Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane menilai, Polri diharapkan bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Neta, akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik horizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan.

Baca Juga:

Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional

"Kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video, dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral, dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (27/8).

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini menambahkan, jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.

Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden. Untuk itu, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut.

"Selain itu segera mengerahkan babinkamtibmas-nya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP," ungkap Neta.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Neta menyebut hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dalam aksi demo menolak RUU HIP.

Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi tersebut. Sebab sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan. Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan.

Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul. Pertama, kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain,dan jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tersebut.

Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol PDIP terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka.

Baca Juga:

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya.

"Sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan," ungkap dia.

Sebab itu, sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP itu.

"Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi," tutup Neta. (Knu)

Baca Juga:

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Indonesia
Sah! BPOM Keluarkan Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac

Dari hasil evaluasi BPOM di Bandung menunjukkan efikasi atau tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen.

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan
Indonesia
Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan

Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dua pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Wang Yi pada bulan Juli dan Agustus 2020.

Pastikan Gaji ASN Tak Dipotong, Anies: Jangan Ditakutin Lagi
Indonesia
Pastikan Gaji ASN Tak Dipotong, Anies: Jangan Ditakutin Lagi

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas alokasi anggaran dalam APBD DKI untuk penanganan COVID-19 di masa darurat virus corona.

DPR Didesak Terbitkan Surat Pembatalan Rencana Isoman di Hotel Berbintang
Indonesia
DPR Didesak Terbitkan Surat Pembatalan Rencana Isoman di Hotel Berbintang

"Harus ada surat yang kemudian menyatakan bahwa surat sebelumnya itu dibatalkan," ujar Lucius

Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Terus Temukan Body Part dari Lokasi Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Proses evakuasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih dilakukan tim SAR gabungan.

Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Siap Beri Sanksi PNS yang Nekat Mudik

Pemprov DKI sangat mudah melacak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nekat pulang kampung

Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Turun 13 Persen
Indonesia
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Turun 13 Persen

Untuk tahun 2020 ini kerugiannya mencapai Rp 14.606.700.000 atau turun dibanding tahun lalu senilai Rp 3.729.550.000 atau turun 20 persen.

Dana Penanganan Limbah Medis COVID-19 Diproyeksi Rp 1,3 Triliun
Indonesia
Dana Penanganan Limbah Medis COVID-19 Diproyeksi Rp 1,3 Triliun

Berdasarkan data yang masuk, Menteri LHK menjabarkan bahwa limbah medis COVID-19 hingga tanggal 27 Juli 2021 mencapai total 18.460 ton.

Tetap Waras sebagai Pimpinan DPRD DKI, Berprasangka Baik pada Allah
Hiburan & Gaya Hidup
Tetap Waras sebagai Pimpinan DPRD DKI, Berprasangka Baik pada Allah

Jika manusia berperilaku baik pada Allah dan mahluk hidup lainnya, niscaya akan dilindungi dari segala penyakit.