Bjorka Bikin Resah Pemerintah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate. ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.

Baca Juga:

Mahfud MD Akui Kebocoran Data Negara oleh Hacker Bjorka

Bukan hanya data pemerintah, Bjorka sebelumnya juga mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. Selain itu, Bjorka ini mengumumkan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih di Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) langsung bereaksi atas munculkan peristiwa kebocaran data dengan menginstruksikan bawahannya, segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan, kebocoran data oleh Bjorka, setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang.

"Sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ujarnya.

Johnny menyampaikan, pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response team (tim respon cepat) yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik," katanya.

Johnny mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR.

"Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita," katanya.

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan, bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.

"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," kata Mahfud.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan Indonesia belum punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi (UU PDP), sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada PSE untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal atau dengan standar tertentu.

Akibatnya, banyak terjadi kebocoran data namun tidak ada yang bertanggung jawab, semua merasa menjadi korban. Padahal, soal ancaman peretasan sudah diketahui luas.

Seharusnya, kata ia, PSE melakukan pengamanan maksimal, misalnya dengan menggunakan enkripsi atau penyandian untuk data pribadi masyarakat. Minimal melakukan pengamanan maksimal demi nama baik lembaga atau perusahaan.

Sementara ini, terkait sanksi kebocoran data, katanya, ialah dengan menerapkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Hal itu karena hingga sekarang Pemerintah dan DPR RI belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang PDP menjadi UU.

Adapun sanksi dalam permen tersebut, kata dia, hanya sanksi administrasi diumumkan ke publik, yang paling tinggi dihentikan operasionalnya sementara.

Selain itu, dalam Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, terdapat pemberian sanksi administrasi atas beberapa pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.

Baca Juga:

KPU Langsung Perkuat Keamanan Siber Pasca-Mencuatnya Isu Peretasan Bjorka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Profil Buya Syafii Maarif, Pernah Mendapat Penghargaan Ramon Magsaysay
Indonesia
Profil Buya Syafii Maarif, Pernah Mendapat Penghargaan Ramon Magsaysay

Berikut profil Buya Syafii Maarif: Beliau lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau, pada 31 Mei 1935. Dikenal sebagai figur cendekiawan terhormat dan panutan bagi masyarakat Indonesia.

Belum Ada Tanda-tanda Peralihan ke Endemi, 2.162 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
Belum Ada Tanda-tanda Peralihan ke Endemi, 2.162 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Hingga Kamis (22/9), ada 2.162 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.417.490 kasus positif.

Kapolri Sebut Lansia dengan Komorbid Prioritas Vaksin
Indonesia
Kapolri Sebut Lansia dengan Komorbid Prioritas Vaksin

Lansia terutama dengan komorbid dianggap menjadi kelompok paling rentan saat pandemi COVID-19.

Mendagri Perintahkan Kepala Daerah dan Semua Bawahannya Segera Lapor SPT
Indonesia
Mendagri Perintahkan Kepala Daerah dan Semua Bawahannya Segera Lapor SPT

Sebanyak 5,4 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai dengan 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Indonesia dan AS Dorong Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Strategis
Indonesia
Indonesia dan AS Dorong Peningkatan Investasi dan Penguatan Kerja Sama Ekonomi Strategis

Berbagai topik yang menjadi perhatian dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan Secretary Raimondo

Mekanisme Pemilihan Rais Aam-Ketum PBNU Lewat Musyawarah
Indonesia
Mekanisme Pemilihan Rais Aam-Ketum PBNU Lewat Musyawarah

Menurutnya, pemilihan Rais Aam PBNU 2021-2026 tetap menggunakan mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) atau tim pemilih Rais Aam PBNU. Mekanisme itu didasarkan pada musyawarah 9 kiai sepuh NU yang dipilih oleh peserta muktamar.

Jasa Marga Dukung Kepolisian Lakukan Rekayasa Lalin Jalan Tol ke Jabotabek
Indonesia
Jasa Marga Dukung Kepolisian Lakukan Rekayasa Lalin Jalan Tol ke Jabotabek

Pemudik dari berbagai daerah mulai kembali ke Jabodetabek dalam arus balik Lebaran 2022.

Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok

“Jadi besok, ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup, misal kalau ditanyakan mengenai yang belum selesai dalam proses penyidikan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Presiden FIFA Sebut Tragedi Kanjuruhan di Luar Pemahaman
Indonesia
Presiden FIFA Sebut Tragedi Kanjuruhan di Luar Pemahaman

FIFA menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan teman para korban yang kehilangan nyawa dalam insiden tragis ini.

Penyebab Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara CPNS Bakamla
Indonesia
Penyebab Alumnus STAN Meninggal Saat Latihan Bela Negara CPNS Bakamla

Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr Aan Kurnia membenarkan kabar tersebut