Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya Asabri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri termasuk penyitaan asetnya menuai protes dari berbagai pihak, terutama perusahaan yang asetnya ikut disita dan dilelang. Kejaksaan Agung dinilai memukul rata seluruh aset adalah kekayaan negara.

"Mencermati sumber dana kasus ini, tidaklah tepat menggunakan UU Tipikor dan UUKN, dan kurang tepat kasus ini dikategorikan sebagai peristiwa korupsi,” ujar Pakar Hukum Pidana UPH, Jamin Ginting dalam keteranganya, Senin (13/7).

Jamin menegaskan, penyidik harusnya mencermati sumber dana dari Jiwasraya dan Asabri tersebut. Yakni, apakah berasal dari keuangan negara atau berasal dari premi asuransi milik masyarakat.

Baca Juga:

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

"Jadi penyidik Kejaksaan harus membaca Pasal 2 huruf h Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) secara proporsional. Yakni berapa persentase yang termasuk kekayaan negara, kekayaan PT Jiwasraya dan berapa persentase dana masyarakat,” kata Jamin di Jakarta, Selasa 13 Juli 2021.

Ia menegaskan, apabila dianalisis lebih mendalam, kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat dari awal diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sehingga terlihat due process of law yang adil buat semua pihak.

Dirinya mengkritisi keputusan pemidanaan gagal bayar yang dijadikan alasan munculnya kasus pidana korupsi, termasuk penetapan nilai kerugian. Dua kasus ini, problematik karena secara de facto saham-saham tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya atau Asabri, namun memang saat ini sedang mengalami penurunan nilai saham (impairment).

"Akibatnya, penyitaan, pemblokiran dan kegagalan memverifikasi aset yang dilakukan Kejagung memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi,” ujar Jamin.

Sementara mantan Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen menilai, jika tindakan kejaksaan yang diduga mengambil aset investor, sebagai tindakan yang sangat tidak dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan.

“Jangan sampai penegakan hukum dipolitisasi dan sewenang-wenang. Maka adalah hak dan kewajiban bagi siapapun untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya,” kata Halius.

Jiwasraya. (Foto: Antara)
Jiwasraya. (Foto: Antara)

Sebagai mantan jaksa, Halius berharap agar kejaksaan tidak menjadi alat untuk praktik penyalahgunaan wewenang dalam rangka menegakkan hukum.

"Jangan ada kolaborasi jahat antara penegak hukum dengan penjahat. Jika dibiarkan maka akan merusak institusi kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di negeri ini,” kata dia.

Halius pun mendesak agar Komisi Kejaksaan turun tangan untuk menyelidiki dugaan pembangkangan hukum yang dilakukan Kejagung.

"Karena Komisi Kejaksaan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tupoksi, kinerja, dan perilaku para jaksa," katanya.

Kejagung memblokir berbagai aset milik PT Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

Januari lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan telah menyita aset milik Asabri senilai Rp18 triliun. Angka itu diperkirakan terus akan bertambah karena total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi Asabri lebih dari Rp22 triliun. (*)

Baca Juga:

Usut Kasus PT Asabri, Kejagung Periksa Ibu Rumah Tangga Hingga Tukang Loak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO
Indonesia
Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian Diapresiasi FAO

Kerja pemerintah Indonesia di bidang pertanian dinilai sukses mempertahankan produktivitas sehingga Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis global yang melanda seluruh dunia.

Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru

Jakarta akan menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021-2022.

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami potensi tindak pidana suap di balik komunikasi antara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.

Perbaikan Ekonomi Tertahan Akibat Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
Perbaikan Ekonomi Tertahan Akibat Konflik Rusia-Ukraina

Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 juga tercatat baik seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik.

Menlu Retno Bertemu dengan Wamenlu Ukraina
Indonesia
Menlu Retno Bertemu dengan Wamenlu Ukraina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela-sela kegiatannya di Doha, Qatar, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova.

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya
Indonesia
KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Firli Bahuri menyatakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sudah ditangkap oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo
Indonesia
Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo

Warga Solo dihebohkan munculnya selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel di sejumlah tembok rumah warga dan fasilitas umum, Senin (6/9).

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP
Indonesia
Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum

Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi
Indonesia
Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Otoritas Arab Saudi telah melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) pada Kamis (18/3) pagi hari waktu Jeddah.

Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar
Indonesia
Satgas BLBI Kejar Terus Ratusan Debitur Dengan Nilai di Atas Rp 25 miliar

Hak negara yang harus dikumpulkan dari seluruh obligor dan debitur BLBI mencapai Rp 110,45.