Bjorka Bocorkan Data, Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Bakal Dipercepat Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bukan hanya data pemerintah, Bjorka sebelumnya juga mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. Selain itu, Bjorka ini mengumumkan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih di Indonesia.

Baca Juga:

Bjorka Bikin Resah Pemerintah

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

"DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara, " kata Puan.

Puan berharap, payung hukum PDP mampu menjadi landasan bagi negara untuk mengatur PSE agar bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola secara optimal.

Ia mengatakan, ketika RUU PDP disahkan sebagai undang-undang, payung hukum itu harus segera dilengkapi dengan membuat rodmap atau peta jalan.

Kemudian, kata ia dilanjutkan dengan penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.

"Dengan demikian, payung hukum benar-benar bisa diterapkan dan dimanfaatkan untuk melindungi data pribadi warga negara," ujarnya.

Ia menilai data merupakan informasi yang sangat signifikan bagi ekonomi dunia di tengah perkembangan era digital.

Dengan pengelolaan data yang baik, menurut Puan, inovasi dan ekonomi digital akan berkembang pesat karena hak semua orang dapat terukur dan terlindungi.

"Dengan adanya payung hukum PDP, Indonesia dapat menjalankan interaksi antar-bangsa dengan optimal karena perlindungan data pribadi kini sudah menjadi agenda dan prasyarat perdagangan dunia," tutur Puan.

Puan mengatakan, keberadaan payung hukum perlindungan data pribadi sangat penting penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan dunia internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

"Apalagi RUU PDP mengatur hak kepemilikan data, pengendali data, dan perusahaan yang memanfaatkan data," kata Puan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum.

"Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Data Warga Pendatang Saat Arus Balik
Indonesia
Pemkot Bandung Data Warga Pendatang Saat Arus Balik

Diharapkan jumlah masyarakat pendatang yang ada di setiap kecamatan di Kota Bandung dapat diketahui.

Rumah Dinas Kapolda Papua Ludes Terbakar
Indonesia
Rumah Dinas Kapolda Papua Ludes Terbakar

Kediaman dinas Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri terbakar, Selasa (17/1) pagi.

Bank DKI Raih 2 Kategori Penghargaan
Indonesia
Bank DKI Raih 2 Kategori Penghargaan

Bank DKI kembali menorehkan prestasi gemilang atas berbagai upaya publikasi, dan penyampaian informasi ke publik secara positif.

Masyarakat Diminta Tak Mendekati Puncak Gunung Kerinci Radius 3 Kilometer
Indonesia
Masyarakat Diminta Tak Mendekati Puncak Gunung Kerinci Radius 3 Kilometer

Erupsi terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, namun tinggi kolam abu tidak teramati.

Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol
Indonesia
Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol

Manajemen pengelolaan aset Pemprov DKI lemah dalam hal pengawasan.

Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah
Indonesia
Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

PAN menyatakan menutup pintu untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Ratusan Ribu Kendaraan Balik ke Jabodetabek Usai Libur Panjang Idul Adha
Indonesia
Ratusan Ribu Kendaraan Balik ke Jabodetabek Usai Libur Panjang Idul Adha

PT Jasa Marga (Persero) mencatat jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada H+1 dan H+2 libur Hari Raya Idul Adha 1444 H atau 30 Juni-1 Juli 2023 mencapai 359 ribu.

Kemnaker Bantah Perppu Ciptaker Atur Soal Pegawai Kontrak Seumur Hidup
Indonesia
Kemnaker Bantah Perppu Ciptaker Atur Soal Pegawai Kontrak Seumur Hidup

Sejumlah informasi beredar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rakernas III PDIP Rumuskan Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024
Indonesia
Rakernas III PDIP Rumuskan Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2024

Rakernas III PDIP merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan Zero orang miskin di tahun 2023.

Punya Impian Besar untuk Lampung, Anak Petani Kopi Ini Daftar Bacaleg DPD RI
Indonesia
Punya Impian Besar untuk Lampung, Anak Petani Kopi Ini Daftar Bacaleg DPD RI

Hal ini dikarenakan Devi sapaan karibnya mempunyai mimpi besar untuk memajukan roda ekonomi di darah yang dijuluki Sai Bumi Ruwa Jurai itu.