Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan akan berlangsung pada November–Desember 2025 di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di sebagian besar Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori normal, sementara 27,6 persen wilayah berpotensi mengalami hujan di atas normal, termasuk sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Tengah.
BMKG menekankan perlu dilakukan simulasi dan audit respons peringatan dini cuaca ekstrem di daerah untuk memastikan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berjalan efektif menjelang puncak musim hujan.
"Ini menarik ya, kalau hulunya BMKG sudah memberi peringatan, medianya juga tersampaikan, maka audit diperlukan untuk melihat sejauh mana aksi dilakukan di hilir. Itu penting sekali agar respons cepat bisa terukur,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9).
Baca juga:
Dia menjelaskan, dengan adanya audit tersebut maka setiap daerah dapat mengevaluasi efektivitas tindak lanjut peringatan dini, sehingga kelemahan di lapangan bisa segera diperbaiki dan kesiapsiagaan terhadap banjir, longsor atau bencana hidrometeorologi lainnya semakin meningkat.
Pihaknya sudah menerapkan hal tersebut bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menggelar serangkaian aksi simulasi dan pelatihan desa tanggap bencana secara bersama-sama.
Adapun poin pokok dalam simulasi mendorong adanya respons cepat khususnya bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai, pesisir atau lereng perbukitan untuk bagaimana melakukan evakuasi dan memahami tanda bahaya bencana bila terjadi cuaca ekstrem.
"Simulasi tersebut dilanjutkan dengan audit respons terhadap setiap peringatan yang telah diberikan. Itu sudah berjalan baik, karena ada SOP bersama dan sekretariat bersama antara BMKG, BPBD Sleman, dan pemda setempat," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
BMKG juga menyatakan terbuka untuk mengintegrasikan sistem informasi kanal cuaca mereka dengan pusat data milik pemerintah daerah agar akses distribusi informasi menjadi lebih cepat.
Upaya ini sebagai bentuk pendampingan melekat dari lembaganya terhadap pemerintah daerah agar peringatan dini dapat ditindaklanjuti dengan cepat menjangkau secara nyata kepada masyarakat di wilayah rawan, saat puncak musim hujan. (*)
