Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR Kantor Kejagung sebelum terbakar. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mewakili Presiden RI menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan RUU pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Baca Juga:

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

"RUU Kejaksaan masuk ke pembicaraan tingkat dua dalam paripurna," kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dilanjutkan ketukan palu sidang, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berharap, RUU ini dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan RUU bersama usulan Pemerintah dan DPR yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021.

Pantia kerja (panja) menambahkan sejumlah kewenangan jaksa dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Rapat DPR. (Foto: Antara)
Rapat DPR. (Foto: Antara)

"Penambahan tugas dan wewenang Kejaksaan RI antara lain kewenangan pemulihan aset, kewenangan bidang intelijen penegakan hukum," kata Ketua Panja Adies Kadir.

Laporan itu disampaikan Adies dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung terkait Pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU tentang Kejaksaan.

Adis mengatakan, tugas dan wewenang lain yakni penyelenggaraan kesehatan justitia Kejaksaan Agung, melakukan mediasi penal, melakukan eksekusi dan melakukan penyadapan berdasarkan UU khusus yang mengatur penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. (*)

Baca Juga:

Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Meningkat Pasca Lebaran
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Meningkat Pasca Lebaran

"Setelah lebaran mulai tanggal 19 (Mei) sampai saat ini sedikit naik, walaupun tidak terjadi lonjakan. Mudah-mudahan lonjakan ini tidak terjadi," kata Plh Direktur Pelayanan Medik Perawatan dan Penunjang RSHS, dr Yana Akhmad Supriatna Sp.PD-KP, di RSHS, Bandung, Senin (31/5).

Food Station Tjipinang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Tiap Kelurahan
Indonesia
Food Station Tjipinang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Tiap Kelurahan

emerintah DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi minyak goreng di ibu kota, sehingga salah satu kebutuhan pokok dasar rumah tangga itu tidak lagi mahal.

PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus
Indonesia
PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus

Sekolah yang boleh melakukan PTM adalah sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota, tapi bila belum mendapatkan rekomendasi maka pembelajaran dengan daring.

Luhut Beri Sinyal Giliran Harga Gas 3 Kg dan Pertalite Menyusul Naik
Indonesia
Luhut Beri Sinyal Giliran Harga Gas 3 Kg dan Pertalite Menyusul Naik

Per 1 April ini, Pertamina telah terlebih dahulu menaikkan harga Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter.

Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok
Indonesia
Dirjen Otda Akmal Malik Bakal Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulbar Besok

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dikabarkan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai (Pj) Gubernur Sulbar.

Jokowi Pastikan LRT Jabodebek Beroperasi Juni 2022
Indonesia
Jokowi Pastikan LRT Jabodebek Beroperasi Juni 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) akan mulai beroperasi pada Juni 2022.

[HOAKS atau FAKTA] Pilot Pesawat Meninggal Dunia Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pilot Pesawat Meninggal Dunia Setelah Divaksin COVID-19

“Pilot pesawat Delta meninggal ketika pesawat sedang terbang, setelah menerima dosis kedua vaksin sebelumnya. Dilakukan pendaratan darurat.”

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan

Beredar sebuah video melalui media sosial YouTube bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipenjara, lantaran terbukti melanggar aturan.

Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks
Indonesia
Wapres Sebut Persoalan Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Kompleks

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin
Indonesia
Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini memberitahukan informasi ini melalui akun Twitter-nya, Minggu (30/5) malam.