BMKG Prediksi Yogyakarta Masuk Musim Hujan Akhir Oktober Ilustrasi hujan. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk musim hujan di akhir bulan Oktober 2020. Musim hujan akan mulai terjadi pada sekitar dasarian ketiga bulan Oktober.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas menjelaskan awal musim penghujan diawali dengan curah hujan yang cenderung rendah hingga menengah.

Baca Juga

DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

"Yogyakarta mulai turun hujan pertengahan Oktober sampai awal November 2020. "jelas Reni di Yogyakarta, Senin (21/09).

Sementara itu BMKG memprediksi Yogyakarta sudah melewati puncak musim kemarau. Sejumlah anomali cuaca akan terjadi pada akhir September hingga awal Oktober.

Salah satu anomali adalah turunnya hujan intensitas tinggi selama beberapa hari. Hal ini terjadi akibat fenomena La Nina yakni anomali suhu muka laut pada zona ekuator di Samudra pasifik.

"Hal itu berpotensi menambah suplai uap air untuk pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, termasuk DIY. Sehingga curah hujan akan tinggi,"kata dia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bersiap menghadapi musim penghujan.

Baca Juga

Tujuh PPSU Positif Corona, Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup

BPBD DIY mulai melakukan pemetaan kawasan rawan bencana (KRB) tanah longsor dan banjir bandang di kawasan bantaran sungai. eberapa titik rawan kebencanaan pun turut dipantau dan dalam persiapan mitigasi untuk ke depan. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia.

Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program.

Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana
Indonesia
Hari ini, Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana

Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Djoko Tjandra Dicecar 59 Pertanyaan selama Hampir 5 Jam Digarap Bareskrim
Indonesia
Djoko Tjandra Dicecar 59 Pertanyaan selama Hampir 5 Jam Digarap Bareskrim

Materi pemeriksaan seputar upaya Djoko yang bisa leluasa keluar dan masuk Indonesia selama ini.

Hari Jadi Polwan, Kapolri Janjikan Posisi Strategis dengan Pria
Indonesia
Hari Jadi Polwan, Kapolri Janjikan Posisi Strategis dengan Pria

Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan posisi laki-laki untuk menempati jabatan strategis.

KPK Sesuaikan Mekanisme Penyadapan setelah Diputus MK Tak Perlu Izin Dewas
Indonesia
KPK Sesuaikan Mekanisme Penyadapan setelah Diputus MK Tak Perlu Izin Dewas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyesuaikan kembali mekanisme kegiatan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat
Indonesia
DPR Minta Kepala Daerah yang Abaikan Kebijakan PPKM Darurat Dipecat

"Bila terbukti mengabaikan PPKM darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan," kata Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang

Warga Jakarta Ramai Libur ke Bodetabek, Ini Tanggapan Wagub DKI
Indonesia
Warga Jakarta Ramai Libur ke Bodetabek, Ini Tanggapan Wagub DKI

Menurut dia, kondisi itu memang pasti akan terjadi lantaran di Jakarta masih dalam masa pengetatan aktivitas warga.

Anies Siapkan Rusun Nagrak Jika RSD Wisma Atlet Penuh
Indonesia
Anies Siapkan Rusun Nagrak Jika RSD Wisma Atlet Penuh

Rusun Nagrak memiliki kapasitas lebih dari 2.500 tempat tidur

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor
Indonesia
KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

KPK menyambut baik langkah PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.