BIN Diminta Cari Informasi Terkait Parodi Lagu Indonesia Raya Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas menyampaikan nota diplomatik, dengan mengirimkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia. Hal itu terkait dengan penghinaan dan pelecehan lagu Indonesia Raya di akun Youtube My Asean yang mengaku berasal dari negara Malaysia.

"Dan pihak BSSN serta BIN dapat segera bekerja melakukan investigasi dan menggali informasi terhadap motif tersebut. Antar-negara tetangga perlu saling menghormati," ujar Azis dalam keterangannya, Senin (28/12).

Baca Juga

Menag Gus Yaqut Punya Tugas Berat Meredam Intoleransi

Azis juga meminta pemerintah Malaysia harus dapat menangkap pelaku pelecehan lagu Indonesia Raya tersebut dan mengumumkan secara resmi.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/foc/aa.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/foc/aa.

Pasalnya, tindakan mengubah lagu Indonesia Raya tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap Simbol Negara bangsa Indonesia.

"Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan salah satu empat simbol Negara selain Bendera, Bahasa dan Lambang Negara," beber dia.

Baca Juga

Intoleransi Yang Mengancam Kehidupan Warga

Dia mendesak Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia untuk Indonesia dapat mengambil langkah konkrit terkait persoalan tersebut.

"Kedubes Malaysia juga harus mengungkap aktor dibalik parodi lagu Indonesia Raya yang membuat masyarakat Indonesia geram dan dapat menimbulkan efek buruk bagi hubungan bilateral ke dua negara," tandas Azis. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

PLN Kirim 11,9 Ton Oksigen ke RS di Jateng dan Yogya
Indonesia
PLN Kirim 11,9 Ton Oksigen ke RS di Jateng dan Yogya

PLN juga telah menyerahkan bantuan kepada RSUP Dr. Kariadi berupa berupa 5 uninterruptible power supply (UPS) server 10 kVA untuk memperkuat keandalan listrik RS.

Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
Indonesia
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini

BMKG memprakirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang bakal mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta pada siang hari.

Dampak PPKM Darurat bagi Industri Otomotif
Indonesia
Dampak PPKM Darurat bagi Industri Otomotif

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali yang berlangsung pada 3-20 Juli, bakal memberikan dampak bagi sektor otomotif, terutama pada sisi penjualan dan produksi.

Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika
Indonesia
Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika

Djarot menilai, sang lawan, Mahfud Arifin kurang begitu paham pemerintahan yang baik.

Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah
Indonesia
Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah

Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai keadilan untuk kasus-kasus pidana umum ringan

Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival
Indonesia
Satpol PP DIY Bubarkan Acara Indonesia Scooter Festival

Satpol PP DIY membubarkan acara Indonesia Scooter Festival yang digelar di salah satu mal, Jalan Lakda Adisutjipto.

[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aparat Gelar Razia Masker Serentak di Seluruh Daerah

Dalam razia tersebut jika tidak memakai masker akan ditindak bayar ditempat sebesar Rp 250 ribu.

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.