BNPB Diminta Lunasi Utang Rp 140 Miliar ke Hotel Isolasi Mandiri di DKI Logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menghentikan pembiayaan hotel untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala dan penginapan bagi tenaga kesehatan.

BNPB hanya membantu Pemprov DKI soal pembiayaan tempat isolasi mandiri hingga 15 Juni 2021 mendatang.

Baca Juga

Biaya Isolasi Mandiri Dihentikan Pusat, DKI Siapkan Hotel dan Wisma Milik Sendiri

Tapi sayangnya, pelepasan biaya ini menyisakan utang hingga miliaran rupiah kepada hotel-hotel yang jadi tempat isoma tersebut.

BNPB sendiri mengungkapkan jika pemerintah memiliki hutang sebesar Rp 140 miliar kepada hotel di ibu kota.

Kamar di Grand Sahid Jakarta

Menyikapi hal ini, Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono meminta Pemerintah Pusat untuk segera melunasi utang tersebut. Sebab selama pandemi COVID-19 tempat penginapan atau hotel terkena dampak.

"PHRI menunggu itu (pelunasan). Jika itu ditahan lama-lama, makin lengkap lah penderitaan itu," kata Sutriano saat dikonfirmasi awak media.

Sejauh ini, klaim Sutriano, hotel-hotel di Jakarta mengalami penurunan pendapatan sejak wabah corona menyerang. Jika pemerintah mengulur-ngulur pembayaran utang bakal memperberat hotel-hotel tersebut.

Ia pun mengungkapkan, kalau hotel-hotel di ibu kota sudah mengalami gangguan cash flow sudah lama, seiring diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penularan COVID-19

"Ya kalau itu dibayar kan (untung), karena ini terlambat dibayar, jadi kita mohon," paparnya. (Asp)

Baca Juga

Serahkan Pembiayaan Isolasi Mandiri ke Daerah, Pemerintah Pusat Jamin tak Tutup Mata

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut 'Kacung WHO', Polisi Layangkan Panggilan Kedua Buat JRX
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritik penamaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), yaitu Putra Mahkota Uni Emirat Arab, sebagai hal yang dinilai janggal.

LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR
Indonesia
LaNyalla Ingatkan Pengusaha Bayar THR

Pandemi menyebabkan sejumlah perusahaan gulung tikar. Dampaknya, tak sedikit buruh atau pekerja yang diberhentikan.

Polisi Tegaskan Belum Ada Pelanggaran Atas Maklumat Kapolri Soal FPI
Indonesia
Polisi Tegaskan Belum Ada Pelanggaran Atas Maklumat Kapolri Soal FPI

Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis menuai sorotan terkait dengan salah poinnya di 2d, yang berbunyi 'Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial'.

Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan
Indonesia
Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan

Jurnalis MerahPutih.com, Ponco Sulaksono dibebaskan dari Polda Metro Jaya

Alasan Lansia Renta Belum Layak Divaksin COVID-19
Indonesia
Alasan Lansia Renta Belum Layak Divaksin COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyarankan setiap negara memperhatikan kondisi populasi renta

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok
Indonesia
Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok

Sebelum dunia diserang pandemi COVID-19, virus corona jenis lain telah membuat gempar sejumlah negara.

Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan
Indonesia
Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan

Jokowi juga mengungkapkan bahwa orang yang telah disuntik vaksin tidak boleh meremehkan protokol kesehatan

Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh
Indonesia
Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Hari ini pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.