Biro Hukum DKI Gandeng TGUPP Ajukan Banding Gugatan Reklamasi Pulau F Kepala Biro Hukum DKI, Yayan Yuhanah (MP/Ist)

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembatalan pencabutan reklamasi Pulau F.

Soal pengajuan banding, Pemprov DKI sebenarnya pernah mengalami kekalahan saat mengajukan banding dalam gugatan reklamasi Pulau H yang digugat PT Taman Harapan Indah ke PTUN Jakarta.

Baca Juga:

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Anak usaha PT Intiland Development Tbk itu sebelumnya menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memenangkan gugatan.

Kemudian Pemda DKI sempat mengajukan banding ke PTTUN. Ternyata PTTUN menguatkan putusan tingkat pertama yang meminta Anies mengembalikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.

Pemprov DKI akan lakukan banding atas putusan terkait pembatalan reklamasi Pulau F
Gubernur Anies di kawasan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta (Foto: antaranews)

Khawatir pengajuan banding akan kalah, Pemprov DKI bakal menggandeng anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yakni Bambang Widjojanto dan Nursyahbani untuk banding gugatan Pulau F.

"Tim Gub (TGUPP) akan memonitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Tapi, mereka tidak bisa jadi pengacara, hanya mendampingi," kata Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI lantai 10, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Saat ini, Yayan mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun memori banding untuk disampaikan ke PTTUN. Dalam memori banding tersebut, Pemprov DKI akan menjelaskan prosedur yang dilalui untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F.

"Kami memperkuat alasan-alasan kami, meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kami kalahnya di prosedur, ada yang terlewati. Kalau kewenangan, kewenangan Pak Gubernur," jelas Yayan.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F.

Keputusan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT ini dibacakan ketua majelis hakim Andi Muh Ali Rahman, serta Umar Dani dan Enrico Simanjuntak selaku anggota pada Selasa, 21 Januari lalu. Persidangan sendiri sudah berjalan sejak 3 September 2019.

Didalam putusan itu Gubernur Anies harus mencabut keputusan gubernur (Kepgub) terkait pencabutan izin reklamasi pulau F.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ," demikian bunyi putusan yang dikutip, dalam laman resmi PTUN Jakarta pada Selasa, (28/1).

Baca Juga:

Lanjutan Sidang Reklamasi Pulau F, I, dan K, Hadirkan Saksi Penggugat

Kepgub Nomor 1409 Tahun 2018 tersebut dibuat Anies pada tanggal 6 September 2018 sebagai dasar hukum membatalkan perizinan reklamasi pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 yang dibuat mantan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selain itu, PTUN Jakarta juga menghukum Anies sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000.(Asp)

Baca Juga:

Anies Tegaskan Akan Lawan Gugatan Reklamasi Teluk Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positif Corona, Sekda DKI Saefullah Digantikan Sri Haryati
Indonesia
Positif Corona, Sekda DKI Saefullah Digantikan Sri Haryati

Saefullah saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit (RS) karena terkonfirmasi terpapar virus corona.

Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup
Indonesia
Dikepung Ribuan Buruh, Jalanan Sekitar DPR Bakal Ditutup

Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR. Hal ini guna mengantisipasi adanya demo buruh.

Irjen Pol Nico Afinta Diangkat Sebagai Kapolda Jatim
Indonesia
Irjen Pol Nico Afinta Diangkat Sebagai Kapolda Jatim

Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya

Divonis Senat Bebas, Donald Trump Jadi Presiden AS Ketiga Lolos dari Pemakzulan
Dunia
Divonis Senat Bebas, Donald Trump Jadi Presiden AS Ketiga Lolos dari Pemakzulan

Senat AS membebaskan Donald Trump dari dakwaan pemakzulan

Pasar Malam Dadakan Menjamur, Ketegasan Anak Buah Anies Dinilai Buruk
Indonesia
Pasar Malam Dadakan Menjamur, Ketegasan Anak Buah Anies Dinilai Buruk

Satpol PP diminta dievaluasi kinerjanya dan diberikan sanksi tegas

 Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai
Indonesia
Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Pendistribusian paket sembako oleh pemerintah itu, menurut Gembong, untuk menjaga ketahanan pangan agar mereka memiliki persediaan makanan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Kejagung Diminta Terbuka Soal Keterlibatan Jaksa di Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Diminta Terbuka Soal Keterlibatan Jaksa di Pelarian Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan sudah menyampaikan supaya Kejaksaan Agung selain melakukan evaluasi, paling urgent itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses masalah Djoko Tjandra ini.

Prabowo Rapat di Padang Pasir dengan Menhan UEA Sambil Lepas Elang
Indonesia
Prabowo Rapat di Padang Pasir dengan Menhan UEA Sambil Lepas Elang

Prabowo mengenakan kemeja berbahan jeans berwarna biru lengkap dengan topi dan kacamata hitam

Hari Ini Jaksel dan Jaktim Diprakirakan Hujan Disertai Petir Sore Hingga Malam
Indonesia
Hari Ini Jaksel dan Jaktim Diprakirakan Hujan Disertai Petir Sore Hingga Malam

Jabodetabek secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan

Ratusan Bikers Nakal Terjaring e-Tilang hanya dalam 2 Hari
Indonesia
Ratusan Bikers Nakal Terjaring e-Tilang hanya dalam 2 Hari

Polisi terus melakukan sosialisasi terhadap pengendara dengan mengenalkan 45 kamera untuk yang dipasang di atas tiang lampu merah