BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

"KPK memang minta ke BKN, tapi karena kami melibatkan instansi-instansi lain untuk menyerahkan atau tidak, maka kami konfirmasi dulu ke instansi terkait dan keputusan Panglima (TNI), semua dokumen asesmen tadi itu merupakan dokumen berklasifikasi rahasia," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf di Jakarta, Jumat (13/8)

Baca Juga

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

Pada 31 Mei 2021, perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK meminta akses terhadap 8 kelengkapan TWK kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK antara lain adalah dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja asesor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus serta hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.

Namun hingga 6 Agustus 2021, hasil TWK tersebut tidak kunjung diberikan oleh PPID KPK yakni Sekretaris Jenderal KPK. Akhirnya perwakilan 75 pegawai KPK tersebut pun melaporkan sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Pusat pada 9 Agustus 2021.

Namun, Supranawa juga mengatakan bahwa tidak ada penyisipan ayat mengenai TWK sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam UU ASN nyata-nyata disebutkan untuk menjadi ASN harus ada seleksi meliputi kompetensi dasar dan bidang. Kompetensi dasar ada yang disebut wawasan kebangsaan di samping karakteristik pribadi dan umum, jadi ada TWK dalam proses seleksi," katanya.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)

Menurut Supranawa, sebagai ASN atau PNS, setiap pengangkatan, naik jabatan atau mutasi, harus mengucapkan sumpah atau janji terkait kesetiaan.

"Dalam diskusi berkembang apakah cukup pernyataan. Ini kan bukan bicara pengetahuan, nilai manusia seperti apa pada akhirnya disepakati ada pasal TWK tersebut dan kami tidak 'concern' pada siapa yang usulkan tapi 'concern' pada substansinya," ujar Supranawa.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan bahwa pihak yang pertama kali mengusulkan TWK ialah BKN. Hal itu disampaikan dalam rapat pada 9 Oktober 2020 serta dalam rapat harmonisasi Kemen PANRB dan BKN.

Menurut Dewas, ketika itu BKN meminta tetap ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN terkait kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

BKN disebut tidak setuju pemenuhan syarat tersebut hanya dengan penandatanganan surat pernyataan saja. (*)

Baca Juga

Soal TWK KPK, LPPI: Ombudsman Diminta Lebih Teliti dan Cermat Baca UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Manuver Kader Disorot, Rudy Tegaskan Ketum PDIP Bukan Sosok Pelupa
Indonesia
Manuver Kader Disorot, Rudy Tegaskan Ketum PDIP Bukan Sosok Pelupa

DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan, dirinya memastikan tetap akan loyal dan setia pada ketua umum Megawati.

Label Halal Indonesia Diklaim Bukan Bentuk Jawa Sentris
Indonesia
Label Halal Indonesia Diklaim Bukan Bentuk Jawa Sentris

Label baru ini Jawa sentris karena berbentuk gunungan wayang dan motif batik lurik atau surjan.

Pemerintah Serukan Masyarakat Tingkatkan Prokes Jelang Libur Akhir Tahun
Indonesia
Pemerintah Serukan Masyarakat Tingkatkan Prokes Jelang Libur Akhir Tahun

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta masyarakat untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan menjelang libur akhir tahun guna mencegah penyebaran COVID-19.

Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Buat Pabrik Minyak Goreng, Di Sini Lokasinya

Berbagai cara akan dilakukan Pemerintah DKI untuk mengatasi krisis minyak goreng yang saat ini terjadi. Salah satunya membangun pabrik minyak untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.

Subsidi dan Kompensasi Energi di 2023 Turun 33 Persen
Indonesia
Subsidi dan Kompensasi Energi di 2023 Turun 33 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 336,7 triliun atau turun 33 persen dari outlook 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Gempa Garut Sebabkan Sejumlah Rumah Rusak
Indonesia
Gempa Garut Sebabkan Sejumlah Rumah Rusak

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, data kerusakan yang dihimpun oleh Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB ada empat rumah dan satu unit sekolah mengalami kerusakan.

Krisis Global di depan Mata, Indonesia Siapkan Jurus Mitigasi
Indonesia
Krisis Global di depan Mata, Indonesia Siapkan Jurus Mitigasi

Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah mitigasi melalui berbagai kebijakan.

Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya
Indonesia
Korban Begal Jadi Tersangka, Kapolri Diminta Evaluasi Anak Buahnya

Pengamat Kepolisian Gardi Gazarin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi anak buahnya di Polda NTB terkait kasus Amaq yang ditahan dan menjadi tersangka.

[HOAKS atau FAKTA]: Biji Mahoni Bisa Obati Sakit Cacar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Biji Mahoni Bisa Obati Sakit Cacar

Beredar informasi di media sosial Facebook tentang cara mengobati cacar atau gatal-gatal bernanah dengan mengoleskan biji mahoni yang telah ditumbuk dan dipanaskan sampai mendidih dengan minyak sayur.

Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste
Dunia
Ramos Horta Diproyeksikan Kembali Jadi Presiden Timor Leste

Ramos-Horta, 72 tahun, adalah salah seorang tokoh politik terkemuka di Timor Leste dan sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, perdana menteri dan presiden pada 2007-2012.