Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane menilai, Polri diharapkan bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Neta, akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik horizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan.

Baca Juga:

Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional

"Kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video, dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral, dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (27/8).

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini menambahkan, jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.

Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden. Untuk itu, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut.

"Selain itu segera mengerahkan babinkamtibmas-nya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP," ungkap Neta.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Neta menyebut hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dalam aksi demo menolak RUU HIP.

Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi tersebut. Sebab sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan. Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan.

Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul. Pertama, kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain,dan jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tersebut.

Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol PDIP terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka.

Baca Juga:

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya.

"Sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan," ungkap dia.

Sebab itu, sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP itu.

"Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi," tutup Neta. (Knu)

Baca Juga:

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa Harusnya Kawal Penyaluran Bansos, Tidak Termakan Gorengan Murahan Omibus Law
Indonesia
Mahasiswa Harusnya Kawal Penyaluran Bansos, Tidak Termakan Gorengan Murahan Omibus Law

Apalagi, materi di Badan Legislasi (Baleg) juga perlu peran serta masyarakat

Update Corona DKI: Positif 2.819, Sembuh 204 Orang
Indonesia
Update Corona DKI: Positif 2.819, Sembuh 204 Orang

Ada 204 orang dinyatakan sembuh setelah menjalani pengobatan oleh petugas medis.

Jepang Perlakukan Pasien Corona Layaknya Penderita HIV
Indonesia
Jepang Perlakukan Pasien Corona Layaknya Penderita HIV

Dia tidak dapat menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berlakukan PSBB Total Instruksi Dari KAMI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berlakukan PSBB Total Instruksi Dari KAMI

Penetapan kembali PSBB di DKI Jakarta adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus COVID-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan.

 Update Corona DKI: 1.143 Positif, 111 Meninggal Dunia, 58 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI: 1.143 Positif, 111 Meninggal Dunia, 58 Orang Sembuh

Dari 1.143 yang positif, ada 111 orang meninggal dunia dan sebanyak 728 pasien masih dirawat di rumah sakit. Data itu tercatat pada Minggu (5/4) sekitar pukul 13.00 WIB.

Indonesia Ada Karena Keberagaman, Anak Gus Dur: Kalau Tidak Ada, Tidak Perlu Ada Indonesia
ShowBiz
Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di DKI Masih Tinggi

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 116.566. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 64.653.

 Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit
Indonesia
Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit

"Kami apresiasi relawannya yang giat bekerja keras membantu kegiatan kemanusiaan dalam kondisi status kejadian luar biasa Covid-19 di Solo," ujar Gibran di Solo.

 Gugus Tugas Ungkap Kelompok Ini Lebih Berisiko Meninggal Akibat Corona
Indonesia
Gugus Tugas Ungkap Kelompok Ini Lebih Berisiko Meninggal Akibat Corona

“Kami sampaikan bahwa antara pria dan wanita yang terpapar covid itu dan juga meninggal laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 63,3 persen sementara wanita 36,7 persen,” ujar Doni

 KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia
Indonesia
KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

"Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).