BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal melakukan pemuktahiran data dan riwayat pribadi seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN mulai Juli sampai Oktober 2021.

Pemutahiran data ini, untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019,

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Hanya Terima CPNS dan PPKK Buat Guru dan Tenaga Kesehatan

"Setiap ASN dan PPT Non-ASN melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPTNon-ASN," ujar Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara Paryono dalam keterangannya, Senin (24/5).

Ia menegaskan, pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN.

Lalu, lanjut ia, meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN.

"Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021," katanya.

PNS. (Foto: KemenPAN RB)
PNS. (Foto: KemenPAN RB)

Skema pemutakhiran data akan diawali dengan penunjukan user admin instansi pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) yang diluncurkan BKN pada Desember 2020. Penunjukan user admin ditetapkan oleh BKN atas usulpejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di seluruh Instansi Pusat dan Daerah.

Selanjutnya ASN dan PPT Non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup: a. data personal; b. riwayat jabatan; c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus; d. riwayat SKP; e. riwayat penghargaan (tanda jasa); f. riwayat pangkat dan golongan ruang; g. riwayat keluarga; h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK); i. riwayat pindah instansi; j. riwayat CLTN; k. riwayat CPNS/PNS; dan l. riwayat organisasi.

"Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021 yang diawali dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Surabaya Hanya Buka 1.560 Lowongan CPNS dan PPPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan ke tingkat penyidikan.

Instruksi Teranyar Mendagri Terkait Operasional Mal, Toko, Cafe dan Pasar
Indonesia
Instruksi Teranyar Mendagri Terkait Operasional Mal, Toko, Cafe dan Pasar

Kegiatan pada perbelanjaan/mall/pusat pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50 persen pada pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan.

Selama Bersandar di Babel, KRI Semarang-594 Produksi 41 Tabung Oksigen Ukuran 6m3
Indonesia
Selama Bersandar di Babel, KRI Semarang-594 Produksi 41 Tabung Oksigen Ukuran 6m3

Kehadiran KRI Semarang-594 sangat membantu Kabupaten Belitung dalam menghadapi dan melewati krisis oksigen

Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Surabaya Akui Banyak Kematian Tidak Terdata Sebagai Pasien COVID-19

Orang meninggal dan yang terdata terpapar virus corona atau COVID-19 sedikit. Namun, yang meninggal dan dilakukan pemakaman sesuai protokol penanganan jenazah COVID-19 sangat tinggi.

Polri Minta Pengusaha Jangan Ragu Laporkan Polisi Nakal ke Propam Presisi
Indonesia
Polri Minta Pengusaha Jangan Ragu Laporkan Polisi Nakal ke Propam Presisi

“Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” tegas Sambo.

Sudi Silalahi akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini
Indonesia
Sudi Silalahi akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

Eks menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Bukan karena Ledakan, Bangunan Dalam Mal Margo City Rusak Akibat Plafon Jatuh
Indonesia
Bukan karena Ledakan, Bangunan Dalam Mal Margo City Rusak Akibat Plafon Jatuh

Polisi menyebut hancurnya bagian dalam mall Margo City bukan karena ledakan.

Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
Indonesia
Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie ditangkap polisi karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.

PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat
Indonesia
PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta

Haedar Nashir: Pancasila Jangan Dipolitisasi
Indonesia
Haedar Nashir: Pancasila Jangan Dipolitisasi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara jangan dipolitisasi untuk kepentingan apa pun.