Bisnis Kasino Harus Dilokalisasi dan Dikenakan Pajak Menurut Guru Besar UI

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Bisnis Kasino Harus Dilokalisasi dan Dikenakan Pajak Menurut Guru Besar UI

Diskusi “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana mengungkapkan kasino perlu dilokalisasi di Indonesia. Dengan begitu, ia meyakini kehadiran kasino dapat menjadi pendapatan pajak bagi negara.

Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam diskusi publik yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) berjudul "Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi" di Jakarta Selatan, Sabtu (7/6).

Hikmahanto mencontohkan ada larangan rokok di Indonesia, tapi perokok tetap merokok. Hal yang sama menurut Hikmahanto bisa diberlakukan untuk kasino.

"Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa struktur masyarakat kita, walau pun kita sangat dikenal religius dan lain sebagainya. Tetapi, bukan berarti mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan judi," kata Hikmahanto.

Ia memandang pemerintah RI sebaiknya berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memanen manfaat dari pajak kasino.

"Tapi gini ya, kita lihat aja fakta, kenyataan. Udah kita kompromi, kita lokalisir. Dan kemudian, kita ambil manfaatnya dari situ," ujar Hikmahanto.

Baca juga:

Wacana Pelegalan Kasino, Guru Besar UI Pertanyakan Penerimaan Rakyat Indonesia

Hikmahanto meyakini negara bisa mengeruk pajak dari bisnis Kasino di Indonesia. Lewat pajak itu menurutnya masyarakat dapat merasakan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

"Lokalisir, supaya tidak menyebar kemana-mana, tapi kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat," imbuhnya.

Hikmahanto menyentil Singapura yang dapat membangun negaranya lewat bisnis kasino. Menurutnya, uang bisnis kasino sebaiknya berputar di dalam negeri.

"Saya melihat bahwa kalau misalnya uang yang seribu triliun (sebagaimana disebut PPATK) yang berputar itu, putarnya ada di Indonesia. Mungkin ada lebih untuk kita di Indonesia ketimbang luar negeri. Kan kita nggak mau nih, keledaian ya, masuk lubang itu kalau bisa jangan sampai dua kali, betul kan? Sekarang kita lihat, Singapura yang sekarang hebat ini, awalnya uang dari mana sih? Uang dari kejahatan keras putih orang Indonesia yang lari kesana. Sekarang mereka jadi hebat," ungkapnya.

Hikmahanto menegaskan urusan kasino tak hanya dilihat dari kacamata agama saja. Menurutnya, kasino bisa dimanfaatkan pemerintah RI untuk kepentingan negara.

"Masa kita akan melakukan hal yang sama? Untuk Kamboja, Myanmar untuk yang lain. Mbok berkaca kita ini? Ya berkaca kita ini ya? Ya memang ini mungkin secara agama haram. Tapi kondisi seperti ini kita nggak mau haram itu kemudian orang lain yang mendapat keuntungan. Udah dua kita kalah, udah kalah di dalam negeri, kalah juga dari luar negeri," tutupnya. (Pon)

#Kasino #Legalisasi Kasino #Diskusi #Ekonomi #Hukum Internasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Bagikan