Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Selama November-Desember 2023, pemerintah menyiapkan program bantuan beras dan BLT El Nino ke seluruh daerah di Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp 7,52 triliun.
Program tersebut menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 400 ribu per dua bulan. Program tersebut, dipastikan akan diperpanjang hingga kuartal II 2024.
Baca Juga:
BLT El Nino Telah Tersalurkan Rp 6,72 Triliun
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, usulan terkait perpanjangan program BLT telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa (9/1).
"Kemarin sudah diputuskan tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan ganti,” kata Sesmenko Susiwijono seusai acara Seminar Nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu (10/1).
Ia mengatakan, mengenai teknis program BLT tersebut, Sesmenko Susiwijono mengatakan, akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang akan diselenggarakan minggu ini.
"Teknisnya akan dibahas, kemarin kan (BLT El Nino) hanya untuk November-Desember. Sekarang dari sisi kebutuhan tadi untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya. Kita kuartal I dan II butuh untuk itu. Tapi teknisnya seperti apa, kita adakan Rakortek minggu-minggu ini,” ujarnya.
Pada Sabtu lalu (6/1), Menko Airlangga menyalurkan BLT El Nino berupa beras 10 kg kepada 2.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Airlangga menegaskan, tujuan dari penyaluran BLT tersebut agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemberian bansos secara terus-menerus merupakan bentuk melestarikan kemiskinan.
"Ke depan 2024 tambah lagi anggarannya untuk sosialnya juga. Tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tetapi pemberdayaan supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan," kata Ma'ruf. (Knu)
Baca Juga:
Pemkab Cirebon Bagikan BLT Rp 700 Ribu Dari Bagi Hasil Cukai Tembakau
