BIN Buka Program Studi Intelijen Medik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn.) Budi Gunawan didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah pejabat saat meninjau Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Bogor, Jawa Barat, Ka

MerahPutih.com - Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang dikelola Badan Intelijen Negara (BIN), membuka program studi baru, yakni Intelijen Medik untuk menghadapi pandemi, seperti COVID-19 yang saat ini malanda dunia termasuk Indonesia.

"Hal ini merupakan pembelajaran sekaligus menjawab tantangan terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia dewasa ini," kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn.) Budi Gunawan (BG) dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (11/9).

Ia berharap, dibentuknya program studi tersebut, lulusan STIN akan siap dan mampu mencari jalan keluar apabila ancaman-ancaman pandemi kembali terjadi lagi di Indonesia.

Baca Juga:

'Ikut Tampil' Tangani COVID-19, BIN Diingatkan Tak Kebablasan

"Pada tahun 2021 akan dikembangkan lagi program studi baru S-1 dan S-2 Intelijen Cyber dan S-2 Intelijen Ekonomi dan membuka Program S-3 Ilmu Intelijen Strategis," kata Budi.

Budi menegaskan, langkah tersebut merupakan salah satu pembaruan atau modernisasi STIN sebagai kampus yang bertaraf internasional dan mampu menghadapi tantangan dan ancaman pada NKRI.

BG
Kepala BIN Budi Gunawan. (Foto: setkab.go.id).

Langkah-langkah pembaruan, kata BG, dimulai dengan pembaruan statuta STIN, pembaruan artefak gerbang utama Yuda Waskita sebagai simbol tempat didik para prajurit bayang-bayang dan prajurit perang pikiran.

"Hal itu sekaligus melambangkan STIN telah masuk era baru yang mampu menghasilkan insan-insan intelijen yang tangguh, hebat, dan berkelas dunia," kata Budi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam Kurun Waktu Sebulan, 11 Pasien Positif COVID-19 di Jabar Sembuh
Indonesia
Dalam Kurun Waktu Sebulan, 11 Pasien Positif COVID-19 di Jabar Sembuh

Angka yang sembuh di Jabar 11 orang atau mencapai 10,6 persen dari angka nasional.

Tangan Ridwan Kamil Baal Usai Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Tangan Ridwan Kamil Baal Usai Disuntik Vaksin COVID-19

Setelah penyuntikan, mereka disuruh menunggu selama 30 menit

Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah
Indonesia
Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah

Hari-hari ini kondisi bangsa sedang mengalami tantangan serius

Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi

KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY
Indonesia
Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY

Pada tahun 2005, ia diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia termuda sebelum jadi Mendag.

Bahlil Siapkan 6 Strategi Pulihkan Investasi
Indonesia
Bahlil Siapkan 6 Strategi Pulihkan Investasi

"Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya," kata Bahlil.

Modus Pemudik Kelabui Petugas, Bersembunyi di Kontainer hingga Truk Barang
Indonesia
Modus Pemudik Kelabui Petugas, Bersembunyi di Kontainer hingga Truk Barang

Pemudik harus menahan diri daripada membahayakan diri sendiri dan keluarga di kampung halaman.

Eks Pimpinan KPK Apresiasi Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Apresiasi Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Menurut BW, KPK memerlukan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan.

Warga di Bawah Usia 45 Tahun Diizinkan Bekerja Bukti Pemerintah tak Berdaya Hadapi Corona
Indonesia
Warga di Bawah Usia 45 Tahun Diizinkan Bekerja Bukti Pemerintah tak Berdaya Hadapi Corona

Kalau memang memperbolehkan orang bekerja, artinya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilonggarkan.

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR
Indonesia
Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Komisi III DPR diagendakan langsung mendengarkan pendapat fraksi-fraksi usai menggelar uji kelayakan, apakah menerima atau tidak sosok calon Kapolri yang diajukan Presiden.