Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP Ilustrasi - Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane menilai, Polri diharapkan bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Neta, akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik horizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan.

Baca Juga:

Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional

"Kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video, dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral, dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (27/8).

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini menambahkan, jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.

Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden. Untuk itu, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut.

"Selain itu segera mengerahkan babinkamtibmas-nya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP," ungkap Neta.

Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Pendemo RUU HIP memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Neta menyebut hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dalam aksi demo menolak RUU HIP.

Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi tersebut. Sebab sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan. Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan.

Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul. Pertama, kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain,dan jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tersebut.

Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol PDIP terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka.

Baca Juga:

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya.

"Sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan," ungkap dia.

Sebab itu, sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP itu.

"Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi," tutup Neta. (Knu)

Baca Juga:

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KA Jarak Jauh Hanya untuk Perjalanan Non-Mudik
Indonesia
KA Jarak Jauh Hanya untuk Perjalanan Non-Mudik

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta api jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak dan untuk kepentingan non-mudik, mulai 6-17 Mei 2021

Banyak Desainer Andal, Fesyen Muslim Indonesia Semakin Mendunia
Indonesia
Banyak Desainer Andal, Fesyen Muslim Indonesia Semakin Mendunia

Konsumsi fesyen muslim dunia menurun akibat pandemi COVID-19 sebesar 2,9 persen menjadi USD268 miliar.

Empat Provinsi ini Berhasil Catatkan Nihil Penambahan Kasus Corona
Indonesia
Empat Provinsi ini Berhasil Catatkan Nihil Penambahan Kasus Corona

Dari penambahan sebanyak 3.143 kasus tersebut, tercatat sebanyak 4 provinsi nihil penambahan kasus.

Kemensos Nyatakan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Rendah
Indonesia
Kemensos Nyatakan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Rendah

Balai Sosial perlu memberikan kesempatan akses secara lebih luas kepada para penyandang disabilitas

Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP
KPR
Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2020 lalu PPDPP telah melaksanakan PKS dengan 30 Bank Pelaksana sebagai mitra kerja penyalur FLPP tahun 2021.

Adik Legislator PDIP Diduga Ikut Jadi Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Adik Legislator PDIP Diduga Ikut Jadi Vendor Bansos COVID-19

Sebelum memeriksa Rakyan, penyidik telah menggeledah rumah orangtua Ihsan

Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM
Indonesia
Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

jika pada Kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.

Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur
Indonesia
Merombak Kabinet harus Ada Evaluasi Kinerja Menteri yang Terukur

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, Jokowi juga harus melihat performance atau kinerja seluruh menteri.

Hakim Heran Pemeriksaan Etik Pinangki Tidak Detail
Indonesia
Hakim Heran Pemeriksaan Etik Pinangki Tidak Detail

Saat diperiksa Luphia, Pinangki mengaku bertemu dengan seseorang bernama Jochan, bukan Djoko Tjandra.

Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka
Indonesia
Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka

Rencananya, massa juga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada Selasa (20/10) atau bertepatan dengan satu tahun menjabatnya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.