Bisik-Bisik Petinggi Negeri jadi Kontroversi, Amnesty Tegaskan 'Booster' Bukan untuk Penguasa Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube "Sekretariat Presiden" pada Senin (23/8) (Desca Lidya Natalia)

Merahputih.com - Kabar beberapa pejabat pemerintah yang telah menerima vaksin ketiga sebagai booster COVID-19 menuai kontroversi.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, harusnya program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Baca Juga

Izinkan Liga 1, kapolri Ingatkan Seluruh Klub Patuhi Prokes

Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar. Termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan.

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8). Menurut data Kemenkes sendiri, per tanggal 25 Agustus, baru 33.39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster. Sementara baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua.

Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan. "Ini tidak mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," jelas Wirya. Wirya mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan. Melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19. Termasuk tenaga kesehatan.

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," harap Wirya.

Sekedar informasi, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster.

Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8) (BIN)
Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8) (BIN)

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19.

Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur.

Saat itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

Baca Juga

PPKM Diperpanjang sampai 30 Agustus 2021, Jokowi Longgarkan Kegiatan Masyarakat

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat itu mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin dan berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster.

"Booster vaksin Nusantara Pak Terawan," kata Andi.

"Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sembari tertawa.

Jokowi kemudian bertanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto apakah juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara.

"Pak Panglima sudah ambil Nusantara?" tanya Jokowi.

"Sudah," jawab Marsekal Hadi.

"Enggak ngajak-ngajak kita ya," ujar Jokowi berseloroh.

Gubernur Isran Noor kemudian juga mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.

"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.

Baca Juga

7 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Kamis (19/8)

Prabowo lantas bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan booster atau belum. "Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?" tanya Prabowo.

"Enggak, saya nunggu Pfizer," ujar Jokowi.

Sejumlah media kemudian memberitakan percakapan tersebut. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Pencabulan dan Perkosaan di Luwu
Indonesia
34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham
Indonesia
34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, DPR tak Lagi Percaya Omongan Menkumham

Karena sikap Menkumham yang dinilai plin-plan, Sahroni pun mulai tak percaya dengan ucapan menterinya.

Ubah Statuta Demi Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat: Perparah Keadaan
Indonesia
Ubah Statuta Demi Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat: Perparah Keadaan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, tidak ada contoh baik dari rektorat, MWA UI, serta pemerintah.

KPK Duga Effendi Gazali Usulkan Vendor Bansos ke Anak Buah Juliari
Indonesia
KPK Duga Effendi Gazali Usulkan Vendor Bansos ke Anak Buah Juliari

KPK rampung memeriksa pengamat politik Effendi Gazali sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos) COVID-19.

Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti
Indonesia
Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti

Di Jawa Timur, telah diketahui adanya dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi COVID-19 varian baru yang berbeda asal dari luar negeri.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 404 Orang Hari Ini

Ada penambahan 404 kasus baru COVID-19 pada Rabu (5/1). Total kasus positif menjadi 4.264.136.

Nomor Telepon Novel Baswedan Diduga Diretas
Indonesia
Nomor Telepon Novel Baswedan Diduga Diretas

Nomor telepon penyidik senior Novel Baswedan dan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko diduga diretas.

Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi

Jelang Hari Jumat Agung dan Paskah yang jatuh pada pekan ini, kepolisian melakukan pengetatan pengamanan khususnya di gereja-gereja.

Vaksinasi NTB Syarat Utama Kesuksesan World Superbike Mandalika 2021
Indonesia
Vaksinasi NTB Syarat Utama Kesuksesan World Superbike Mandalika 2021

Tingkat vaksinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi syarat utama kesuksesan gelaran World Superbike 2021 (WSBK) yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.

Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi
Indonesia
Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi

pada prinsipnya, semua warga negara akan divaksin COVID-19. Dan hal itu adalah kebijakan yang telah disampaikan oleh Pemerintah.