Headline
 BMKG Pastikan Kalimantan Timur Khususnya Lokasi Ibu Kota Minim Ancaman Tsunami Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah yang lebih aman.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan keputusan menunjuk Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara yang baru sudah tepat. Sebab, dari aspek potensi gempa dan tsunami Kaltim lebih aman.

Baca Juga:

Sepakat dengan Presiden, Djarot Sebut Pemindahan Ibu Kota Kurangi Masalah di Jakarta

"Insyaallah apa yang diputuskan presiden dari sudut pandang gempa bumi dan tsunami kami sangat bersyukur sudah paling baik," ucap Dwikorita kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8).

Ancaman terutama dari ancaman Tsunami. Ia menyebut, tsunami yang datang ke Kalimantan adalah tsunami kiriman.

Kepala BMKG pastikan ibu kota baru minim ancaman tsunami
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pastikan lokasi ibu kota minim ancaman tsunami (Foto: ugm.ac.id)

"Lain dengan Palu dan Sulawesi. (Sulawesi) Itu kalau ada tsunami, jarak pantainya sangat dekat dengan pusat tsunaminya," kata Dwikorita.

Dwikorita menjelaskan apabila tsunami terjadi di perairan Sulawesi, membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk tsunami itu sampai ke daratan Kaltim.

"Artinya waktu yang diperlukan dari tsunami di Sulawesi sampai ke sana (Kalimantan) itu ada waktu beberapa menit, cukup panjang. Kalau di Palu 2 menit sudah datang tsunaminya setelah gempa. Tapi kalau di Kaltim, gempa dulu, travel timenya butuh waktu kurang lebih 20 menit," jelasnya.

Segingga, waktu 20 menit cukup untuk lakukan evakuasi dengan sistem peringatan dini yang ada.

"Artinya meski lebih aman tapi harus ada sistem peringatan dini tsunami, tapi memang jauh lebih aman," imbuh Dwikorita.

Selain potensi tsunami, BMKG juga menganalisis potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutlan). Meskipun potensi karhulta melanda Kaltim tetap ada, Dwikorita menyatakan karhutla di Kaltim bisa dideteksi sejak dini.

"Kami juga berikan potensi soal kebakaran itu. Dari potensi yang ada, itu bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan. Itu bisa dimitigasi," ujarnya.

Masterplan Ibu Kota Negara
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)

Dwikorita mengaku tak bisa menyebut Kaltim aman dari karhutla. Namun, dia memastikan potensi karhutla di Kaltim bisa dideteksi.

"Saya nggak katakan aman karena sulit. Tapi bisa dimitigasi karena pemerintah punya sistem pemantauan dan observasi yang real time. Setiap menit ada data dan kami analisis berupa prediksi. Kira-kira tingkat kemudahan terbakar ada levelnya. Itu (levelnya ada) sangat mudah, lalu ada mudah dan aman," paparnya.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib Istana Negara?

Nantinya, BMKG akan menambah sensor pendeteksi gempa atau seismograf di 29 titik di Pulau Kalimantan pada 2020.

"Rencana tahun ini pemasangan di empat titik dan tahun depan ditambah di 29 titik di seluruh Kalimantan," kata Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Tiar Prasetya.

Jumlah tersebut akan menambah jumlah seismograf yang sudah ada sebelumnya yaitu di 11 titik sehingga total seismograf ada di 40 titik di seluruh Kalimantan.

Penambahan seismograf tersebut bertujuan untuk merapatkan jaringan seismograf di seluruh wilayah Indonesia agar meningkatkan kecepatan dan akurasi infromasi gempa bumi yang disampaikan kepada masyarakat.

Khusus untuk Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia, BMKG menambah seismograf di tujuh titik pada 2020 untuk memperkuat tiga seismograf yang sudah terpasang dan satu seismograf yang dipasang pada 2019.(Knu)

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Rancangan Akademis dan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diburu Polisi, Ini Sosok Pemerkusi Dua Anggota Banser
Indonesia
Diburu Polisi, Ini Sosok Pemerkusi Dua Anggota Banser

Polisi masih memburu pelaku persekusi terhadap dua oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama.

Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum
Indonesia
Ulah Stafsus Milenial Jokowi Bisa Berujung Pelanggaran Hukum

Jerry menyebut bahwa tindakan Andi sangat maladministrasi dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya.

Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020
Indonesia
Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020

Pemerintah Rusia menyatakan terus bekerja dalam penelitian vaksin COVID-19 dengan harapan mempunyai produk vaksin pada akhir tahun 2020.

Cerita Ridwan Kamil Rancang Monumen Soekarno di Aljazair
Indonesia
Cerita Ridwan Kamil Rancang Monumen Soekarno di Aljazair

Monumen Soekarno di Alzajair sendiri akan diresmikan pada tanggal 18 Juli 2020 mendatang.

MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal
Indonesia
MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal

Kejaksaan Agung telah mengikuti irama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memberikan vonis kepada empat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup.

Pidato Megawati Jangan Paksa Anak Maju, Gibran: Sindiran Bukan Ditujukan ke Saya
Indonesia
Pidato Megawati Jangan Paksa Anak Maju, Gibran: Sindiran Bukan Ditujukan ke Saya

Pidato Mega Jangan Paksa Anak Maju, Gibran: Sindiran Bukan Ditujukan ke Saya

 PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD
Indonesia
PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD

"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada Satuan Kerja SKPD terkait," cetus Jhonny.

Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,9 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.289 jiwa.

 Jabar Bergerak Bagi Sembako dan Pasang Wastafel Portabel di Majalengka
Indonesia
Jabar Bergerak Bagi Sembako dan Pasang Wastafel Portabel di Majalengka

Ketua Jabar Bergerak Kabupaten Majalengka, H Iman Pramudya Subagja mengatakan, untuk distribusi sembako diberikan kepada warga Majalengka yang cukup terdampak pandemi Corona atau Covid-19.

Dewas KPK Tak Bisa Langsung Kerja, Tumpak: Kami Masih Tunggu Perpres
Indonesia
Dewas KPK Tak Bisa Langsung Kerja, Tumpak: Kami Masih Tunggu Perpres

Perpres dari Presiden Jokowi ini diperlukan lantaran belum ada aturan turunan dari UU nomor 19/2019 tentang KPK yang mendasari terbentuknya Dewas sebagai organ baru di KPK.