Reaksi BIN Ketika ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan karena Kasus Djoko Tjandra Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut badan yang dikomandoi Budi Gunawan itu tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan buronan Djoko Tjandra.

Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup.

"Sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," kata Wawan dalam pesan singkat kepada MerahPutih.com, Rabu (29/7).

Baca Juga:

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Wawan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam dan luar Negeri.

Selain itu, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden serta tidak perlu disampaikan ke publik.

Kendati demikian, kata Wawan, berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

"BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara," jelas dia.

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)

Wawan mengakui BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor. Namun, tekan dia, tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

"Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Djoko Tjandra saat ini juga tengah mengajukan PK. Untuk itu, kata Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

"Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya," tutup Wawan.

Baca Juga:

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

Sebelumnya ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan. Desakan itu disampaikan ICW karena BIN terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (28/7). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal tidak Selenggarakan Salat Idul Adha
Indonesia
Masjid Istiqlal tidak Selenggarakan Salat Idul Adha

"Istiqlal kesulitan membatasi keluar masuk jamaah, karena terbatasnya alat dan sebagainya," tutur Khayin.

Prabowo Subianto Merasa Dikhianati Edhy Prabowo
Indonesia
Prabowo Subianto Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto merasa dikhianati mantan ajudannya, Edhy Prabowo usai tertangkap oleh KPK.

Persiapkan Aturan New Normal, Ini Sejumlah Mal yang Dibuka 5 dan 8 Juni Mendatang
Indonesia
Persiapkan Aturan New Normal, Ini Sejumlah Mal yang Dibuka 5 dan 8 Juni Mendatang

APPBI siap membuka kembali mal diiringi dengan berbagai ketentuan penerapan protokol kesehatan.

KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal
Indonesia
KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung Nurhadi mengajukan pemindahan rumah tahanan ke majelis hakim tingkat banding.

Polda Banten Bongkar Sindikat Klinik Kecantikan Ilegal Berbahaya
Indonesia
Polda Banten Bongkar Sindikat Klinik Kecantikan Ilegal Berbahaya

Penggerebekan dilakukan pada hari Senin (21/9) pukul 18.00 WIB berdasarkan laporan dari masyarakat.

Bank DKI Salurkan 42.265 Kartu Lanjut Usia dan Kartu Penyandang Disabiltas
Indonesia
Bank DKI Salurkan 42.265 Kartu Lanjut Usia dan Kartu Penyandang Disabiltas

"Wilayah distribusi dilakukan di 119 titik lokasi dengan 42.265 penerima manfaat," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini

Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah

Bamsoet mendesak pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meningkatkan kesadaran dari terbentuknya klaster-klaster baru penyebaran.

Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020
Indonesia
Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020

Indonesia bisa belajar dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melangsungkan pemilihan presiden di masa pandemi COVID-19.

Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara

Mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.

Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok
Indonesia
Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Pemerintah memperketat penerimaan TKA sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19.