BIN Buka Program Studi Intelijen Medik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn.) Budi Gunawan didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah pejabat saat meninjau Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Bogor, Jawa Barat, Ka

MerahPutih.com - Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang dikelola Badan Intelijen Negara (BIN), membuka program studi baru, yakni Intelijen Medik untuk menghadapi pandemi, seperti COVID-19 yang saat ini malanda dunia termasuk Indonesia.

"Hal ini merupakan pembelajaran sekaligus menjawab tantangan terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia dewasa ini," kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn.) Budi Gunawan (BG) dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (11/9).

Ia berharap, dibentuknya program studi tersebut, lulusan STIN akan siap dan mampu mencari jalan keluar apabila ancaman-ancaman pandemi kembali terjadi lagi di Indonesia.

Baca Juga:

'Ikut Tampil' Tangani COVID-19, BIN Diingatkan Tak Kebablasan

"Pada tahun 2021 akan dikembangkan lagi program studi baru S-1 dan S-2 Intelijen Cyber dan S-2 Intelijen Ekonomi dan membuka Program S-3 Ilmu Intelijen Strategis," kata Budi.

Budi menegaskan, langkah tersebut merupakan salah satu pembaruan atau modernisasi STIN sebagai kampus yang bertaraf internasional dan mampu menghadapi tantangan dan ancaman pada NKRI.

BG
Kepala BIN Budi Gunawan. (Foto: setkab.go.id).

Langkah-langkah pembaruan, kata BG, dimulai dengan pembaruan statuta STIN, pembaruan artefak gerbang utama Yuda Waskita sebagai simbol tempat didik para prajurit bayang-bayang dan prajurit perang pikiran.

"Hal itu sekaligus melambangkan STIN telah masuk era baru yang mampu menghasilkan insan-insan intelijen yang tangguh, hebat, dan berkelas dunia," kata Budi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove
Indonesia
Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat banyak tawaran bantuan dari Bank Dunia dalam lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat, awal pekan ini.

MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok
Indonesia
MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

"Artinya kita menunggu Emergency use authorization yang dikeluarkan BPOM dan sertifikat kehalalan dari MUI," ujar Achmad Yurianto

Polda Metro Luncurkan 30 Kamera ETLE Mobile
Indonesia
Polda Metro Luncurkan 30 Kamera ETLE Mobile

kamera ETLE juga dapat merekam petugas kepolisian yang sedang bertugas di lapangan

BPOM Nyatakan Obat COVID-19 Unair Belum Valid karena Beberapa Penyebab
Indonesia
BPOM Nyatakan Obat COVID-19 Unair Belum Valid karena Beberapa Penyebab

Dari hasil inspeksi itu, muncul temuan kritis dan Unair harus memperbaikinya.

Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut
Indonesia
Tantangan Dokter RSHS Pisahkan Bayi Dempet Dada dan Perut

Semula tim dokter memperkirakan jalannya operasi akan memakan waktu 8-9 jam. Tapi nyatanya operasi selesai lebih cepat, yakni 6,5 jam. Sedangkan operasi pemisahannya memakan waktu 2,5 jam, yang dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 12.30 WIB, Rabu (7/4).

Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Ahli digital forensik Polri, Kompol Heri Priyanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.123 dokumen video yang ditemukan dari barang bukti hard disk. Tapi, hanya 21 video yang berkaitan dengan perkara penghapusan red notice.

Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi
Indonesia
Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi

Gubernur Anies Baswedan dan jajaranya agar bekerja mengatasi dan menanggulangi banjir sebelum bencana itu terjadi.

Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar
City Property
Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar

Pembangunan IKN, akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2-1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak
Indonesia
Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak

DJP akan menerima informasi terkait penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia yang bersumber dari subjek pajak Australia.

KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi