BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal melakukan pemuktahiran data dan riwayat pribadi seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN mulai Juli sampai Oktober 2021.

Pemutahiran data ini, untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019,

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan

"Setiap ASN dan PPT Non-ASN melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPTNon-ASN," ujar Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara Paryono dalam keterangannya, Senin (24/5).

Ia menegaskan, pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN.

Lalu, lanjut ia, meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN.

"Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021," katanya.

PNS. (Foto: KemenPAN RB)
PNS. (Foto: KemenPAN RB)

Skema pemutakhiran data akan diawali dengan penunjukan user admin instansi pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) yang diluncurkan BKN pada Desember 2020. Penunjukan user admin ditetapkan oleh BKN atas usulpejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di seluruh Instansi Pusat dan Daerah.

Selanjutnya ASN dan PPT Non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup: a. data personal; b. riwayat jabatan; c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus; d. riwayat SKP; e. riwayat penghargaan (tanda jasa); f. riwayat pangkat dan golongan ruang; g. riwayat keluarga; h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK); i. riwayat pindah instansi; j. riwayat CLTN; k. riwayat CPNS/PNS; dan l. riwayat organisasi.

"Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021 yang diawali dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Surabaya Hanya Buka 1.560 Lowongan CPNS dan PPPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Nurhadi Hantam Anak Buah Firli Bahuri
Indonesia
Ini Alasan Nurhadi Hantam Anak Buah Firli Bahuri

Petugas Rutan sudah melaporkan Nurhadi ke polisi

11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000
Indonesia
11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000

310 daerah yang memiliki kasus aktif dibawah 50

Anggota Brimob Tewas Ditembak Kelompok Teroris di Poso
Indonesia
Anggota Brimob Tewas Ditembak Kelompok Teroris di Poso

Baku tembak kembali terjadi antara Satgas Madago Raya dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut terjadi penurunan pergerakan masyarakat dalam berpergian baik keluar-masuk Jabodetabek selama masa PPKM Darurat.

Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP
Indonesia
Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP

pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.

Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas
Indonesia
Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas

Gibran Rakabuming Raka melakulan kampanye blusukan online Pilwakot Solo di tengah pandemi COVID-19, Minggu (11/10).

3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta
Indonesia
3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta

Operasi juga menuai 5.390 sanksi sosial serta denda administratif 2.382 kali.

Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar
Indonesia
Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar

Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengakui ditarget oleh bekas Mensos Juliari P Batubara untuk mengumpulkan fee dari para pengusaha penggarap proyek bansos sebanyak Rp 35 miliar.

Twitter Nonaktifkan Akun Donald Trump
Indonesia
Twitter Nonaktifkan Akun Donald Trump

Artinya, sang presiden tidak dapat lagi mencuit di akunnya