Bjorka is Back, 44 Juta Data Diduga Milik MyPertamina Dijual Rp 392 Juta Ilustrasi peretas yang anonim. (ANTARA/HO/Pexels)

MerahPutih.com - Setelah lama menghilang, hacker Bjorka kembali berulah dengan membocorkan 44 juta data diduga milik konsumen MyPertamina di media sosial.

Peretas yang beberapa waktu lalu membuat gempar Indonesia, memasang tarif USD 25 ribu atau sekitar Rp 392 juta untuk data MyPertamina tersebut.

Baca Juga

Pengesahan RUU PDP Tidak Berkaitan dengan Kasus Kebocoran Data Bjorka

"Harga US$ 25 ribu. Pembayaran hanya menggunakan BTC (bitcoin)," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip Kamis (10/11)

Data MyPertamina yang beredar di dunia maya berisi nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan pendapatan.

Baca Juga

Belum Terungkap Hingga Hari Ini, Polisi Libatkan Pihak Asing Kejar Hacker Bjorka

Bjorka mengklaim data yang dibocorkan terdiri dari file terkompresi 6 GB, file belum terkompresi 30 GB dengan total 44.237.264 data.

"MyPertamina merupakan platform layanan finansial dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar secara non tunai di SPBU," tulis Bjorka dalam unggahan tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan Pertamina dan Telkom langsung melakukan investigasi dugaan tersebut. Meskipun demikian, ia tidak tahu berapa waktu investigasi itu akan selesai.

"Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina," katanya kepada wartawan, Kamis (10/11). (*)

Baca Juga

Mabes Polri Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Hacker Bjorka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Diprediksi Hujan Pada Malam Hari
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hujan Pada Malam Hari

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Selasa (7/6) malam.

Rektor Unila Terjaring OTT KPK, Muhammadiyah Sebut Musibah yang Memalukan
Indonesia
Rektor Unila Terjaring OTT KPK, Muhammadiyah Sebut Musibah yang Memalukan

"Ini merupakan musibah yang memalukan bagi dunia pendidikan di Tanah Air karena masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan musuh besar bagi bangsa dan negara ini," ungkap Anwar

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Baru COVID-19 Hanya Berbahaya Untuk yang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Baru COVID-19 Hanya Berbahaya Untuk yang Divaksin

Akun Twitter @/ GratisTerbaik mengutip cuitan dari akun twitter CNBC Indonesia yang berjudul “RI Kebobolan (Lagi) Varian Baru COVID, Kasus Naik Nyaris 100%”.

Presiden Jokowi Kembali ke Polandia Usai Bertemu Zelenskyy
Indonesia
Presiden Jokowi Kembali ke Polandia Usai Bertemu Zelenskyy

Setelah menyelesaikan lawatan di Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas kembali menuju Polandia.

Akbar Tanjung Bantah Dukung Anies: Dia Junior Saya di HMI, Tentu Saya Hormati
Indonesia
Akbar Tanjung Bantah Dukung Anies: Dia Junior Saya di HMI, Tentu Saya Hormati

Akbar Tanjung mengklarifikasi soal pernyataannya yang dianggap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Dua Bulan Jabat Danjen Kopassus, Eks Ajudan Jokowi Promosi Jadi Pangdam Diponogero
Indonesia
Dua Bulan Jabat Danjen Kopassus, Eks Ajudan Jokowi Promosi Jadi Pangdam Diponogero

Keputusan Panglima TNI yang diteken pada Jumat (25/3) minggu lalu, Mayjen TNI Widi Prasetijono dimutasi menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro

2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Ujian Nasional Kemendikbud Segera Disidang
Indonesia
2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Ujian Nasional Kemendikbud Segera Disidang

Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Penuntut Umum.

Kepala BNPT Ibaratkan Penyebaran Paham Radikal bak COVID-19
Indonesia
Kepala BNPT Ibaratkan Penyebaran Paham Radikal bak COVID-19

Penyebaran paham radikalisme dinilai sama berbahaya dengan virus COVID-19.

Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Nasional
Indonesia
Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Nasional

Berbagai kebijakan terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional.

Alasan PKB dan Gerindra Tak Buru-Buru Umumkan Duet Pilpres
Indonesia
Alasan PKB dan Gerindra Tak Buru-Buru Umumkan Duet Pilpres

Koalisi Partai Gerindra dan PKB makin erat dengan peresmian sekretariat bersama koalisi.