Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengubah penyaluran bantuan sosial (bansos). Di mana, mayoritas penyaluran nantinya akan melalui perbankan.
Sedangkan melalui PT Pos Indonesia, difokuskan hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan, keputusan itu diambil karena biaya distribusi bansos lewat PT Pos cukup besar dibandingkan dengan penyaluran melalui rekening perbankan.
“Setiap transaksi bansos yang disalurkan lewat PT Pos, pemerintah harus mengeluarkan biaya Rp15 ribu per KPM. Jika ditotal rata-rata mencapai sekitar Rp75 miliar sekali penyaluran,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga:
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Menurut dia, skema tersebut memberatkan jika tetap diterapkan untuk seluruh wilayah, sehingga Kemensos menggencarkan transisi ke sistem pembukaan rekening kolektif atau burekol di luar daerah 3T.
Dengan burekol, masyarakat penerima bansos dapat mengakses bantuan melalui rekening perbankan secara lebih mudah, transparan, dan efisien. “Jadi, PT Pos tetap kita gunakan untuk daerah 3T, karena tantangan akses perbankan. Sedangkan di luar itu diarahkan ke burekol,” ujarnya.
Ia menambahkan, transisi ini juga sejalan dengan upaya digitalisasi penyaluran bansos agar lebih cepat, akurat, sebagaimana Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan diawasi bersama oleh berbagai pihak sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara.
Langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban biaya distribusi bansos, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dan daerah dalam proses pengawasan.
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Sementara untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tersalur kepada 7,4 juta KPM dengan capaian 74,43 persen.
Dari penyaluran itu semua nilainya masing-masing lebih dari Rp 8,2 triliun untuk sembako dan Rp 5,5 triliun untuk PKH.
Sudah ada sebanyak 2.164.852 burekol KPM untuk bantuan sembako dan sebanyak 1.736.558 diantaranya sudah menerima distribusi. Lalu untuk bansos PKH masih tersisa sebanyak 225.243 KPM dari total 1.945.399 burekol KPM.
