BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

Ilustrasi Warga menerima BLT. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyambut baik keputusan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan kepada lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Charles menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya sebagai bantalan sosial menjelang akhir tahun 2025.

"Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Seperti diketahui, pemerintah telah mulai menyalurkan tambahan BLT senilai Rp900.000 kepada lebih dari 35 juta KPM sejak Senin, 20 Oktober 2025. Program ini merupakan tambahan dari skema Kartu Sembako atau BLT Reguler, yang bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran

Dorongan Akuntabilitas dan Pemberdayaan

Charles menekankan pentingnya desain kebijakan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, stimulus sosial seperti BLT harus menjadi lebih dari sekadar respons jangka pendek; ia harus diarahkan untuk mendorong produktivitas dan pemberdayaan KPM.

"Kita berharap adanya transformasi, bagaimana bantuan ini bisa menjadi awal dari kemandirian keluarga, dengan dukungan program pendampingan yang terintegrasi. Dan saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan hal-hal tersebut,” tutur Charles.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong pemerintah untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang valid dan mutakhir, guna meminimalisir risiko tumpang tindih, duplikasi, atau kesalahan penerima.

Baca juga:

Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya

"Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran. Data yang kuat adalah fondasi utama agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Charles berharap Program BLT Tambahan diiringi kebijakan lanjutan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan produktif, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. BLT hanyalah pintu masuk, bukan akhir dari proses.

"Yang kita tuju adalah masyarakat yang tangguh, tidak bergantung, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif dan memberdayakan,” pungkasnya.

#DPR #DPR RI #BLT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita
Cara Cek Bantuan Langsung Tunai Oktober 2026, BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Lagi?
Cara cek bantuan langsung tunai lewat HP melalui situs dan aplikasi Cek Bansos Kemensos. Simak status BLT Kesra Rp900.000 pada Oktober 2026.
ImanK - Senin, 26 Oktober 2026
Cara Cek Bantuan Langsung Tunai Oktober 2026, BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Lagi?
Bagikan