Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut badan yang dikomandoi Budi Gunawan itu tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan buronan Djoko Tjandra.

Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup.

"Sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," kata Wawan dalam pesan singkat kepada MerahPutih.com, Rabu (29/7).

Baca Juga:

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Wawan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam dan luar Negeri.

Selain itu, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden serta tidak perlu disampaikan ke publik.

Kendati demikian, kata Wawan, berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

"BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara," jelas dia.

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)

Wawan mengakui BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor. Namun, tekan dia, tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

"Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Djoko Tjandra saat ini juga tengah mengajukan PK. Untuk itu, kata Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

"Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya," tutup Wawan.

Baca Juga:

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

Sebelumnya ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan. Desakan itu disampaikan ICW karena BIN terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (28/7). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seluruh McDonald's di Kota Bandung Disanksi Denda Setara 10 Paket 'BTS Meal'
Indonesia
Seluruh McDonald's di Kota Bandung Disanksi Denda Setara 10 Paket 'BTS Meal'

Kemarin yang ditutup dua, Buahbatu dan Cibiru. Akan tetapi, pas sorenya ada satu lagi di Kopo

Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
Indonesia
Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius

Bakal Cair 10 Agustus, Ini Kriteria ASN yang Dapat Gaji Ke-13
Indonesia
Bakal Cair 10 Agustus, Ini Kriteria ASN yang Dapat Gaji Ke-13

Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dan penerima pensiun TNI/Polri, para PNS pensiun bakal menerima gaji ke-13.

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021
Indonesia
Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

Anggaran perlindungan sosial program bantuan perlindungan sosial yang sudah disalurkan sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7 persen dari total pagu Rp150,28 triliun.

Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi
Indonesia
Bodetabek Disesaki Warga Jakarta Pencari Hiburan, Wagub DKI: Itu Konsekuensi

Akibat Jakarta saat ini dalam situasi PSBB ketat, banyak warga Jakarta yang datang ke Bekasi untuk mencari hiburan

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

Gibran Jamin Pendidikan Tiga Anak di Solo yang Kehilangan Orang Tuanya karena COVID-19
Indonesia
Gibran Jamin Pendidikan Tiga Anak di Solo yang Kehilangan Orang Tuanya karena COVID-19

"Ya ada tiga anak di Solo yang kehilangan orang tuanya selama pandemi. Saya sudah minta pada ajudan saya untuk menyiapkan bantuan untuk diserahkan pada mereka," ujar Gibran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti masalah penegakkan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang cukup mengkhawatirkan.

Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar
Indonesia
Buntut Sebutan Bencong, Mabes Polri Evaluasi Kapolres Blitar

AKBP Fanani yang lama berdinas di Polda Metro Jaya menjelaskan, kemarahan yang ditujukan pada AKP Agus Tri gegara masalah rambut.

Indonesia Butuh Pusat Pengendalian Ancaman Biologi
Indonesia
Indonesia Butuh Pusat Pengendalian Ancaman Biologi

Karena, menghadapi hal tersebut bukanlah masalah mudah