Bikin Kejutan, Jenderal Andika Hapus Larangan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberi arahan saat Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI 2022, Rabu (30/3/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan mengejutkan dengan membolehkan keturunan simpatisan eks Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jadi kelompok terlarang, jadi prajurit TNI.

Panglima TNI menyampaikan saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022 yang disiarkan di akun Youtube resminya.

Baca Juga:

Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri

Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor empat aturan syarat pendaftaran calon anggota TNI.

"Oke nomor empat yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?," tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, dengan sedikit heran.

Sejumlah prajurit TNI menunjukan kemampuan bela dirinya pada saat HUT TNI (Foto: MP/Venan Fortunatus)

"Pelaku kejadian tahun (gerakan PKI) 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto. Andika dengan nada sedikit tinggi langsung merespons, ""Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?.

"Izin, TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto lagi dengan nada pelan. Kali ini, Panglima TNI membalas dengan berucap, "Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS."

Baca Juga:

5 Bela Diri yang Dikuasai Prajurit TNI dan Bikin Kagum Dunia

Kolonel A Dwiyanto lantas menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965.

Jenderal Andika kemudian memerintahkan anak buahnya memeriksa isi TAP MPRS guna menemukan dasar hukum yang jelas mengenai larangan keturunan anggota atau simpatisan PKI dilarang mengikuti seleksi prajurit TNI.

Lalu, menantu eks kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menjelaskan kepada seluruh panitia seleksi penerimaan prajurit TNI mengenai TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya,” terang Andika.

Baca Juga

Ingatkan Anggota TNI AD, DPR: Wajib Bela Rakyat tapi Sesuai Aturan

“Ini adalah dasar hukum, ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa?, Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?," tutur Andika lagi. Kolonel A Dwiyanto langsung merespons, "Siap tidak ada."

Atas dasar itu, Andika pun berpegang teguh kepada aturan yang ada, sehingga pada masa kepemimpinannya, anak keturunan PKI dibolehkan mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

"Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Kenapa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke, hilang nomor empat," tutup Andika, menginstruksikan aturan larangan anak cucu PKI tidak boleh diterima sebagai prajurit TNI tidak lagi berlaku. (Knu)

Baca Juga

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.

Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN
Indonesia
Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN

Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan, sebelum kawasan yang akan dilakukan pembangunan IKN merupakan kawasan hutan, jadi sebetulnya tidak perlu adanya pengadaan tanah.

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

Menindaklanjuti kebijakan itu, Satpol PP Solo akan memberlakukan jam malam sebagaimana pernah diterapkan pada saat PPKM Darurat.

Kapolri Gandeng Dewan Pers Cegah Polarisasi Pemilu 2024
Indonesia
Kapolri Gandeng Dewan Pers Cegah Polarisasi Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Dewan Pers Indonesia di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6).

Perdagangan Bebas, Kemenkeu Ubah Aturan Untuk Beberapa Negara
Indonesia
Perdagangan Bebas, Kemenkeu Ubah Aturan Untuk Beberapa Negara

Lima PMK ini diterbitkan sebagai landasan hukum dan pedoman terkait tata laksana pemberian tarif preferensi atas lima skema FTA yang sebelumnya diatur dalam satu PMK, yaitu PMK 229/PMK.04/2017.

ITF Belum Rampung, Pemprov DKI Perpanjang Pengelolaan Sampah Bantargebang
Indonesia
ITF Belum Rampung, Pemprov DKI Perpanjang Pengelolaan Sampah Bantargebang

"Kita kan memang masih harus memperpanjang," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/10).

Peringatan Asia Afrika di Bandung Kembali Meriah Setelah 2 Tahun Senyap
Indonesia
Peringatan Asia Afrika di Bandung Kembali Meriah Setelah 2 Tahun Senyap

KAA kali ini diagendakan sejumlah rangkaian kegiatan dari April - Juni 2022, diantaranya Peluncuran Perangko Edisi Khusus Peringatan 67 Tahun KAA, "Asian-African Friendship Day: International Students Gathering", serta event tahunan lomba edukasi sejarah "Bandung Historical Study Games".

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Siap Selenggerakan PON XX dan Peparnas XVI Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Siap Selenggerakan PON XX dan Peparnas XVI Papua

Kegiatan tersebut di antaranya pertandingan pendahuluan, kedatangan para atlet, dan sebagainya

Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19 di Sultra
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19 di Sultra

Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2021 tengah diselidiki Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

MAKI Akan Gugat Luhut kalau Rencana Pemerintah Audit LSM tidak Direalisasikan
Indonesia
MAKI Akan Gugat Luhut kalau Rencana Pemerintah Audit LSM tidak Direalisasikan

LSM sebaiknya bersedia dikontrol Pemerintah sebagai bentuk check and balance