BNPB Bantah Tudingan Terkait Dugaan Pemerasan Pelaku Perjalanan Logo BNPB

MerahPutih.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah tudingan pemerasan kepada pelaku perjalanan luar negeri yang menjalani karantina wajib di hotel.

BNPB bertindak sebagai regulator dalam proses karantina yang mengeluarkan aturan, bukan sebagai pihak yang melakukan implementasi di lapangan.

Baca Juga

Jokowi Hanya Bolehkan Menlu Pergi ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Ahmad Muhari, mengklarifikasi 3 isu yang berkembang di masyarakat yaitu pertama, petugas BNPB melakukan tes di hotel-hotel karantina.

Kedua, petugas BNPB tidak mengizinkan WNI/WNA mendapatkan tes PCR pembanding. Ketiga, BNPB menawarkan ambulans berbayar kepada para pelaku perjalanan di hotel karantina. Dalam hal ini, BNPB sebagai kepala satgas yang mengeluarkan edaran dan berfungsi sebagai regulator yang mengeluarkan aturan.

"Implementator di lapangan bukan BNPB, seperti swab PCR, ambulans, dan pengawasan lain, atau tidak mengizinkan WNI/WNA mendapat tes pembanding bukan dari BNPB,” ujar Muhari, Jumat (16/7).

Muhari mengatakan penanganan WNI/WNA yang masuk dari pintu-pintu masuk Indonesia yaitu bandara dan pelabuhan, ditangani oleh kantor kesehatan pelabuhan di bawah koordinator pengawasan dan karantina kesehatan yang diatur TNI/Polri. Namun, dia menyesalkan karena opini publik seakan-akan menyebut BNPB melarang tes PCR.

“Itu tidak benar. BNPB saat ini sedang memanggil pihak manajemen dari 2 hotel yang disebut dalam liputan tersebut untuk klarifikasi,” jelas Muhari.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Ahmad Muhari

Muhari menjelaskan aturan karantina sesuai Addendum Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 No 8/2021 telah menetapkan karantina selama 8 hari (7 malam), bertambah dari aturan sebelumnya yang mewajibkan karantina selama 5 hari.

Dia menegaskan karantina dilakukan untuk mencegah masuknya imported cases ke Indonesia. Menurutnya, opini yang beredar menyebut petugas BNPB dan pihak hotel bekerja sama untuk memeras pelaku perjalanan luar negeri di hotel karantina.

Jika benar ada BNPB di situ, secara internal pihaknya akan melakukan investigasi, dari unit di eselon dan melakukan sanksi sesuai ketentuan hukum, jika bukan petugas BNPB.

"Kami akan minta manajemen hotel klarifikasi hitam di atas putih,” papar Muhari.

Muhari menambahkan koordinasi pengawasan dan evaluasi dilakukan bersama antara TNI/Polri untuk memastikan semua prosedur kekarantinaan berjalan sesuai aturan.

“Koordinasi lembaga dan TNI/Polri berjalan sangat baik,” katanya.

Sekedar informasi, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Ade Armando menduga, ada masalah karantina mandiri untuk orang yang baru pulang dari luar negeri.

Ucapannya ini ada di kanal YouTube Cokro TV yang berjudul 'Pemerasan di Hotel Mewah Direstui Kementerian Luar Negeri dan BNPB?'

"Melalui video ini, saya meminta pemerintah untuk segera mengakhiri kejahatan yang dilakukan lembaga-lembaga yang menggunakan otoritas pemerintah untuk menipu, mengancam WNA yang baru saja datang dari luar negeri," ujar Ade.

"Lembaga-lembaga ini bersama hotel-hotel bintang lima dan empat kompak memanfaatkan kebijakan resmi pemerintah, untuk merampok mereka yang dianggap punya banyak cuan," lanjutnya.

Ade lalu bercerita soal orang-orang yang dipaksa melakukan karantina di hotel mahal, dengan alasan terbukti positif COVID-19.

"Yang jadi masalah, mereka tidak punya pilihan. Hotelnya sudah ditetapkan, dan mereka tidak bisa meminta untuk melakukan tes ulang secara mandiri," kata Ade Armando. (Knu)

Baca Juga

Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang sampai Akhir Juli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Gitaris The Changcuters
Indonesia
KPK Periksa Gitaris The Changcuters

Gitaris band The Changcuters yang memiliki nama beken Alda tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh
Indonesia
Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Hari ini pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding

Muzni terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus

Kasus positif virus COVID-19 bertambah 20.813 pada Minggu (15/8). Dengan tambahan kasus hari ini, total kasus Corona menjadi 3.854.354.

Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Sebut KPK Sudah Rampungkan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Wanti-wanti Provokasi Penyusup di Demo UU Cipta Kerja

Polisi telah menyiapkan skema pengamanan agar unjuk rasa menola Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Putra Bungsu Raja Mangkunegara IX Bertekad Lanjutkan Cita-Cita sang Ayah
Indonesia
Putra Bungsu Raja Mangkunegara IX Bertekad Lanjutkan Cita-Cita sang Ayah

Ke depan, kata dia, keluarga akan tetapi meneruskan semangat Raja Mangkunegaran dan meneruskan cita-cita raja. Meninggalnya sang ayah, terjadi begitu mendadak.

Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme
Indonesia
Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme

Polri telah menetapkan mantan Sekretaris Umum (Sekum) ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan terorisme.