BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan Kepala BKPM Bahlil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah sedang dalam proses membuat sistem Online Single Submission versi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sistem itu akan digunakan juga oleh seluruh pemerintah daerah agar terintegrasi dalam kewenangan perizinan usaha sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanan birokrasi perizinan berusaha.

"Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk pemerintah daerah," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia,.

Ia meminta para bupati dapat segera membuat peraturan daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga dapat dimasukkan dan dipetakan ke dalam sistem OSS.

Baca Juga:

Istana Sudah Terima Draf Final UU Ciptaker

"Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTR-nya dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima," katanya.

Ia menuturkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi kebutuhan investasi dalam berinvestasi di Indonesia yang selama ini kerap terhambat.

Kebutuhan itu yakni kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanan birokrasi perizinan berusaha.

NSPK, lanjut ia, nantinya akan memberikan kepastian dan efisiensi dalam pengajuan izin usaha. UU Cipta Kerja diyakini tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah.

"Di pasal 174 poin B, tidak ada satu pun izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi," katanya.

Baca Juga:

Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Turun Tangan OJK Tangani Perencana Keuangan Milenial Jouska
Indonesia
Turun Tangan OJK Tangani Perencana Keuangan Milenial Jouska

Hingga Rabu (23/7) kemarin, ada empat laporan terkait layanan perusahaan konsultan finansial PT Jouska Finansial Indonesia.

Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh

Ada 2.194 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani
Indonesia
Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani

Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap Rizieq Shihab.

Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung
Indonesia
Sudah Hampir 8 Jam, Api Melahap Kejaksaan Agung

"Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini," kata ST Burhanuddin di Kejagung.

 Perkuat Fintech Daerah, OJK Pusat Resmikan UNS Fintech Center di UNS Surakarta
Indonesia
Perkuat Fintech Daerah, OJK Pusat Resmikan UNS Fintech Center di UNS Surakarta

"Banyak potensi entrepreneur fintech di daerah. Kami perlu memfasilitasi mereka dengan menghadirkan Fintech Center di UNS Solo," kata Wimboh.

Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan
Indonesia
Pegawai Positif COVID-19, Markas KPK Disemprot Disinfektan

Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri itu akan melakukan tes swab terhadap para pegawainya.

Orang yang Kerahkan Ambulans Buat Bawa Batu Dicari Polisi
Indonesia
Orang yang Kerahkan Ambulans Buat Bawa Batu Dicari Polisi

Kasus ini sendiri telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan

Kecam Rencana Yasonna, IPW Sebut Napi Koruptor Harusnya Diasingkan ke Nusakambangan
Indonesia
Kecam Rencana Yasonna, IPW Sebut Napi Koruptor Harusnya Diasingkan ke Nusakambangan

Rencana Menkumham Yasonna Laoly yang akan membebaskan napi koruptorakan mencederai rasa keadilan publik.

 Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada
Indonesia
Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada

"Masker bantuan Ketua DPR ini saya bagikan pada warga di kampung di Jagalan, Purwodinigratan, Relokasi Mertoudan Mojosongo, dan Kampung Gumunggung, Gilingan," kata dia.

Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Capai Titik Temu soal PPDB
Indonesia
Kemendagri, Kemendikbud dan Pemprov DKI Capai Titik Temu soal PPDB

Oleh karenanya pemerintah wajib menjamin keberlangsungannya.