BKN Beberkan Indikator TWK Penyebab 51 Pegawai KPK Dipecat Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Sebanyak 51 dari 71 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yangtak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeberkan ada indikator dan klaster dalam TWK.

"Pertama adalah klaster atau aspek dari pribadi yang bersangkutan," kata Kepala BKN Bima Haria dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (25/5).

Klaster kedua, kata Bima, yakni aspek dipengaruhi maupun memengaruhi. Kemudian klaster ketiga adalah aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah.

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Bima menjelaskan, dari tiga klaster itu, terdapat 22 indikator penilaian. Adapun indikator penilaian itu terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator; aspek pengaruh berisi tujuh indikator; dan aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Bima menyebut para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Dia menegaskan, dalam indikator itu, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

"Itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut," tegas dia.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Menurut Bima, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa dididik. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.

"Jadi itu alasan 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," tutup Bima.

Baca Juga:

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Diketahui berdasarkan UU KPK nomor 19 tahun 2019, para pegawai KPK akan berstatus ASN. Dengan demikian, seluruh pegawai lembaga antikorupsi itu pun dialihstatuskan jadi ASN. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja
Indonesia
Awal Mau 5 Menit Jadinya 9 Menit, Andika tidak Enak Sabtu DPR Harus Kerja

“Saya mohon maaf. Hari Sabtu seharusnya hari libur. Tapi bapak ibu jadinya bekerja,” kata Andika kepada anggota Komisi I DPR

Bareskrim Temukan Puluhan Miliar Dana Donasi ACT Diduga Disalahgunakan
Indonesia
Bareskrim Temukan Puluhan Miliar Dana Donasi ACT Diduga Disalahgunakan

Kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.

Mau Masuk Jakarta Fair Kemayoran, Berikut Cara Pemesanan Tiket Online
Indonesia
Mau Masuk Jakarta Fair Kemayoran, Berikut Cara Pemesanan Tiket Online

Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair kembali menghibur masyarakat dalam rakaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-495 Jakarta.

Bripda Polisi yang Ditembak di Sukoharjo, Ternyata Pelaku Pemerasan
Indonesia
Bripda Polisi yang Ditembak di Sukoharjo, Ternyata Pelaku Pemerasan

Status Bripda PSS sebagai polisi baru diketahui setelah mendapat perawat luka tembak di rumah sakit.

PAM Jaya Didesak Hentikan Kerja Sama dengan Palyja
Indonesia
PAM Jaya Didesak Hentikan Kerja Sama dengan Palyja

Kerja sama penyediaan air minum milik Pemprov DKI dengan pihak swasta mendapat sorotan.

Pantau Penyakit Kuku dan Mulut, Pemkot Bandung Awasi Jalur Masuk Ternak
Indonesia
Pantau Penyakit Kuku dan Mulut, Pemkot Bandung Awasi Jalur Masuk Ternak

Jika hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut dimakan dikhawatirkan berpengaruh negatif.

Rusia Didesak Rundingkan Perdamaian Hindari Kerugian Lebih Besar
Dunia
Rusia Didesak Rundingkan Perdamaian Hindari Kerugian Lebih Besar

Latvia, Estonia dan Lithuania kompak mengusir total 10 diplomat Rusia. Otoritas Lithuania mengusir empat diplomat, sementara Latvia dan Estonia masing-masing mengusir tiga diplomat.

[HOAKS atau FAKTA]: Militer Kudeta Presiden Xi Jinping
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Militer Kudeta Presiden Xi Jinping

Desas-desus kudeta dan Xi Jinping dipicu oleh politisi India Subramanian Swamy yang mengunggah tweet ke 10 juta pengikutnya pada hari Sabtu (24/9/2022).

Seratusan Ribu Tanah Wakaf di Jabar Belum Tersertifikasi
Indonesia
Seratusan Ribu Tanah Wakaf di Jabar Belum Tersertifikasi

Saat ini, tanah wakaf yang disertifikatkan kebanyakan digunakan untuk masjid, tanah makam, pesantren maupun akses peribadatan umat Islam.

Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik
Indonesia
Menko Polhukam Ingatkan Independensi Polri Jangan Terganggu Kepentingan Politik

Mahfud MD meminta independensi Polri tidak diganggu oleh kepentingan politik.