BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 30 September 2024
BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Serangan udara Israel di Lebanon. ANTARA/Xinhua

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan Israel ke wilayah Lebanon hingga saat ini (30/9) telah menewaskan 1640 orang dan melukai 8.408 orang, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan Lebanon.

Serangan Israel ke wilayah selatan Lebanon juga telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Perlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang dialami oleh rakyat Lebanon.

"Serangan Israel selama ini selalu menargetkan sasaran sipil, bangunan permukiman, sekolah dan fasilitas umum lainnya," dalam keterangannya, Senin (30/9).

Sukamta mengatakan, Israel juga telah menghancurkan lebih dari 80 persen bangunan dan menyebabkan jutaan warga Gaza tidak punya lagi tempat berlindung.

Baca juga:

Israel Gencarkan Serangan Udara ke Beirut

"Saat ini Israel melakukan hal yang sama ke wilayah Lebanon. Ini tindakan yang sangat biadab dan jelas-jelas melanggar hukum internasional," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan Dewan Keamanan PBB hingga detik ini gagal menjalankan mandat untuk menciptakan perdamaian.

"Sebagai organ Internasional yang dianggap paling kuat, DK PBB seperti macan ompong di hadapan Israel," tuturnya.

"Tentu ini tidak bisa lepas dari peran Amerika Serikat yang masih terus menyokong Israel dengan memberikan pembelaan secara politik serta menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer," sambungnya.

Menghadapi meluasnya konflik dan situasi yang semakin rumit di Timur Tengah, ia berpendapat ada 3 level yang perlu bergerak secara bersamaan untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel.

Baca juga:

Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan 105 Orang, Beirut Sudah Tidak Aman

Pertama, di wilayah regional timur tengah. Negara-negara di timur tengah harus bersatu dalam memberikan dukungan kepada Palestina dan Lebanon.

"Sikap ini salah satunya diwujudkan dengan segera memutus hubungan diplomatik dengan Israel," kata dia.

Kedua, lanjut Sukamta, di lingkup organisasi dan lembaga internasional, secara khusus PBB dan DK PBB perlu segera mengesahkan keanggotaan penuh Palestina. Oleh sebab itu perluasan pengakuan negara-negara dunia atas kedaulatan Palestina perlu diintesifkan.

"Dan ketiga, di level masyarakat dunia terus dilakukan perluasan gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) produk, perusahaan dan lembaga terafilisasi Israel juga gerakan mengecam genosida yang dilakukan Israel, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Israel di seluruh dunia," pungkasnya. (Pon)

#Serangan Israel #Lebanon #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan