BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Deputi Komunikasi dan Informasi BIN Dr. Wawan Hari Purwanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers bersama forkompinda terkait eks napi terorisme, di Solo (HO-Dok BIN)

Merahputih.com - Badan Intelijen Negara (BIN) turut berupaya merangkul eks-narapidana terorisme (napiter) untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional," kata Deputi Komunikasi dan Informasi BIN Dr. Wawan Hari Purwanto, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (17/8).

Dalam hal ini, BIN berkepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, termasuk terlibat dalam proses rehabilitasi eks-napiter agar kembali mengakui NKRI dan dapat kembali diterima masyarakat luas.

Baca Juga:

Usai Dapat Penghargaan, Fahri Singgung Persatuan dan Kebersamaan

Keberhasilan rehabilitasi mantan tahanan teroris memiliki arti penting bagi keamanan nasional maupun internasional. Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia, sekaligus upaya memberikan kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya di masa lalu.

Bersama dengan instansi negara lainnya, BIN bekerja keras untuk melakukan rehabilitasi terhadap eks-napiter, salah satu contohnya adalah Paimin seorang pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah yang terbukti memimpin sebuah kelompok beranggotakan delapan orang dan berencana meracuni polisi di Polda Metro Jaya sebelum akhirnya ditangkap pada Oktober 2011 silam.

Akibat perbuatannya tersebut, Paimin harus menjalani hukuman penjara di Polda Metro Jaya, Mako Brimob, dan Lapas Klas II A Magelang selama 30 bulan sebelum bebas pada April 2014.

Ada juga Priyatmo alias Mamo, eks-napiter yang menjalani hukuman lima tahun penjara atas kepemilikan senjata yang diselundupkan dari Filipina ke Indonesia melalui Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur, pada 2011.

Kerusuhan di Rutan Mako Brimob
Ilustrasi: Napi teroris di Rutan Blok C Mako Brimob (Foto: Ist)

Meski memiliki latar belakang kasus terorisme dan kelompok yang berbeda, kata dia, baik Paimin, Priyatmo, dan eks-napiter lainnya telah sama-sama kembali kepada pangkuan NKRI, serta mengambil kesempatan kedua yang dimiliki untuk menebus kesalahan masa lalunya.

"Semuanya kini fokus memperbaiki taraf perekonomian keluarga masing-masing maupun lingkungan sekitar rumah mereka dengan berbagai kegiatan positif," tutur Wawan.

Bahkan, Priyatmo menjadi ketua kelompok tani ikan di lingkungan tempat tinggal nya dengan rutin mengadakan latihan budi daya ikan secara mandiri, termasuk dalam membuat pakan ikan agar mendapat keuntungan maksimal saat panen tiba.

Pada bulan Agustus 2020, para eks-napiter juga direncanakan mengikuti upacara bendera Perayaan HUT RI ke-75.

"Selain sebagai upaya untuk memupuk nasionalisme, kehadiran eks-napiter menjadi simbol kembalinya mereka ke NKRI," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Mengaku Sudah Lewati Pertimbangan Matang Beri Penghargaan ke Fahri-Fadli

Wawan mengingatkan, penanganan radikalisme harus dapat dilaksanakan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menerima kembali para eks-napiter.

"Mengucilkan eks-napiter dan para keluarganya justru akan semakin membuat mereka masuk ke dalam lingkaran kekerasan dan dapat kembali menjadi teroris," ucapnya mewanti-wanti.

Masyarakat diimbau untuk terus aktif menangkal radikalisme yang saat in terus berkembang, utamanya di tengah pandemik COVID-19. Selain itu, semua pihak juga diharapkan mampu mengimplementasikan semangat toleransi, nilai-nilai kebangsaan dan konsep beragama sesuai tuntunan nya masing-masing. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD
Indonesia
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

 Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya
Indonesia
Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya

Kemungkinan kita akan tambah dua untuk di tol yang masuk Jakarta, yaitu untuk yang masuk Jakarta baik dari arah Cikampek maupun dari arah Banten atau Merak

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang

Ratusan pasien terdiri dari 488 pasien pria dan 328 pasien wanita.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19
Indonesia
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Positif COVID-19

Dewi mengetahui kabar tersebut setelah dalam proses pengurusan data dokumen perjalanan mengurus surat kesehatan di dinas kesehatan setempat.

Polisi Tangkap Pelaku Tawuran Bersenjata Tajam di Gambir
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Tawuran Bersenjata Tajam di Gambir

Polres Jakarta Pusat menangkap pelaku tawuran yang melakukan aksinya di di Jalan Sukarjo Wiryapranoto, Kecamatan Gambir, beberapa waktu lalu.

Rawat 208 Pasien COVID-19, TNI Larang Warga Sekitar Wisma Atlet  Keluar Rumah
Indonesia
Rawat 208 Pasien COVID-19, TNI Larang Warga Sekitar Wisma Atlet Keluar Rumah

Jumlah pasien yang berada di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran mengalami peningkatan

Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian
Indonesia
Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian

Boy membicarakan keseimbangan bernegara dan beragama yang merupakan amalan dari nilai-nilai Pancasila

DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021

ada sejumlah pembaruan dari Raperda APBD 2021 ini.

Anies Diminta Pantau PSBB Masa Transisi, DPRD DKI: Supaya tidak Jadi New Problem
Indonesia
Anies Diminta Pantau PSBB Masa Transisi, DPRD DKI: Supaya tidak Jadi New Problem

"Masyarakat ingin kehidupan yang pasti, roda ekonomi harus di putar kembali, sudah saatnya transisi menuju new normal," kata Zita

PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja
Indonesia
PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja

Masyarakat ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).