BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

"KPK memang minta ke BKN, tapi karena kami melibatkan instansi-instansi lain untuk menyerahkan atau tidak, maka kami konfirmasi dulu ke instansi terkait dan keputusan Panglima (TNI), semua dokumen asesmen tadi itu merupakan dokumen berklasifikasi rahasia," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf di Jakarta, Jumat (13/8)

Baca Juga

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

Pada 31 Mei 2021, perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK meminta akses terhadap 8 kelengkapan TWK kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK antara lain adalah dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja asesor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus serta hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.

Namun hingga 6 Agustus 2021, hasil TWK tersebut tidak kunjung diberikan oleh PPID KPK yakni Sekretaris Jenderal KPK. Akhirnya perwakilan 75 pegawai KPK tersebut pun melaporkan sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Pusat pada 9 Agustus 2021.

Namun, Supranawa juga mengatakan bahwa tidak ada penyisipan ayat mengenai TWK sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam UU ASN nyata-nyata disebutkan untuk menjadi ASN harus ada seleksi meliputi kompetensi dasar dan bidang. Kompetensi dasar ada yang disebut wawasan kebangsaan di samping karakteristik pribadi dan umum, jadi ada TWK dalam proses seleksi," katanya.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)

Menurut Supranawa, sebagai ASN atau PNS, setiap pengangkatan, naik jabatan atau mutasi, harus mengucapkan sumpah atau janji terkait kesetiaan.

"Dalam diskusi berkembang apakah cukup pernyataan. Ini kan bukan bicara pengetahuan, nilai manusia seperti apa pada akhirnya disepakati ada pasal TWK tersebut dan kami tidak 'concern' pada siapa yang usulkan tapi 'concern' pada substansinya," ujar Supranawa.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan bahwa pihak yang pertama kali mengusulkan TWK ialah BKN. Hal itu disampaikan dalam rapat pada 9 Oktober 2020 serta dalam rapat harmonisasi Kemen PANRB dan BKN.

Menurut Dewas, ketika itu BKN meminta tetap ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN terkait kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

BKN disebut tidak setuju pemenuhan syarat tersebut hanya dengan penandatanganan surat pernyataan saja. (*)

Baca Juga

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Capaian Vaksinasi di Sejumlah Provinsi Masih Rendah
Indonesia
Capaian Vaksinasi di Sejumlah Provinsi Masih Rendah

Sampai saat ini Indonesia telah menerima sekitar 169 juta dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157 juta dosis sudah dikirim dan diterima oleh daerah-daerah.

Dinas Perumahan Ingatkan Panmus Apartemen Cervino Village Taat Aturan
Indonesia
Dinas Perumahan Ingatkan Panmus Apartemen Cervino Village Taat Aturan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta meminta Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Cervino Village untuk taat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta terhadap rumah susun (rusun).

Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil
Indonesia
Ketua Perdigti: Telemedicine Jadi Solusi Minimnya Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil

Perdigti, lanjut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banjarnegara ini, diharapkan juga menjadi solusi minimnya tenaga kesehatan di daerah daerah terpencil melalui teknologi telemedicine.

Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega
Indonesia
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega

"Jadi itu enggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024. Tetapi kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok, juga itu kewenangan Bu Mega," tegas Hasto.

Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.237.834 kasus.

 Warga Ingin Harga Tes PCR di Bawah Rp 200 Ribu
Indonesia
Warga Ingin Harga Tes PCR di Bawah Rp 200 Ribu

Akan dirasa aneh harga PCR tetap mahal di atas angka Rp 200 ribu. Sebab kocek yang dikeluarkan warga untuk PCR lebih tinggi dibandingkan bayar transportasi umum.

Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

DPRD DKI minta Disdik segera menindaklanjuti temuan 25 klaster COVID-19 yang berasal dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Dampak Kenaikan PPN Bakal Bikin Inflasi Jadi 1 Persen
Indonesia
Dampak Kenaikan PPN Bakal Bikin Inflasi Jadi 1 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,66 persen pada Maret 2022 yang didorong oleh komoditas cabai merah, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan serta minyak goreng.

Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global
Indonesia
Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global

CoSP membahas sejumlah isu kunci di antaranya mengenai tinjauan pelaksanaan konvensi, pemulihan aset, kerja sama internasional, pencegahan, serta bantuan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi.

Panglima dan Kapolri Turun Langsung Kawal Vaksinasi di Medan
Indonesia
Panglima dan Kapolri Turun Langsung Kawal Vaksinasi di Medan

Melaksanakan kegiatan vaksinasi sehingga Medan bisa segera turunkan level