BNPT Beberkan Dua Strategi Kelompok Radikal Cuci Otak Generasi Milenial Ilustrasi radikalisme. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Mahasiswa dan juga para pemuda dianggap rentan terpapar paham radikal dan terorisme. Sehingga ancaman memecah belah bangsa ada di depan mata.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R. Ahmad Nurwakhid menyebut, ada dua strategi kelompok radikal dalam upaya memecah belah bangsa.

Baca Juga

BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia

Pertama, kelompok-kelompok itu beusaha untuk mengaburkan, menghilangkan dan menyesatkan sejarah bangsa ini.

"Kedua, mereka berupaya untuk menghancurkan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia ini,” ungkap Ahmad Nurwakhid dalam keteranganya, Rabu (1/9).

Ahmad melanjutkan, cara berikutnya yang dilakukan kelompok radikal untuk memecah belah bangsa yaitu dengan mengadu domba anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA melalui media social (medsos). Apalagi jika hal tersebut mengatasnamakan agama.

“Kami meyakini bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam ini sejatinya adalah proxy untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh elemen masyarakat termasuk adik-adik generasi muda ini harus mewaspadainya,” ujarnya.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R. Ahmad Nurwakhid
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R. Ahmad Nurwakhid

Menurutnya, boleh dibilang semua teroris pasti berpaham radikal, bersikap intoleran dan pasti eksklusif. Namun, belum tentu seseorang yang terpapar paham radikal itu otomatis menjadi teroris.

Karena radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam dalam konteks di Indonesia adalah gerakan politik yang memanipulasi agama. Tujuannya untuk mengambil kekuasaan dan ingin mengganti ideologi negara dan ideologi atau sistem negara.

"Sebenarnya endingnya, output atau visi misinya sama. Tentunya ini yang harus kita waspadai semua,” ujar mantan Kapolres Jembrana ini.

Untuk itu, alumni Akpol tahun 1989 ini pun mengimbau kepada para generasi muda untuk berhenti mengikuti ustad atau tokoh yang menyebarkan paham radikal dan intoleran baik di lingkungan sosial maupun media sosial.

“Jangan lagi mem-follow ustad ataupun tokoh-tokoh yang berpaham radikal yang suka mengadu domba, memprovokasi yang akhirnya kalian nanti malah terpecah belah," sebut Ahmad.

"Karena sejatinya tidak ada tokoh atapun ustad yang mengajarkan kekerasan, mengadu domba atau memprovokasi bahkan melakukan ujaran kebencian,” ujar mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus)88/Anti Teror Polri

Ia juga berpesan kepada para generasi muda untuk selalu ikut berperan serta dalam menangkal radikalisme dan terorisme dengan cara militan.

"Yaitu dengan menangkal sebaran hoax dan propaganda dengan aktif menyebarkan konten persatuan dan toleransi," tutup ujar Kadensus 88/Anti Teror 88, Ditrekrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Knu)

Baca Juga

Bom Bunuh Diri Bandara Kabul, BNPT: Kita Antisipasi Serangan Serupa di Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet
Indonesia
Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, pihaknya memberikan dukungan upaya itu melalui program-program strategis komunikasi publik, penyediaan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses internet.

Wapres Dorong KPRBN Cari Terobosan Penggunaan Anggaran untuk Tangani Kemiskinan
Indonesia
Wapres Dorong KPRBN Cari Terobosan Penggunaan Anggaran untuk Tangani Kemiskinan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar ada terobosan dalam pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar dapat lebih efektif.

Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024
Indonesia
Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

Menyongsong gelaran Pilpres 2024 sejumlah elit partai politik sudah mulai menjalin komunikasi politik untuk membangun koalisi. Hal ini untuk memenuhi aturan presidential threshold sebesar 20 persen dalam mengusung capres-cawapres di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak
Indonesia
Gelar Ritual Ketenangan Diri di Laut Selatan, 10 Orang Tewas Tergulung Ombak

Sebanyak 20 orang terseret ombak Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember.

Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar
Indonesia
Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,93 miliar untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Cerita Pembalap dan Kru MotoGP Nikmati Keindahan Mandalika
Indonesia
Cerita Pembalap dan Kru MotoGP Nikmati Keindahan Mandalika

Marc Marquez menyempatkan diri menaiki salah satu bukit di Mandalika dan menulis "jatuh cinta dengan tempat ini #Indonesia" di postingannya.

Indonesia Yakin Mampu Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM
Indonesia
Indonesia Yakin Mampu Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM

Kondisi ekonomi nasional cukup solid untuk menghadapi dampak kenaikan harga jual BBM Pertamina lantaran deflasi nasional yang diumumkan BPS minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.

Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Sinergi Hadapi Inflasi
Indonesia
Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Sinergi Hadapi Inflasi

"TPIP dan TPID harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi," katanya

Politikus Demokrat Sebut Wacana Jokowi Tiga Periode Bikin Malu Istana
Indonesia
Politikus Demokrat Sebut Wacana Jokowi Tiga Periode Bikin Malu Istana

Fraksi Partai Demokrat meminta agar wacana dan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tersebut dihentikan.

PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI
Indonesia
PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membeli pompa kuras untuk pemeliharaan sumur resapan. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.