BKN Beberkan Indikator TWK Penyebab 51 Pegawai KPK Dipecat Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Sebanyak 51 dari 71 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yangtak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeberkan ada indikator dan klaster dalam TWK.

"Pertama adalah klaster atau aspek dari pribadi yang bersangkutan," kata Kepala BKN Bima Haria dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (25/5).

Klaster kedua, kata Bima, yakni aspek dipengaruhi maupun memengaruhi. Kemudian klaster ketiga adalah aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah.

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Bima menjelaskan, dari tiga klaster itu, terdapat 22 indikator penilaian. Adapun indikator penilaian itu terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator; aspek pengaruh berisi tujuh indikator; dan aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Bima menyebut para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Dia menegaskan, dalam indikator itu, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

"Itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut," tegas dia.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Menurut Bima, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa dididik. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.

"Jadi itu alasan 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," tutup Bima.

Baca Juga:

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Diketahui berdasarkan UU KPK nomor 19 tahun 2019, para pegawai KPK akan berstatus ASN. Dengan demikian, seluruh pegawai lembaga antikorupsi itu pun dialihstatuskan jadi ASN. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kudeta Myanmar, Keberadaan Aung San Suu Kyi Tidak Diketahui
Dunia
Kudeta Myanmar, Keberadaan Aung San Suu Kyi Tidak Diketahui

Militer tidak memberikan informasi tentang di mana mereka ditahan atau bagaimana kondisi mereka.

Pantau Bencana, CCTV Harus Terintegrasi ke Ruangan Anies Baswedan
Indonesia
Pantau Bencana, CCTV Harus Terintegrasi ke Ruangan Anies Baswedan

Kamera pemantau atau Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di Ibu kota, harus terintegrasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY
Indonesia
Eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY

Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, memutuskan untuk mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko: Selama Dikelola Keluarga Soeharto TMII Nggak Pernah Untung
Indonesia
Moeldoko: Selama Dikelola Keluarga Soeharto TMII Nggak Pernah Untung

Menurut dia, TMII selalu merugi sehingga Yayasan Harapan Kita menombok sekitar Rp40-50 miliar.

Libur Imlek, Belasan Ribu Warga Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api
Indonesia
Libur Imlek, Belasan Ribu Warga Tinggalkan Jakarta Gunakan Kereta Api

Kahumas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menuturkan, angka keberangkatan tertinggi terjadi pada Kamis 11 Februari 2021 atau satu hari jelang moment libur keagamaan Imlek, tercatat untuk Kamis (11/2) terdapat sekitar 10.200.

Libur Nataru, Jalan Tol Bakal Terapkan Ganjil-Genap
Indonesia
Libur Nataru, Jalan Tol Bakal Terapkan Ganjil-Genap

Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan dan masing-masing daerah.

Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan
Indonesia
Pemerintah Diminta Pastikan WNI Aman dan Dorong Rekonsiliasi Damai di Afghanistan

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan, saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri yaitu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas
Indonesia
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai

BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm
Indonesia
BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm

Vaksin ini dimanfaatkan dalam program Vaksinasi Gotong Royong yang menyasar kalangan pegawai perkantoran.

Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).