BLT di DIY Salah Sasaran, Ketua DPD Minta Verifikasi Lebih Ketat dan Detail Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, menyoroti masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang salah sasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LaNyalla meminta verifikasi data penerima BLT dilakukan dengan ketat dan lebih detail.

Kasus salah sasaran BLT ini diketahui setelah Lurah Seloharjo, Kepanewon Pundong, Kabupaten Bantul, DIY, Mahardi Badrun, mengaku anaknya yang tergolong warga mampu mendapat BLT periode Mei-Juni 2021 senilai Rp 600 ribu. Namun, Badrun menyerahkan BLT tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Baca Juga

Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

LaNyalla memberi apresiasi kepada Badrun yang jujur mengakui keluarganya memperoleh bansos tunai dan menolaknya.

“Apresiasi yang tinggi perlu diberikan kepada Lurah Mahardi Badrun dan keluarga yang menolak BLT. Padahal tidak sedikit terjadi keluarga pamong desa yang terdaftar sebagai penerima bansos sehingga menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Sikap Lurah Badrun sangat terpuji,” tutur LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Senin (2/8).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, BLT seharusnya diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu LaNyalla meminta agar pemerintah daerah (pemda) serius dalam melakukan verifikasi data penerima manfaat.

“Dinas sosial jangan asal-asalan mengurus penyaluran BLT. Verifikasi harus detail, dan valid. Karena persoalan bansos salah sasaran ini sering terjadi akibat kurang telitinya pendataan dan verifikasi. Akhirnya warga yang seharusnya menerima manfaat justru tidak dapat bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

Banyaknya BLT salah sasaran ini juga dilaporkan Lurah Badrun, yang juga Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul.

La Nyalla Mataliti. (MP/Budi Lentera)
La Nyalla Mataliti. (MP/Budi Lentera)

Menurutnya, hal tersebut diketahui ketika kelurahan membagikan surat undangan untuk pencairan BLT di kantor pos, dan ternyata penerima undangan banyak yang masih pelajar SMP dan SMA, bahkan mahasiswa.

“Ini kan sangat disesalkan, apalagi data KPM (keluarga penerima manfaat) BLT tidak bisa diubah. Ketidakakuratan data dari Dinsos seperti ini lah yang menimbulkan permasalahan di lapangan,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI tersebut meminta kepala daerah melakukan pengawasan ketat mengenai pendataan dan verifikasi penerima manfaat BLT. Banyaknya persoalan bansos yang salah sasaran dinilai LaNyalla karena kurangnya kualitas pendamping.

“Perlu pelatihan yang lebih maksimal kepada para pendamping yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial agar kasus BLT salah sasaran bisa diminimalisir. Kami dari DPD juga akan menugaskan para senator untuk melakukan pengawasan di dapilnya masing-masing mengenai penyaluran bansos ini,” tuturnya.

LaNyalla juga mengimbau kepada masyarakat mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat BLT untuk melapor kepada perangkat desa atau ke Dinas Sosial langsung. Jika sudah terlanjur mendapatkan BLT, masyarakat mampu bisa meniru Lurah Badrun yang kemudian menyalurkan bantuan dana dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

Baca Juga

Soal Wacana Impor Beras, La Nyalla Soroti Tata Kelola Hasil Komoditas Pertanian

“Kesadaran warga sangat diperlukan, karena dengan menyalurkan BLT yang salah sasaran, maka sikap tersebut turut meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi pandemi Corona,” ucap LaNyalla.

“Dan kita ketahui banyak sekali masyarakat kecil yang hidupnya semakin sulit dengan adanya kebijakan PPKM, maka dari itu mereka banyak menaruh harapan dari bantuan pemerintah. Menjadi miris apabila bantuan yang seharusnya mereka terima justru diberikan kepada warga yang tidak berhak,” tutupnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Penegak Hukum Dunia
Indonesia
Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Penegak Hukum Dunia

Adapun tema yang di angkat dalam konferensi IAWP tahun ini adalah “Women at The Center Stage of Policing”

Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap
Indonesia
Kata Wagub DKI Soal Anggota PSI Adu Mulut dengan Polisi saat Kena Ganjil Genap

Ahmad Riza Patria menanggapi aksi anggota DPRD DKI Fraksi PSI Viani Limardi yang adu mulut dengan aparat polisi ketika diminta putar balik saat kena aturan ganjil genap.

Masukan Tokoh Agama Diharap Jadi Pintu Masuk Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
Indonesia
Masukan Tokoh Agama Diharap Jadi Pintu Masuk Evaluasi Permendikbudristek 30/2021

Kearifan dan kebijakan dari ulama serta tokoh agama benar-benar harus diambil

[Hoaks atau Fakta]: Kesulitan Hidup, Warga Afghanistan Serahkan Bayi ke Tentara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kesulitan Hidup, Warga Afghanistan Serahkan Bayi ke Tentara

Orangtua yang menyerahkan bayi mereka kepada sekelompok tentara bukanlah karena kehidupan yang sulit, tapi untuk mengevakuasi bayi tersebut dari daerah kericuhan di Bandara Kabul, Afghanistan.

582 Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Divaksin
Indonesia
582 Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Divaksin

Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet mencatat sebanyak 582 tenaga kesehatan (nakes) telah dilakukan vaksinasi COVID-19.

Pelaku Pinjol Ilegal Sebarkan Konten Fornografi Bisa Dijerat UU ITE
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal Sebarkan Konten Fornografi Bisa Dijerat UU ITE

Pemerintah telah merumuskan sejumlah alternatif pasal guna menjerat pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal.

Persib Vs Persija, Rashid Siap Kerja Keras
Indonesia
Persib Vs Persija, Rashid Siap Kerja Keras

Lawan yang dihadapi Persib adalah Persija, tim yang kini menempati pringkat 9 di papan klasemen sementara.

Ketum Partai Demokrat AHY dan Istri Lakukan Isolasi
Indonesia
Ketum Partai Demokrat AHY dan Istri Lakukan Isolasi

Herzaky menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, ayahnya AHY, juga dalam keadaan sehat.

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Periksa Anak Buah Anies, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan APBD DKI
Indonesia