indonesia
Kasus COVID-19 Bakal Melandai, Angka Kematian justru Diprediksi Tinggi

Penambahan kasus di Indonesia akan menurun hingga di bawah 5 ribu per hari pada April nanti.

PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
Indonesia
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja

uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law

Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan
Indonesia
Demokrat Desak Pemerintah Ambil Alih Biaya PCR Pelaku Perjalanan

"Sejak awal, saya sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya," kata Irwan.

Anggaran Pembangunan IKN Mencapai 23,6 Triliun di 2023
Indonesia
Anggaran Pembangunan IKN Mencapai 23,6 Triliun di 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun di tahun 2023.