BLT BBM Sasar Kelompok Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah sudah naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi, yang mulai diberlakukan pada Sabtu (3/9).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM untuk tambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Pengalihan subsidi BBM ini memprioritaskan kelompok ekonomi rentan.

Baca Juga:

BBM Naik, Pemerintah Harus Kendalikan Tarif Angkutan Umum

"Yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin," jelas Abraham dikutip dari siaran pers, Senin (5/9).

Hal ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

Menurut Abraham, di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi.

"Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," kata Abraham.

Ia mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Selama ini subsidi barang, tegas ia lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Seperti subsidi BBM, di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan. Pertama, pembaharuan data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini dilakukan per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

"Kedua, meningkatkan transparansi penyaluran bansos, di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id," sebut Abraham.

Selain itu, lanjut ia, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," ujar dia.

Abraham memastikan, seluruh data sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

"Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 150 ribu untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Bantuan itu dibayarkan selama empat bulan.

Bansos kedua, berupa subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Selanjutnya, subsidi transportasi yang anggarannya diambilkan dari pemerintah daerah. Yakni, dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Knu)

Baca Juga:

Partai Politik Dinilai Tidak Peduli Pada Penolakan Kenaikan BBM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Garap Eks Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri
Indonesia
KPK Garap Eks Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Saat ini, Ardian sedang diperiksa oleh penyidik KPK

Ukraina Peringatkan Rusia Jika Memaksa Duduki Ibu Kota Kiev
Indonesia
Ukraina Peringatkan Rusia Jika Memaksa Duduki Ibu Kota Kiev

"Kami masih harus bertahan. Kami masih harus berjuang," kata Zelenskyy dalam video, Sabtu (13/3).

Lagi, Polisi Amankan Suporter Nekat Bawa Miras saat Piala Presiden
Indonesia
Lagi, Polisi Amankan Suporter Nekat Bawa Miras saat Piala Presiden

Anggota Polresta Surakarta Jawa Tengah mengamankan sedikitnya tiga suporter yang nekat membawa miras di area luar Stadion Manahan.

Menkominfo Sebut Kebocoran Data Pribadi Domainnya BSSN
Indonesia
Menkominfo Sebut Kebocoran Data Pribadi Domainnya BSSN

Menkominfo, Johnny G Plate mengatakan, tugas melindungi Indonesia dari serangan siber merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 1.500 Meter
Indonesia
Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 1.500 Meter

Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 1.500 (1,5 km) ke arah barat daya pada Jumat.

Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster
Indonesia
Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik terkait pelonggaran aturan COVID-19 saat Ramadan. Artinya, warga dipersilakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Video Bukti Varian Omicron Hanya Dibuat-Buat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Bukti Varian Omicron Hanya Dibuat-Buat

Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna “PaulDoodly” mengunggah sebuah video yang menunjukkan sekelompok orang tengah mendokumentasikan sesuatu di rumah sakit.

Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam
Indonesia
Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpengaruh besar dalam upaya penanggulangan Jakarta tenggelam pada 2050.

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan
Indonesia
Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan, Jumat (18/2).

Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A
Indonesia
Rasa Aman Pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika Yang Lolos Homologasi Grade A

Saat sesi tes pramusim pada 11-13 Februari, para pebalap mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor, berdebu dan aspal yang terkelupas.