Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) diminta memperkuat sistem mitigasi dan literasi kebencanaan guna menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat lebih siap dan tanggap melalui penyebaran informasi yang masif, mulai dari penggunaan teknologi digital hingga edukasi dini di bangku sekolah.
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara, menekankan pentingnya amplifikasi informasi cuaca melalui kanal yang dekat dengan keseharian masyarakat. Pola penyebaran informasi di negara maju harus menjadi rujukan utama dalam membangun kesadaran risiko bencana di tanah air.
Baca juga:
"Perlu upaya lebih seperti SMS blast, WA blast, bahkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar masyarakat mudah memperoleh informasi terkait early warning system. Kalau perlu, bekerja sama juga dengan aplikasi-aplikasi populer," ujar Teguh dalam keterangannya, Kamis (29/1).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengusulkan pemanfaatan media sosial dan figur publik untuk menjangkau generasi muda. Menurutnya, edukasi tidak boleh kaku dan harus beradaptasi dengan tren komunikasi masa kini.
"Kenapa tidak bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan awareness masyarakat? Saya melihat konten YouTube untuk anak kecil bisa menjadi sarana edukasi antisipasi tanggap bencana sejak dini," tambahnya.
Perlindungan Anak dan Literasi Sekolah
Senada dengan Teguh, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution, menyoroti kerentanan anak-anak saat terjadi bencana alam. Basarnas juga diminta memberikan perhatian khusus pada materi SAR (Search and Rescue) bagi siswa di sekolah-sekolah untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dari kelompok umur tersebut.
Baca juga:
"Saya yakin sangat banyak korban anak-anak pada bencana seperti di Aceh-Sumatera. Ini yang selalu saya mintakan kepada Bapak Kepala Basarnas, tolong berikan materi SAR untuk anak-anak kita di sekolah," tegas Lokot.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan infrastruktur di daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya pendidikan kebencanaan. Komisi V berkomitmen untuk terus memperjuangkan kelengkapan fasilitas yang ideal bagi BMKG dan Basarnas agar fungsi prediksi dan evakuasi berjalan optimal.
